Biak Layak Sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah

Biak – Keinginan masyarakat di wilayah Papua bagian tengah untuk mempunyai daerah provinsi pemekaran baru, rupanya telah ditindaklanjuti dengan deklarasi pembentukan tim kerja percepatan pemekaran provinsi Papua Tengah dengan ibukota Biak. Tim tersebut diberi nama Forum Kebangkitan Papua Baru (FKPB) yang kini mulai bekerja mempersiapkan segala keperluan pemekaran hingga penyiapan lahan perkantoran gubernur yang letaknya di kabupaten Biak Numfor.

Upaya tim selain mempersiapkan rencana kegiatan strategis percepatan untuk pemekaran provinsi Papua Tengah. Tim juga memperjuangkan pusat pemerintahan provinsi untuk nantinya berada di Biak. Untuk mendukung upaya tersebut, telah dilakukan pertemuan internal dan dialog bersama masyarakat. Upaya itu banyak mendapatkan tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat di daerah itu.

Ketua FKPB, Drs. Junus JK Mandibondibo mengatakan forum yang telah terbentuk pada Mei lalu itu merupakan tim kerja dalam mempersiapkan berbagai kegiatan pendukung percepatan pemekaran.

Tentunya tim akan selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam jenjang pemerintahan baik provinsi maupun pusat di Jakarta. Termasuk mengumpulkan data-data, dokumen pendukung terkait proses pemekaran provinsi Papua Tengah. Kemudian merencanakan dan membuat langkah-langkah strategis guna memperlancar percepatan pemekaran provinsi ini. "Tim ini sebenarnya telah terbentuk sejak Mei lalu namun kali ini baru programnya kami munculkan", kata Junus JK Mandibondibo, Jumat (6/11).

Walaupun baru terbentu namun secara profesional tim telah bekerja sejak awal perencanaan pemekaran yaitu pada dua tahun lalu. Semua data pendukung telah dikirim kepada pemerintah pusat serta melampirkan potensi daerah Biak untuk ditawarkan menjadi ibukota provinsi Papua Tengah. Alasan kuat dipilihnya Biak sebagai ibukota provinsi karena kabupaten ini mempunyai pengalaman sebagai ibukota wilayah di era pemerintahan Belanda, selain itu telah dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana yang lengkap sebagai ibukota.

Sekretaris tim FKPB Gerit Jean Rumbarar, juga menambahkan keberadaan tim forum kebangkitan papua baru telah melalui berbagai tahapan dan negoisasi ditingkat pusat. Sehingga pemekaran Papua tengah realisassinya telah jelas dalam tuntutan tata kenegaraan.

"Persyaratan untuk sebuah tata pemerintahan provinsi Papua Tengah sudah kami lengkapi dan sedang dipelajari oleh pusat", kata Gerit.

Sementara itu masyarakat Biak yang berada wilayah timur, barat dan utara terus mengalir memberikan dukung agar pencapaian realisasi pemekaran provinsi Papua tengah dapat terwujud. Bagian yang menjadi dukungan masyarakat dan LSM yaitu menghendaki Biak sebagai kota yang dijadikan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah.

Dukungan yang mewakili masyarakat Biak Napa Swandiwe Dr, Drs Lamech Ap, M.Si mengatakan jika pemekaran itu segera terealisasi, maka sarana dan prasarana untuk infrastruktur yang dimiliki Biak masih unggul sebagai kota provinsi. "Biak masih unggul untuk kota provinsi, salah satunya bandara dan pelabuhan laut sudah berstandar internasional", kata Lamech Ap.

Sedangkan mewakili kepulauan Yapen dan Waropen, Drs Erensias Ruamba mengatakan diajukannya Biak sebagai ibukota provinsi untuk Papua Tengah sudah sangat tepat, karena bagaimanapun letak geografis sebagi pintu gerbang di Papua sudah tidak diragukan lagi. "Saya mengajak masyarakat Yapen dan Waropen untuk memberikan dukungan penuh agar Biak sebagai ibukotanya, karena letak daerahnya sangat mendukung", kata Erensias Ruamba.

Lanjut dukungan juga yang datangnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang diwakili oleh Alfius Brabar, SH memandang bahwa konsep sebuah ibukota provinsi untuk sementara Biak masih tinggi sebagai kota yang memenuhi persyaratan karena dipengaruhi letaknya sebagai kota transito di wilayah Papua. "Dengan adanya transito maka perkembangan daerah khusus provinsi Papua Tengah akan cepat lebih maju", kata Alfius Brabar.

Tim Forum Kebangkitan Papua Baru yang telah dideklarasikan sebagai tim kerja pemekaran provinsi Papua Tengah dengan ibukota Biak, diketuai Drs Junus JK Mandibondibo, Sekretaris Gerit Jean Rumbarar, Penasehatan Mika Ronsumbre, John Diaz BA dan Max mansawan SE. Serta di lengkapi beberapa divisi kerja.

Tim tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, adat, serta elemen masyarakat lainnya yang sejak lama telah menantikan adanya pemekaran provinis Papua Tengah. Sebab percepatan Papua Tengah adalah salah satu solusi mengatasi angka pengangguran, guna peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta percepatan proses pembangunan di tanah Papua khususnya di wilayah Papua Tengah yang terdiri dua belas kabupaten. [Opin Tanati/BintangPapua]