Pantai Bosnik

Foto ini diambil sebelum pantai Segara Indah/Bosnik (Biak Timur)

Air Terjun Wardo

Di Biak Barat.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

»»

Hasil Perhitungan Suara Pilkada Biak Numfor Putaran Kedua : »» No urut 1: Yesaya Sombuk-Thomas Ondy [31.112 suara] ««»» No urut 2: Yotam Wakum-Mahanusu [24.779 suara] ««o»» [ Suara Sah: 55.891 || Update: 11/12, 15:25wit || KPU Biak Numfor ]

Apa Itu Wor?

Di masa lampau, wor menjadi bagian dari kehidupan orang Biak. Ia mempunyai berbagai fungsi, terutama, untuk menyampaikan identitas sosial. Para wanita yang berkebun atau bertenun menyanyikan wor untuk mengenang orang-orang kesayangannya di tempat yang jauh atau untuk mengenang anggota-anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Para pria menyanyikan wor di tengah laut untuk menenangkan roh-roh laut atau untuk bersiap-siaga sebelum berperang. Anggota keluarga dari segala usia menyanyikan wor seminggu penuh untuk menandai suatu jenjang hidup dari seorang anak. Untuk mengutarakan identitas sosial, peserta wor mengesahkan tuntutan klen atas batas wilayah, menyuarakan permintaan akan pemberian makanan dan minuman pada pesta, dan memohon simpati atau dukungan.

Upacara Perkawinan Suku Biak, Papua

Upacara perkawinan suku-suku di Papua memang ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Berikut ini akan dijelaskan adat upacara perkawinan oleh Suku Biak di kabupaten Biak Numfor, Papua.

Melamar
Di Biak ada dua macam cara melamar. Cara yang pertama dinamakan Sanepen, yaitu pinangan yang dilakukan oleh pihak orang tua sewaktu anaknya masih kecil. Cara melamar yang kedua disebut fakfuken, yaitu pinangan yang dilakukan oleh orang tua pria setelah anak berumur 15 tahun ke atas.

Goa Jepang di Biak

Hampir sebagian besar peninggalan Perang Dunia Kedua terdapat di tanah Papua khususnya di Pulau Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Bandara Internasional Frans Kaisiepo pun merupakan peninggalan perang. Namun yang selalu dikunjungi turis nusantara maupun Manca Negara di Biak, jelas Goa Jepang. Bagi masyarakat Kampung Ambroben Sub mereka menyebut goa Jepang dengan nama Abyab Binsari. Abyab dalam bahasa Byak artinya goa dan Bin sari artinya nenek yang menemukan goa itu.

Pulau Rani Jadi Obyek Wisata Laut Supiori

Pulau Rani dan Pulau Porisa yang memiliki keindahan alam laut akan dikembangkan menjadi salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Supiori, Papua. Kondisi alam laut di Pulau Rani dan Porisa sangat alami dan indah sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ke daerah itu.

Program kunjungan wisata Kabupaten Supiori terus di galakkan melalui pembangunan sarana kepariwisataan maupun membuka kantor perwakilan pusat kegiatan informasi di Pulau Dewata Bali. Untuk mendukung kunjungan wisata ke Pulau Rani dan Porisa pihak Dinas Pariwisata Kab. Supiori telah memprogramkan pembangunan rumah tempat tinggal wisatawan.

Sedangkan program lain, pihak Dinas Pariwisata Kab. Supiori telah menjajaki kerjasama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia maupun agen perjalan wisata guna membuka kantor pusat informasi Pariwisata Kabupaten Supiori di Pulau Bali.

Untuk menyukseskan kunjungan wisata ke Kabupaten Supiori perlu disiapkan berbagai sarana prasarana maupun dukungan pendanaan yang memadai sehingga setiap program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Namun ini semua tidak terlepas dari dukungan masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan aset daerahnya sendiri.

Setelah pembangunan rumah istirahat bagi wisatawan maupun pusat informasi pariwisata Supiori di Bali telah dibuka maka diharapkan keindahan alam laut maupun beragam potensi wisata daerah itu akan semakin dikenal sehingga berdampak terhadap kunjungan turis domestik dan mancanegara.

Hotel IRIAN Biak Miliki Fasilitas Internasional

Biak - Keberadaan Hotel Irian Kabupaten Biak Numfor, Papua yang dilengkapi fasilitas berstandar internasional sejalan dengan visi pemerintah daerah menjadikan Biak kota jasa. "Manajemen Hotel Irian harus memperhatikan pelayanan tamu dengan ramah dan senyum karena jika ini diwujudkan saya optismistis pelanggan senang menginap,"
kata Wakil Bupati Biak Drs Alimuddin Sabe pada pembukaan operasional hotel Irian, Rabu malam.

Fasilitas Hotel Irian yang disediakan di antaranya punya kolam renang dan menu makanan nasional dan internasional.

Ia mengakui, selama manajemen hotel memperhatikan pelayanan dengan baik maka ke depan akan semakin banyak tamu menginap di Hotel Irian sehingga memberikan kontribusi bagi retribusi daerah.

Apalagi, katanya, Biak yang letaknya secara geografis sangat strategis dalam kota serta dekat bandara Frans Kaisiepo. "Jika tamu hotel menginap merasa nyaman dan senang dilayani maka suatu saat dia akan kembali lagi tinggal di hotel, namun kalau pelayanan tidak baik maka tamu enggan datang lagi," katanya.

Semakin banyak tamu menginap, menurut Alimuddin, secara langsung akan berpengaruh dengan pendapatan daerah serta penerimaan pendapatan buat perusahaan hotel bersangkutan.

Hotel Irian Biak yang telah beroperasi kembali Rabu 12 Agustus 2008 mempunyai komitmen melayani tamu secara standar daerah.

Pengoperasian Hotel Irian dihadiri Danrem 173/PVB Kolonel Herry Ramlan, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Aerowisata Doddy Virgianto, Ketua Pengadilan W.Rompies SH serta para muspida. (FINROLL News)

Bintang Kejora Dikibarkan di HUT RI

AKSI pengibaran bendera Bintang Kejora terjadi di tengah perayaan HUT ke-64 Proklamasi RI di Kota Jayapura, Papua, Senin (17/8) subuh. Bendera itu dikibarkan di kawasan perbukitan Abe Pantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, oleh sekelompok warga yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bendera berukuran 100 x 40 sentimeter persegi itu terikat di sebatang kayu. Keberadaannya baru diketahui aparat setelah menerima laporan dari warga setempat.
Sejumlah aparat kepolisian langsung menurunkan bendera tersebut, namun belum mengetahui pelaku pengibaran.

"Berdasarkan laporan dari saksi mata bahwa bendera separatis tersebut telah berkibar sekitar pukul 03.00 WIT," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Agus Rianto.
Menurut dia, aparat kini siaga penuh di sejumlah daerah rawan aksi separatis.

Sementara itu, perayaan kemerdekaan di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini berlangsung meriah. Upacara dipimpin warga yang berpakaian adat Papua. Tampak pula, ribuan bendera merah putih berkibar di sepanjang perbatasan. (MEDIA Indonesia)

Lembaga Pengelola PAUD Biak Meningkat 38 Sekolah

Biak - Lembaga pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, hingga tahun ajaran 2009/2010 mengalami peningkatan signifikan mencapai 38 sekolah. Kepala Subdin Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Drs Tadius Rumansara di Biak, mengakui, peningkatan PAUD terus bertambah membuktikan tentang kesadaran para orang tua terhadap tumbuh kembang anak usia dini.

"Puluhan lembaga PAUD sampai awal tahun ajaran telah aktif melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai tingkatan usia pendidikannya," ungkap Tadius Rumansara.

Ia mengatakan, pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, artinya melalui pendidikan kualitas manusia dapat ditingkatkan melalui PAUD.

Secara lebih operasional arah kebijakan pemerintah di bidang PAUD, menurut Tadius, telah dijabarkan lagi dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009 pada perinsipnya kebijakan nasional di bidang pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini.

Kepada orang tua yang memanfaatkan lembaga PAUD, lanjut Tadius, supaya dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua terhadap pentingnya PAUD sehingga anak menjadi cerdas serta mempunyai akhlak terpuji.

Dia mengatakan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun yang dilakukan dengan memberikan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani. Tujuannya agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (FINROLL News)

Ide, Saran & Kritik

Tidak terasa sudah tiga tahun web blog BIAK rasine hadir untuk menemani sobat semua dimana saja berada. Dengan berbagai informasi-informasi seputar tanah Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Ter-update tiap hari untuk berbagi informasi perkembangan 'tong punya tanah tercinta.

Dan sekarang sudah saatnya kami dari pihak BIAK rasine 'Merubah Tampilan' & Penambahan Content, tapi kami ingin komentar (Ide, Saran & Kritik) yang membangun dari sobat-sobat, karena kami ada untuk berbagi dengan sobat-sobat semua.

Pejuang Biak Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional

Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Biak Numfor, Papua telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan pejuang Johanes Abraham Dimara sebagai Pahlawan Nasional Kemerdekaan RI. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Biak, Felix Rumbewas S.Sos,MM di Biak, Minggu, mengakui, semua berkas serta catatan sejarah pejuang Johanes Abraham Dimara telah diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diproses pengajuan yang pahlawan nasional asal "kota karang" ini.

"Kita harapkan proses pejuang JA Dimara menjadi pahlawan nasional dapat terwujud pada tahun 2009 sehingga menjadi catatan sejarah yang sangat berharga bagi masyarakat Papua khususnya Biak dan bangsa Indonesia umumnya," ungkap Felix Rumbewas.

Ia mengakui, dari catatan sejarah pejuang Johanes Abraham Dimara telah dilakukannya sejak sebelum Indonesia merebut kemerdekaan hingga peran sertanya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat 1963.

Atas karya jasa dan pengabdian pejuang Johanes Abraham Dimara, lanjutnya, maka pemerintah telah menganugerahkan beberapa penghargaan lencana kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta pada Mei 1999.

Penghargaan lain, berupa satya lencana gerakan operasi militer III dari Menteri Pertahanan RI Djuanda pada 22 Januari 1958 serta piagam satya lencana peristiwa perang kemerdekaan satu dan dua tahun 1958.

Bahkan, pada tahun 1962 pejuang Dimara juga mendapatkan satya lencana Satya Dharma dari Wakil Panglima Bidang Pertahanan/Keamanan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution serta Satya Bhakti tahun 1963 dari Menhan Djuanda.

Sedangkan piagam penghargaan lain dimiliki pejuang Dimara dari Wakil Perdana Menteri bidang sosial/Koordinator urusan Irian Barat yang ditandatangani Adam Malik pada tanggal 12 April 1966.

"Almarhum pejuang JA Dimana telah menerima piagam perintis pergerakan kemerdekaan dari Presiden BJ Habibie pada 27 Mei 1999," ungkap Felix Rumbewas.

Pejuang Dimara yang dilahirkan di Korem, Biak Utara, 16 April 1916 mengenyam pendidikan SR (sekarang SD) di Ambon 1930, Sekolah Pertanian di Laha 1935, Lulus sekolah agama Kristen 1940 serta guru Protestan di Pulau Buru tahun 1941.

Almarhum JA Dimara juga pernah menjadi anggota Heiho/Kompetai di Pulau Buru 1943, Ketua persatuan Indonesia Merdeka (PIM) di Pulau Buru 1944-1946 serta beberapa perjuangan dalam membantu merebut kemerdekaan NNKRi hingga meninggal dunia 23 Oktober 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. (kpl/npy/Kapan Lagi)

Yahukimo dan PSBS Biak U 15 Juara Bersama

Pertandingan antar kampung di Provinsi Papua yang digelar Desember 2008 lalu kini berakhir pada 16 Agustus 2009. Kesebelasan U 15 PSBS Biak Numfor dan Persikimo Yahukimo bermain imbang dengan skor 0-0. Sejak menit awal wasit Yanto Jakadewa memimpin pertandingan kedudukan terus bertahan hingga babak kedua. Kedua kesebelasan bermain menyerang, terutama anak anak kesebelasan Yahukimo terus menggempur gawang PSBS Biak. PSBS Biak bermain bertahan dan sekali kali melakukan serangan balik.

Beberapa kali peluang emas Persikimo tidak berhasil dimanfaatkan secara maksimal terutama terlalu tergesa gesa dan kurang tenang di depan gawang. Hingga turun minum kedudukan tetap berkesudahaan dengan skor imbang 0-0, memasuki babak kedua tidak ada penambahan goal dan hasil imbang terus bertahan sampai wasit Yanto Jakadewa meniup peluit akhir.

Meski penambahan waktu pada babak selanjutnya tetap tidak merobah kedudukan dan skor tetap 0-0. Tidak ada tendangan pinalti dan panitia menetapkan juara bersama. Aneh memang ada perpanjangan waktu tetapi tidak ada tendangan pinalti. PSBS Biak masuk final melalui tendangan pinalti mengalahkan Persipura U 15 sedangkan Yahukimo mencukur Persipuja Puncak Jaya skor tipis 1-0.

Persipura meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Persipuja dan menduduki posisi ketiga. Mantan pelatih Persipura U 18 Ferdinando Fairyo mengatakan karena panitia memberikan juara ganda sehingga dalam pertandingan U15 nanti di Piala Medco jelas Provinsi Papua akan mengirimkan kedua tim. ”Ya menilai kalau panitia memberikan juara bersama otomatis panitia bersama Komda PSSI-Papua akan mengirimkan kedua tim dalam Piala Medco U15 nanti di Jakarta,” ujar Fairyo. (Kabar Indonesia)

Bendera OPM dan RMS Berkibar di Belanda

DEN HAAG - Bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Republik Maluku Selatan (RMS) berkibar di Belanda saat ribuan masyarakat Indonesia di negeri kincir angin tersebut menyambut HUT RI ke-64 yang dilaksanakan di Wassenar, Belanda, Sabtu (15/8).

"Kami hanya memberitahukan kepada masyarakat Indonesia dan internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pada 17 Agustus tetapi 27 Desember, dan kami juga menolak Papua dimasukkan dalam wilayah kesatuan NKRI," kata koordiator Free West Papua, R Paphua seraya menambahkan bahwa wilayah Papua Barat merupakan wilayah yang bebas dari campur tangan Indonesia. "Kami merdeka," teriaknya.

Demikian pula yang dikatakan koordinator RMS, Frida Pasanea yang menolak Maluku bagian dari wilayah Indonesia. Menurut dia, berdasarkan sejarah, pada 25 April 1950, Maluku telah memiliki presiden perdana, yakni Wai. "Artinya, kami adalah sebuah negara, karena memiliki kepala negara tersendiri" kata tenaga pengajar di SD Islam Amsterdam ini.

Baik Paphua dan Frida, menyatakan kekecewaannya terhadap bangsa Indonesia karena dinilai tidak berlaku adil dalam memperlakukan masyarakat Papua dan Maluku. Frida mencontohkan, 37 tahanan politik warga Maluku yang dipenjara karena mengibarkan bendera RMS di Indonesia, mendapat perlakuan yang kurang manusiawi.

Hingga saat ini, lanjut Frida, sejumlah tahanan tersebut masih berada dalam lembaga pemasyarakatan di daerah Jawa sejak Maret 2009. "Kami mendapat kabar kalau beberapa tahanan tersebut terserang penyakit malaria dan TBC namun belum mendapatkan perawatan minimal dari petugas," kata Frida yang telah bermukim di Belanda selama 47 tahun.

Pengibaran bendera OPM dan RMS ini, bagi mereka, merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat, berekspresi. "Belanda, adalah negara demokrasi, makanya kami berani memperlihatkan kepada dunia dan simbol OPM serta RMS di negara ini, karena mustahil kami ditangkapi," kata Frida.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Junus Effendi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk Papua dan Maluku. Dia juga menegaskan bahwa Belanda secara sah telah menerima kedaulatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. (Ant/OL-07/MI)

Papua Juara Sepak Bola Wanita

JAKARTA - Tim sepak bola wanita U-16 Papua Barat menjuarai Turnamen Sepakbola Wanita PSSI 2009 di Jakarta, Jumat (14/8) setelah mengalahkan DKI Jakarta 3-0. Dengan hasil itu, Papua Barat mengumpulkan poin sempurna 12 dari empat kali kemenangan, sedangkan DKI Jakarta di posisi kedua dengan sembilan poin.

Hasil lainnya, DIY mengalahkan Jabar 1-0. Posisi ketiga ditempati Bangka Belitung (Babel) dengan enam poin, DIY (4), dan Jabar (0). Topskor turnamen ini direbut Juliana Marike Murai dengan lima gol.

Pelatih Papua Barat Rubben Romrawer didampingi Pengurus Pengda Papua Barat, Hengki, menyatakan kegembiraan karena tim mereka merebut juara. "Kami berlatih selama tiga pekan untuk ajang ini," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan membentuk tim putri yang akan dipersiapkan PON mendatang.

Sementara Direktur Sepak Bola Wanita PSSI, Eha Habibah mengatakan, dari turnamen ini telah masuk 25 nama untuk Timnas Putri. Enam pemain dari DKI Jakarta, delapan Papua, lima Babel, tiga DIY, dan satu dari Jabar.

"Pelatih masih dirembukkan. Ada sejumlah pilihan yakni Bambang Nurdiansyah, Yusuf Bactiar, dan Pabanyo," katanya.

Ketua Komite Sepak Bola Wanita Achamadi Nursupit menambahkan, perlu dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan sepak bola wanita ini. "PSSI melihat perlu perhatian khusus untuk sepak bola wanita, seperti perlunya bapak angkat," katanya.

Ia juga menyatakan, PSSI mengajukan ke KONI agar nomor sepak bola wanita dapat dipertandingan di PON mendatang. (ANTARAnews)

Kejari Biak Bidik Dinkes Supiori

BIAK - Upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor. Setelah memproses 20 tersangka korupsi, tindakan-tindakan penyelidikikan masih terus dilakukan.
Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kini diselidiki adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Supiori. Penyelidikan itu dilakukan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana DAK pada anggaran 2007 pada proyek-proyek tertentu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Biak Numfor, Abraham B Sitinjak, SH, MH mengatakan, proses penyelidikan terhadap sejumlah dugaan penyalahgunaan APBD di setiap SKPD terus dilakukan. "Saat ini kami telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan anggaran dari DAK 2007 di Dinas Kesehatan Supiori. Ini masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan,"tandasnya, Jumat (14/8), kemarin.
Dikatakan, penyelidikan yang dilakukan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Supiori baru pada tahap pengumpulan data-data dan keterangan dari sejumlah pihak terkait, baik mereka yang ada di Dinas Kesehatan maupun para pengelola kegiatan dalam hal ini pihak ketiga.
"Masih pada tahap pengumpulan data dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang terkait. Jika data sudah cukup, maka pihak terkait akan ditetapkan jadi tersangka, tapi sekali lagi ini baru tahap penyelidikan," ujarnya. (Ito/Cepos)

Bupati Supiori Segera Disidang

JAKARTA - Berkas pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Supiori, Papua, dengan tersangka Bupati Supiori, Jules F Warikar (JFW) segera dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, bupati yang sudah ditahan KPK sejak 13 Juli 2009 itu akan segera duduk sebagai terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta.

Juru bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (13/8), menyebutkan, penyidik KPK tinggal melengkapi beberapa hal terkait penyidikan yang berlangsung sejak pertengahan April lalu itu. Sebelumnya, Johan sempat mengatakan berkas Jules sudah dinyatakan lengkap (P12), tapi setelah dicek ulang, pernyataanya itu kemudian diralat.

Jika P21, jaksa KPK punya waktu 2 pekan untuk menyusun surat dakwaan, kemudian melimpahkannya ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk ditetapkan susunan majelis hakim berikut hari sidang di Pengadilan Tipikor.

JFW diduga telah merugikan negara setidaknya Rp 40 miliar selama tahun anggaran 2006 sampai 2008. Proyek pembangunan rumah dinas dan pasar Supiori sendiri bernilai lebih dari Rp 100 miliar. Untuk pembangunan pasar, pemerintah kabupaten menunjuk rekanan proyek Suryadi Santosa, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anggaran pembangunan pasar bernilai Rp 80 miliar, di mana setengahnya diduga kuat diselewengkan dengan cara menggelembungkan (mark up) harga bahan baku bangunan.

Akibat perbuatannya ini, pada pertengahan April, keduanya akhirnya dinyatakan sebagai tersangka. Untuk menguatkan pembuktian, KPK sempat menggeledah 4 lokasi di Jakarta. Tempat tersebut adalah rumah dan kantor Suryadi. (JPNN)

Apen Beyeren, Atraksi Berjalan di Atas Bara Api

Atraksi Apen Beyeren merupakan permainan khas masyarakat tradisional Biak Numfor yang biasa digelar pada berbagai kesempatan pesta adat dan sebagainya. Atraksi Apen Beyeren merupakan permainan yang diwariskan para leluhur ratusan tahun silam sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Biak Numfor.

Di Biak, Perda Miras Diusulkan Dicabut Total

BIAK - Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (Miras) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu, nampaknya bakal berbuntut pada pencabutan total Perda itu.
"Kami akan mengsulkan agar Perda Miras itu dicabut total sesuai keinginan masyarakat," tegas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor, Willem Rumpaidus, S.Sos, Rabu (12/8).

Dikatakan, putusan sela tentang penolakan pengesahan ulang Perda Miras itu merupakan desakan dari masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Dimana sebagian besar dan bahkan hampir semua masyarakat Kabupaten Biak Numfor mendesak agar Perda Miras itu dicabut secara total.
Rumpaidus yang membidangi bagian Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Biak Numfor juga menyatakan, dewan tetap mengakomodir desakan masyarakat yang menginginkan agar Perda Miras tersebut dicabut total, dan Miras dilarang beredar di Biak.
"Kami, khususnya di Komisi I akan memperjuangkan agar harapan masyarakat terakomodir. Komisi I sebenarnya telah melakukan evaluasi, karena MRP sendiri telah mengeluarkan pernyataan tegas agar peredaran Miras di Papua khususnya di Biak dilarang," tegasnya.
Bagaimana dengan PAD? Rumpaidus menegaskan, PAD tidak hanya bersumber dari Miras, masih ada sejumlah sumber lainnya, hanya saja harus ada keseriusan untuk menggali potensi itu sebagai sumber PAD.
"Saya kira banyak sumber lainnya yang perlu digenjot, bukan hanya dari Miras saja. Persoalannya di sini apakah ada kemauan dari instansi terkait untuk menggali potensi daerah ini," paparnya. (Cepos)

Hutan Papua Kaya Beragam Serangga

Jayapura - Hutan Pulau Papua yang merupakan hutan tropis terluas di Indonesia menyimpan kekayaan alam hayati yang sangat beragam berupa serangga dari bangsa kupu-kupu atau "Lepidoptera." Hal tersebut diungkapkan entomolog (ahli serangga), Br.Henk Van Mastrigt di Jayapura, menanggapi kekayaan alam hayati yang terkandung dalam belantara hutan Papua yang sebagian besar masih perawan.

"Hutan Papua mempunyai biodiversitas, termasuk spesies kupu-kupu dan capung yang sangat menarik dan unik," ujarnya.

Henk yang juga Biarawan Katolik di Keuskupan Jayapura menyatakan, hampir seluruh hutan di Pulau Papua pernah dijelajahinya, di antaranya daerah Kepala Burung yang meliputi Sorong dan Manokwari, wilayah Pegunungan Tengah di Nabire-Mimika, wilayah selatan Merauke, wilayah pesisir Kepulauan Biak dan Serui hingga wilayah pegunungan.

Diakuinya, dari penjelajahan tersebut dia telah mengoleksi lebih dari 60 ribu spesimen serangga untuk memenuhi kecintaannya pada dunia serangga, sekaligus untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Walaupun kekayaan hayati ini cukup melimpah di hutan Papua, namun belum banyak orang yang tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengambil peran dalam ilmu entomologi.

Padahal, menurut Henk, ada beberapa spesies kupu-kupu di sejumlah wilayah hutan Papua yang terancam punah akibat perusakan hutan yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini.

"Kupu-kupu dan capung bisa menjadi indikator untuk menilai kondisi suatu lingkungan apakah masih terjaga atau sudah mengalami kerusakan," jelasnya.

Jika sifat alami hutan sudah rusak dan sumber-sumber air sudah tidak mengalir sebagaimana mestinya, secara otomatis keberadaan serangga menjadi terancam atau harus bermigrasi ke tempat lain.

Spesies yang dilindungi saat ini adalah "Ornithoptera paradisea" dan "Ornithoptera goliath." Kedua spesies ini bisa dijumpai di hutan Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Mamberamo dan Pegunungan Cycloops, Jayapura, katanya. (AntaraNews)

DAP: Tanah Papua Harus Bebas dari Kekerasan

JAYAPURA - Berkaitan dengan perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumi se-Dunia yang diperingati Senin (10/8) lalu di Aula Kampus STT Is Kijne Padang Bulan, Abepura, Dewan Adat Papua menyampaikan beberapa seruan diantaranya, pertama, Tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasaan dan penindasan serta harus dibangun sebagai tanah damai dan tanah yang penuh berkat.

"Karena itu, DAP menganggap pentingnya satu para-para dialog internal antara pimpinan adat, pemimpin gereja dan pimpinan agama, politisi Papua, para birokrat Papua, dan anggota parlemen (dewan,red) maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," ungkap Ketua Pemerintahan Adat Papua Fadel Al Hamid yang membacakan sambutan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yabosembut dalam acara tersebut.
Kedua, tanah adalah ibu dan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dirawat dengan baik untuk kebahagian kita dan anak cucu masyarakat adat Papua. "Karena itu, DAP menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak adat Papua untuk tidak menjual tanah-tanah adat," serunya sambil menegaskan, pembangunan investasi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya guna menghindari masyarakaat makin miskin dan termarjinalkan.
Ketiga, DAP mendesak Pemerintah RI, LSM, dunia usaha, lembaga-leembaga internasional yang berada di Tanah Papua serta masyarakat adat di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua untuk membantu penyelesaian konflik kekerasaaan di Tanah Papua seperti di Timika, Yapen dan Nabire serta menjamin terciptanya keadilan dan kedamaian di Tanah Papua.
Dan keempat, tanggal 9 Agustus 2009, tepat 1 tahun peristiwa penembakan terhadap aktivis HAM Opinus Tabuni. Karena itu, DAP mendesak aparat kepolisian untuk tidak melupakan kasus tersebut dan secara sungguh-sungguh mengungkap pelaku penembakan dan motif penembakan tersebut sebagai wujud independensi dan profesionalitas.
"Saya berharap aparat kepolisian dalam mengungkap suatu kasus jangan main tebang pilih. Mengapa, kasus di Timika yang baru terjadi, pelakunya sudah ditangkap. Sedangkan kasus Opinus Tabuni yang sudah berlangsung 1 tahun sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Ini menandakan kepolisian tidak profesional dalam mengungkap kasus dan ini rapat merah untuk mereka," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dinyatakan, meski pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun masyarakat adat Papua lewat Otsus, namun kenyataanya hingga saat ini, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta hak sipil politik masyarakat adat belum mendapat ruang efektif atau masih dibungkam untuk mengekpresikan dan mengembangkan diri.
"Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP serta komponen masyarakat di Tanah Papua wajib bertindak pro aktif membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua, terutama hak atas pelestarian bahasa ibu, hak melaksanakan pendidikan tradisional dan hak atas kepemilikan tanah dan kebebasan untuk mendapatkan kehidupan damai, sejahtera dan bermartabat," ujar Fadel.
Dikatakan, ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak dipenuhi, maka pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi maupun kesepakatan UU Otsus.
Untuk itu, masyarakat adat Papua sangat membutuhkan pemerintah yang konsekuen dan sanggup melaksanakan kewajiban dan komitmennya.
Menurutnya, deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi serta UU Otsus adalah alat juridiksi dan hukum yang wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mempromosikan dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat Papua.
"Semua aparat pemerintah RI di Tanah Papua wajib menjalankan segala tugas dan tanggungjawaab berdasarkan deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi dan UU Otsus," tandasnya.
Kegiatan yang berlangsung 2 jam itu dimulai pukul 09.30-11.30 WIT dan dihadiri sekitar 30-an orang itu, diawali dengan acara ibadah yang dipimpin Pendeta Yesaya Dimara. (Cepos - Mud)

NKRI Versus Papua Merdeka

Oleh: Petrus Pit Supardi

Fenomena perjuangan kemerdekaan Papua tidak dapat dipungkiri.
Sejak diintegrasikan ke pangkuan NKRI melalui Pepera 1969, Papua tidak pernah luput dari pergolakan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Ada banyak aksi dilakukan untuk menarik perhatian Pemerintah Indonesia dan internasional. Pertanyaan mendasar adalah mengapa Papua mau memisahkan diri dari NKRI?

Kesenjangan sosial

Hampir selama 32 tahun dalam era Orde Baru, Papua tetap menjadi pulau yang dilupakan. Papua dengan sumber daya alam yang melimpah hanya menjadi dapur bagi daerah lain di Republik ini. Segala kekayaan di perut bumi Papua, berupa minyak, emas, tembaga, dan lainnya serta keragaman hayati di permukaan bumi Papua, dikeruk dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum elite yang tinggal di pusat. Apa yang orang Papua dapatkan dari hasil kekayaan alamnya?
Orang Papua mengalami bahwa di satu sisi sumber daya alam habis dan serentak pula mobilisasi kaum imigran ke Pulau Papua kian tidak terbendung. Akibatnya, bukan hanya sumber daya alam yang habis, tetapi nilai-nilai budaya dan warisan leluhur pun ikut terkikis. Di sini muncul dilema, apa yang harus dilakukan agar orang Papua tetap eksis di atas tanahnya?

Untuk menebus dan mengembalikan citra orang Papua, maka berbagai upaya telah dan sedang dilakukan. Upaya yang sedang tenar dan menjadi wacana publik ialah dialog Papua-Jakarta.

LIPI menerbitkan hasil penelitian tentang Papua, Papua Roadmap, yang menampilkan sebagian wajah Papua. Demikian halnya buku Dialog Jakarta-Papua karya Neles Tebay yang memaparkan langkah-langkah dialog bagi Papua.

Persoalannya, belum adanya kemauan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan orang Papua. Alasannya beragam, di antaranya intensitas konflik di Papua terbilang rendah. Pertanyaannya, apakah harus ada pertumpahan darah lebih dulu baru dilakukan dialog di Papua?

Sejarah Papua

Tak dapat disangkal, orang Papua memiliki sejarahnya sendiri sebelum diintegrasikan ke pangkuan NKRI. Orang Papua memiliki pengalaman, mereka pernah menjadi bangsa merdeka lengkap dengan atribut kebangsaan, bendera bintang kejora, lagu kebangsaan ”Hai Tanahku Papua”, dan lambang negara Burung Mambruk. Simbol kenegaraan ini pernah ada dan dikumandangkan di atas tanah Papua.

Identitas orang Papua ini diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, ketika nilai dan warisan masa lalu ini hendak diangkat dan ditetapkan sebagai simbol kultural orang Papua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 77/2007 yang mengatur lambang daerah dan tidak mengizinkan bendera bintang kejora dipakai sebagai simbol kultural orang Papua. Fakta ini menunjukkan, Pemerintah Indonesia belum memiliki niat dan komitmen menyelesaikan sejarah orang Papua secara tuntas.

Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) mengantar orang Papua kembali ke masa lalu, masa mereka mengalami kemerdekaan. Di sinilah benih-benih pergerakan kemerdekaan kembali bergema. Penderitaan membangkitkan semangat untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Peningkatan kesejahteraan

Filosofi yang dibangun oleh Indonesia dan para pejuang pembebasan Papua Barat adalah prinsip harga mati. Bagi Indonesia, NKRI harga mati. Demikian halnya Papua Merdeka adalah harga mati bagi pejuang pembebasan Papua. Setiap pihak bersikukuh dan mengklaim pihaknya di posisi paling benar. Dalam situasi ini perlu dicarikan alternatif, jalan tengah, guna meredam sekaligus mempertemukan pihak-pihak yang mengklaim sebagai yang paling berhak atas Papua.

Pembenahan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua merupakan alternatif penting dalam membangun Papua yang adil dan jujur. Juga peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik harus segera dilaksanakan.

Mengherankan, otsus Papua sudah berjalan hampir delapan tahun. Pada saat bersamaan dana yang dialirkan sebanyak Rp 18 triliun lebih, tetapi tidak mampu memperbaiki nasib orang Papua yang hanya berjumlah 1,5 juta. Aneh tetapi nyata. Lalu, di mana letak kekeliruan pelaksanaan otsus bagi Papua?

Pemerintah Indonesia perlu membuka dialog bagi orang Papua. Segala kesepakatan yang terkait kehidupan dan masa depan orang Papua harus dilahirkan melalui dialog. Tanpa dialog, deklarasi Papua Tanah Damai yang dicanangkan para pemimpin agama di tanah Papua tidak akan terwujud. Karena itu, pemerintah pusat perlu mendengarkan suara orang Papua yang tiap hari berteriak meminta dialog yang adil dan jujur di Papua. Dialog merupakan solusi untuk berbagai persoalan di Papua.

Apakah perdamaian dan kesejahteraan akan lahir di atas tanah Papua yang hingga kini masih dilanda penderitaan karena ketidakadilan?

Penulis: Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, Papua.
Sumber: Harian Kompas, Selasa 11 Agustus 2009

Masyarakat Wadibu Memasak Pakai Kompor Biji Jarak

Biak - Warga masyarakat Kampung Wadibu Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Papua, memasak makanan memakai kompor dengan menggunakan bahan bakar pengganti biji jarak.

Kepala Kampung Alfons Rumsarwir di Biak, mengakui, pemanfaatan biji jarak untuk memasak secara perlahan mengurangi ketergantungan masyarakat pada minyak tanah.
"Meski tanaman pohon jarak pagar baru dibudidayakan masyarakat Kampung Wadibu sejak 2007 lalu dengan luas lahan 14,5 hektare namun sampai sekarang bijinya telah dimanfaatkan untuk memasak," ujar Alfons Rumsarwir menanggapi penggunaan bahan bakar alternatif biji jarak pagar.
Dia mengakui, setelah warga masyarakat Kampung Wadibu memanfaatkan bahan bakar alternatif biji jarak pagar maka pada tahun 2009 desanya masuk tujuh besar tingkat nasional sebagai pengguna sumber energi bahan bakar alternatif.

Bahkan dalam tahun ini, lanjut Alfons, atas keberhasilan masyarakat Kampung Wadibu membudidayakan tanaman jarak pagar hingga menjadi sumber energi pengganti maka tahun 2009 dibuka lahan tambahan seluas 23 hektaer.

Penambahan areal tanaman jarak pagar di Kampung Wadibu, lanjut Alfons, telah disampaikan pemkab melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan saat sosialisasi stimulus fiskal sumber bahan bakar alternatif berbasis tanaman jarak pagar di Kantor Bupati.

Dengan penetapan Kampung Wadibu menjadi pengguna bahan energi penganti, menurtu Alfons, berkat kesungguhan serta kesadaran warga terhadap program pemerintah tentang pembudidayaan tanaman jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif.

"Kedepan bagaimana produk petani setempat memanfaatkan tanaman jarak pagar menjadi minyak maka warga kampung yang membudidayakan buah jarak dapat diberikan mesin pengolah minyak jarak," ujarnya.

Pembukaan lahan 23 hektare untuk program budidaya tanaman jarak pagar di Kampung Wadibu telah disiapkan 46 ribu benih pohon jarak pagar yang dikelola pihak ketiga PT Em Nusa bermitra dengan masyarakat kampung setempat. (AntaraNews)

Supiori Kekurangan Pengawas Sekolah

BIAK-Selain persoalan kurangnya tenaga guru, jumlah tenaga pengawas sekolah di Kabupaten Supiori juga masih sangat terbatas. Secara keseluruhan hanya 6 orang pengawas. Jumlah itu masih sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Supiori Drs Hasanuddin Nusi mengatakan, jumlah tenaga yang terbatas ini tetap dioptimalkan dengan cara setiap orang diberikan kepercayaan melakukan pengawasan terhadap beberapa sekolah.

"Memang peran pengawas dalam melakukan pengawasan di lapangan sangat dibutuhkan, namun kami tidak bisa berbuat banyak karena jumlahnya sudah seperti itu. Nah, jika memang jumlah guru bertambah ke depannya maka penambahan tenaga pengawas juga akan dilakukan," ujarnya kemarin.

Dikatakan, pihaknya belum bisa menarik guru-guru yang dinilai berpengalaman sebagai pengawas karena jumlah guru juga masih sangat terbatas. Untuk itu, agar setiap sekolah proses mengajar dan mengajarnya berjalan dengan baik maka mereka diminta memperhatikan keaktifan guru mengajar.

"Kami berencana melakukan perekrutan guru dalam jumlah besar jika memang ada formasi CPNS 2009 ini,"tandasnya. (Cepos - Ito)

Implementasi Otsus Belum Berpihak Kepada Rakyat

BIAK - Ketua Dewan Adat Biak Yan Piet Yarangga mengatakan, implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan kurang lebih 7 tahun belum berpihak kepada kepentingan masyarakat asli Papua. Bahkan dia menilai jika implementasi Otsus ini terkesan hanya jalan di tempat dan dinikmati oleh aparat di lingkungan birokrasi saja.
"Harus ada komitmen yang jelas dan sungguh-sungguh dari pemerintah kabupaten, DPRP/DPRD dan MRP untuk mengimplementasikan Otsus secara benar, kami menilai hak-hak dasar masyarakat pribumi atau adat belum diakomodir dengan benar," paparnya saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pribumi Internasional yang ke-22 di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang dipusatkan di Halaman Kantor Dewan Adat Biak, Minggu (9/8).

Dikatakan, harus ada kejelasan dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dalam memposisikan dan memberdayakan masyarakat asli Papua yang lebih sejahtera. Dia menilai yang terjadi selama ini masyarakat hanya dijadikan objek saja. "Selama ini jika masyarakat teriak menuntut kesejahteraan dan hak-haknya, kadang langsung dilihat dari persfektif politik saja. Akibatnya ada yang dituntut makar dan sebagainya, persoalan yang sesungguhnya adalah kurangnya kesejahteraan dan tidak adanya keseriusan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi,"tandas Yarangga.

Sementara itu Wakil Bupati Biak Numfor Drs Alimuddin Sabe mengajak semua komponen masyarakat, khususnya masyarakat adat Biak untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dalam membangun Biak Numfor ke depan. "Kami mengajak semua komponen masyarakat agar membangun komunikasi efektif ke depan, banyak hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan kearifan lokal daerah," ujarnya.

Hal yang hampir sama dikatakan Wakil Bupati Supiori Ds Julianus Mnusefer, S.Si. "Hari pribumi internasional harus dijadikan momen dalam membangun kebersamaan dan saling mengasihi, khususnya dalam memberikan perhatian terhadap pembangunan masyarakat pribumi," tandasnya. (Cepos - Ito)

Filosofi Makan Pinang Sirih

Pinang (Areca catechu L) konon berasal dari tanah Malaya (Malaysia), bagi orang Papua bisa diibaratkan seperti kudapan sehari-hari. Makanya jangan heran, disini saudara dengan mudah bisa menjumpai anak-anak mulai usia 5 tahun dengan mulut berwarna kemerahan, tanda sedang atau habis makan pinang. Makan pinang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja saat diinginkan. Selain itu, kegiatan ini juga bernilai tinggi dalam adat kebiasaan masyarakat Papua, dalam upacara kelahiran, perkawinan, atau ritual adat lainnya, pinang adalah yang pertama disuguhkan kepada seluruh tamu yang hadir.

Cartenz Pyramid, Satu Dari Lima Pegunungan Kars Yang Diselimuti Salju Tropis Di Dunia

Cartenz Pyramid atau juga dikenal Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya, Papua merupakan pegunungan kars yang unik di dunia. Lokasi puncak pegunungan yang berada di 4884 meter diatas permukaan laut (dpl) ini merupakan satu dari lima tempat di khatulistiwa yang diselimuti salju. Informasi ini bisa ditemukan dalam panel monitor kars Indonesia di Museum Kars.

Seperti dipaparkan dalam panel monitor tersebut, empat tempat lain di dunia yang juga diselimuti salju khatulistiwa selain Puncak Jaya adalah Sierra Nevada di Andes, Gunung Kenya, Gunung Kilimanjaro, dan Ruwenzori di Afrika. Oleh sebab itu Cartenz Pyramid merupakan lokasi pergunungan kars yang memiliki arti penting bagi Indonesia dan dunia.

Berdasarkan data pada 1992 salju di Puncak Jaya mencapai areal seluas 3.300 ha. Kars Papua secara umum berada di pematang Perbukitan Tengah yang berketinggian 3000-4.500 dpl. Kawasan ini menandai betapa luasnya penyebaran kars di Indonesia. Sebagaimana terpapar dalam informasi mengenai panel kars Indonesia, di kepulauan Nusantara kars tersebar dari Papua hingga Aceh.

Masing-masing kawasan kars di Indonesia memiliki ciri sendiri-sendiri yang membuat keragaman nilai fisik dan biofisik. Tak terkecuali kawasan kars Papua. Pada pulau paling timur Nusantara ini, bentang kawasan kars berada disepanjang perbukitan yang memiliki ketinggian lebih dibanding dengan bentang kawasan di tempat di Indonesia. Oleh sebab itu, ragam flora maupun fauna serta ragam kehidupan yang berada di kars Papua juga memiliki ciri tersendiri. (esdm.go.id)

23 Ha Tanaman Jarak Difokuskan di Biak Timur

BIAK - Pengembangan tanaman jarak di Kabupaten Biak Numfor terus digalakkan. Jika tahun sebelumnya puluhan Ha tanaman jarak telah dibudidayakan, maka 2009 ini pemerintah kembali memprogramkan penanaman 23 Ha tanaman jarak.
Pada tahun ini penanamannya lebih difokuskan bagi masyarakat yang ada di wilayah Distrik Biak Timur.

Penanamannya dilakukan berdasarkan kelompok di masyarakat, pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebuhan Biak Numfor hanya sebatas menfasilitasi sementara yang melakukan penanaman langsung di lapangan adalah masyarakat.

"Program budidaya tanaman jarak tahun ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di kampung-kampung,"ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Biak Numfor Ir Andareas Lameki, MM kemarin.

Pengembangan budidaya tanaman jarak tersebut tidak hanya dilakukan begitu saja, namun masyarakat juga diajari tentang bagaimana mengelolanya pasca panen. Artinya, masyarakat diajari agar buah jarak yang dihasilkan itu langsung digunakan sebagai bahan bakar bio disel. Minimal bisa dijadikan untuk memasak atau kebutuhan lainnya.
"Masyarakat juga akan didampingi dalam mengelola buah jarak sampai bisa dimanfaatkan dengan baik. Termasuk pemberian wadah untuk memanfaatkan buah jarank itu jadi bahan bakar bio disel,"tandasnya. (Cepos - ito)

Tidak Mustahil Papua Bisa Lepas

JAYAPURA - Adalah tidak mustahil Papua ini bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Timor timur, jika saja pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang serius. Demikian antara lain diungkapkan, Ketua Tim Pansus Ambalat dan kawasan perbatasan DPD-RI, H Adnan NS usai bertemu dengan intansi teknis yang terkait masalah perbatasan di Sasana Krida Kantor Gubernur, kemarin (6/8).

Ia mengatakan, kemungkinan itu bisa saja terjadi jika pelayanan yang diberikan ke Papua tidak lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. "Saya juga ada semacam keraguan, kalau pelayanannya tidak lebih," katanya menjawab Cenderawasih Pos tentang apakah Papua bisa lepas dari NKRI karena kurang mendapat perhatian serius.

Dijelaskan demi untuk kepentingan keutuhan NKRI, maka pembangunan harus dilakukan secara merata, hak-hak daerah harus diberikan. Sebab, jika rakyat Papua sejahtera, tentu itu juga adalah bagian dari Indonesia yang meliputi Sabang-Merauke. "Jika kita sudah mengakui Sabang-Merauke, maka pembangunan juga harus Sabang-Merauke, tidak hanya bertumpuk di Jakarta saja,"jelasnya.
Sebab kalau daerah sudah kuat, tentu hak-hak daerah itu harus dijaga. Selama ini, Jakarta itu lebih banyak mengandalkan dari daerah seperti sumber-sumber pajak, tapi pengembaliaannya ke daerah jauh lebih sedikit, tidak sebanding dengan apa yang diberikan daerah.

Adnan yang saat diwawancarai didampingi anggota DPD-RI asal Papua, Marcus Louis Zonggonao, BA, mengatakan, tidak hanya Papua dikhawatirkan bisa lepas tapi juga daerah lainnya, jika kehidupan rakyat terus morat-marit seperti ini.

"Jadi bukan hanya Papua yang ragu, kita sudah lihat satu kasus saja. Orang di luar senang kalau lihat Indonesia pecah, karena bisa diadu satu sama lain, seperti jangkrik,"katanya.
Sebab kata dia, banyak pihak yang 'silau' dengan Indonesia, mereka tidak ingin Indonesia sangat luas ini tetap kuat. Karena itu mereka selalu 'mengintai' Indonesia. "Jika pemerintah kurang memperhatikan bangsa kita, jangan salah kalau dibidik orang, atua dilarikan orang, karena saya melihat Indonesia ini termasuk pulau-pulau yang banyak, seperti orang punya banyak anak ( tapi tidak diperhatikan,red). Contohnya seperti lepasnya pulau legitan karena nama pun tidak ada,"tambahnya.

Anggota DPD asal Aceh ini mengatakan, Pulau di Indonesia jumlahnya 17108, sementara yang ada nama baru 5000 lebih, 11 ribu lebih belum dinamai. Apalagi terjadi proses asimulasi. " Jadi yang kita inginkan ialah daerah itu gemuk, sejahtera sehingga kita lah yang harus mempertahankan kesatuan bangsa," terangnya.
Sejak adanya reformasi, semangat disentralisasi bangsa sangat tinggi. Jadi sudah cukup selama ini daerah itu seperti dianak tirikan, hanya tahu dia menyumbang sumber-sumber pajak saja, tetapi dari segi pembangunan sering tertinggal.
Menyoal soal peran Pemda setempat, ia mengatakan, Pemda juga harus terus proaktif untuk mendorong dan berpartisipasi untuk mengurusi daerahnya masing-masing, terutama wilayah perbatasan.

"Sekarang sudah ada UU tentang perbatasan Negara, tapi jangan hanya UU tertulis belaka, namun implementasi tidak ada. Jadi selama ini kita terkesan lalai, seperti program transmigrasi, itu jangan lagi transmigrasi seperti dulu penduduk lokalnya hanya 10 persen, setelah APBDT yang pendatang ada 90 persen, harusnya perbandingannya 50-50, sehingga tidak ada istilah anak tiri dan anak emas, semua harus jadi anak emas," paparnya.
Artinya, semua penduduk asli masih banyak yang tidak ada rumah, kenapa yang dari sana saja yang diambil didatangkan dan diberi rumah, inilah yang menimbulkan sosial gap, terjadi kecemburuan sosial. Kadang pola-pola ini yang harus dipisah. Tidak cukup hanya mengharapkan aparat untuk menjaga Negara, tetapi rakyat juga harus ikut menjaga.

" Mau siapa lagi jaga Indonesia ini. Mau suruh TNI?, TNI pun tak mampu, kenapa? TNI kita tidak cukup, berbanding 1:1000. Artinya, satu TNI mengawal, menjaga bangsanya yang cukup banyak. Ini sangat jauh beda dengan Negara lain. Di luar negeri perbandingan antara TNI dengan rakyat 1-9, atau 1 TNI 9 rakyat yang dikawal. (Cepos - don)

Kampung Wadibu Masuk Program Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar

Dari enam provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia yang memiliki desa mandiri energi berbasis jarak pagar (Jatropha Curcas L), maka salah satunya adalah Kabupaten Biak Numfor, yaitu tepatnya di Kampung Wadibu, Distrik Oridek. Kerjasama dengan PT. Amerald Planet Australia, di kampung ini terdapat 14 hektar tanaman penghasil minyak itu, sehingga Kampung Wadibu masuk dalam program Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar.

Dan untuk terus mengembangkan tanaman jarak pagar ini, maka Ditjen Perkebunan RI, melalui Kasubdit Tanaman Tahunan Ditjenbun, Nenny Prastiwi memberikan sosialisasi stimulus fiscal desa mandiri energi berbasis jarak pagar, di Sasana Krida Kantor Bupati Biak Numfor, Kamis 6 Agustus 2009. Selain sekda Biak Numfor, Drs. Johanis Than, MM, turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Biak Numfor, Ir. Andarias Lameky, Kepala Distrik Oridek, Muh. Daruni, serta 23 petani yang akan menerima stimulus fiscal desa mandiri energi berbasis jarak pagar.

Dari pantauan KPDE Biak Numfor, meski siang itu acara sosialisasi stimulus fiscal, namun sebagian besar para petani bertanya cara menanam, merawat dan pemanfaatan biji jarak pagar yang benar. Karena menurut pengakuan salah satu petani jarak pagar, Melianus Sanadi, tanaman jarak pagarnya sebagian terserang penyakit sehingga banyak yang tidak berbuah. Untuk itu, dirinya minta penjelasan dari narasumber.

Pertanyaan ini langsung ditanggapi Kadis Kehutanan dan Perkebunan Biak Numfor, yang akan memerintahkan tenaga pendamping untuk mengecek penyakitnya, kemudian diberi obat untuk membasmi penyakit tersebut. Yang jelas, Kadishutbun minta agar para petani merawat tanaman jarak pagarnya itu denga baik, karena dirinya yakin suatu saat tanaman penghasil minyak ini akan mendatangkan penghasilan bagi keluarga.

Sementara itu, Kasubdit Tanaman Tahunan Ditjenbun, Nenny Prastiwi minta kerjasama yang baik antara petani dan pendamping, karena merawat tanaman jarak pagar butuh kesabaran. Untuk itu, pihaknya memberikan stimulus fiscal kepada petani jarak pagar dengan harapan mereka lebih serius membudidayakan tanaman penghasil minyak ini, dan bisa lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja.

Mulai tahun ini, lanjut Prastiwi, pemberian stimulus fiscal tidak lagi ditransfer ke rekening para petani, namun ada kerjasama dengan pihak ketiga, yakni, PT. E.M. Musa. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertugas menyiapkan lahan, mengawasi dan membantu para petani merawat tanaman jarak pagar ini. “Untuk pemberian stimulus fiscal, nanti bapak-bapak (para petani jarak pagar) berhubungan langsung dengan pihak ketiga ini,” jelas Prastiwi.

Sebelum sosialisasi ini berakhir, Sekda berpesan agar para petani bekerja dengan baik, dan jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dibutuhkan pengertian dan kesadaran diantara petani, dan agar lahan tersebut memberikan nilai ekonomi, maka di sela-sela tanaman jarak pagar hendaknya ditanami tanaman produktif. (Danang Sadana/KPDE Biak Numfor)

Daftar Kecelakaan Pesawat di Papua dalam 2 Tahun Terakhir

* 19 April 2007, Insiden pesawat Trigana Air Fokker 27 melakukan pendaratan darurat di ujung bandara Wamena, Papua, setelah salah satu bannya pecah. Tak ada korban yang jatuh

* 30 Juli 2007 Pesawat twin otter jenis Karebo DC H4H dengan nomer penerbangan PK. YRJ milik PT. Trigana Air Service tergelincir sejauh 200 meter di landasan pacu kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya. 4 crew pesawa dan 17 penumpang selamat.

* 30 Januari 2008 Pesawat Twin Otter milik Aviastar Mandiri tergelincir keluar landasan di Sugapa, Kabupaten Paniai, Papua, Rabu (30/1), 1 warga tewas...

* 6 Maret 2008 Pesawat pengangkut bahan bakar milik Manunggal Air Service terbakar di landas pacu Bandara Wamena, Papua.

* 8 April 2008 Pesawat milik maskapai penerbangan Trigana Air Service jenis foker 27 dengan nomor penerbangan PK-YRA tergelincir di landasan pacu bagian barat Bandara Sentani. Diduga akibat akibat kebocoran pada system penematik (Hidrolik). Tidak ada korban jiwa.

* 22 Juli 2008 pesawat jenis Foker milik Maskapai Avia Star dengan nomor registrasi penerbangan PK-BRD. Tergelincir sejauh 500 meter di run way Bandara Sentani saat landing. 4 ban pesawat pecah. 4 penumpang dan 5 crew pesawat selamat.

* 9 Agustus 2008 Pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) jatuh di sekitar pegunungan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Dave Clapper, Seorang warga negara Amerika Serikat yang menjadi pilot pesawat tewas.

* 27 Agustus 2008 Pesawat Aviastar Air jenis Twin Otter tergelincir di Bandara Ewer, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Rabu (27/8) sekitar pukul 10.47 WIT. Ban depan keluar dari tikar baja dan tertanam di lumpur. Tidak ada korban jiwa.

* 20 Februari 2009 Pesawat Twin Otter milik maskapai Trigana Air Service tergelincir saat mendarat di Bandara Bioga, Kabupaten Puncak Jaya. Akibatnya, ban depan pesawat patah. Tidak ada korban jiwa

* 9 April 2009, Pesawat PT Aviastar Mandiri jatuh di sekitar bukit Wamena, Kabupaten Jayawijaya. 6 orang tewas

* 17 April 2009, Pesawat Mimika Air jenis Pilatus PK-LTJ, jatuh di Gunung Gergaji , Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 9 penumpang dan 2 crew pesawat tewas.

* 11 Mei 2009 pesawat Hercules 130 B milik TNI AU alami kecelakaan di Bandara Wamena. Empat roda belakang pesawat terlepas dan terpental hingga menghantam seorang warga dan satu rumah di dekat Bandara Wamena, Kabupaten Jawijaya, Papua.

* 14 Juni 2009 Pesawat Dornier 328 PK-TXN milik Expres tergelincir Bandara Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel. Baling-baling kanan patah dan terlepas. Tidak ada korban jiwa.

* 2 Agustus 2009 Pesawat jenis Twin Otter milik Merpati dari bandara Sentani tujuan Oksibil hilang kontak.

Catatan: Data dari berbagai Sumber
(cepos)

Dephub akan Bakukan Rute-rute Penerbangan Lokal di Papua

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan (Dephub) akan membakukan rute-rute penerbangan lokal di wilayah Papua. Pembakuan dimaksudkan untuk menertibkan jalur-jalur penerbangan di wilayah tersebut karena saat ini setiap maskapai memiliki rute sendiri-sendiri.


''Ke depan kita akan bakukan rute-rute penerbangan di wilayah Papua. Bila ini sudah jadi maskapai, harus mengikuti jalur yang kita tetapkan,'' kata Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bhakti S Gumay, Senin (3/8).
Herry menjelaskan, saat ini maskapai yang mengoperasikan pesawat di wilayah Papua mempunyai jalur masing-masing. Pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi 30 rute yang ada. ''Kita ambil data yang ada untuk dipelajari. Mana yang akan ditetapkan sebagai jalur penerbangan resmi,'' jelasnya.

Disebutkan Hery, saat ini Ditjen Perhubungan udara sedang fokus dalam hal mengevalauasi fasilitas bandara dan standar opersional prosedur (SOP) setiap maskapai. ''Kita juga berencana untuk menaruh alat pelacak di setiap pesawat,'' ucapnya.

Sementara itu, terkait pesawat Merpati jeni twin otter yang hilang di Papua, menurut Herry pesawat tersebut dalam kondisi laik terbang serta pilot yang sudah cukup berpengalaman selama empat tahun. (republika.co.id - cep/eye)

Guru Tinggalkan Tugas, Murid SD YPK Patwos Rani Telantar

BIAK - Kasus banyaknya guru meninggalkan tugas, nampaknya juga terjadi di SD YPK Patwos Rani Kabupaten Supiori. Sejak 13 Juli lalu hingga saat ini belum ada guru yang masuk mengajar di sekolah itu. Akibatnya, anak-anak sekolah telantar.
"Sejak libur panjang sampai saat ini belum ada guru yang masuk mengajar di sekolah, ini sudah sering terjadi. Kami berharap ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti ini,"ujar Agustinus Sukan, salah seorang tokoh pemuda di Kampung Rani.
Menurutnya, guru yang sering meninggalkan tugas di SD YPK Patwos Rani sudah terjadi berkali-kali dan kali ini membuat masyarakat setempat marah sehingga memalang sekolah tersebut.
"Masyarakat di sana memalang sekolah itu, ini sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap guru yang sering meninggalkan tempat tugasnya,"tandas Agustinus didampingi Yustus.
Terkait dengan hal ini, warga setempat meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Supiori memperhatikan hal ini. "Kami akan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Supiori agar memperhatikan hal ini. Kami tidak mau persoalan guru yang meninggalkan tempat tugasnya terus terjadi, kasihan anak-anak ditelantarkan," tandasnya lagi. (Cepos-ito)

ASEAN Harus Beri Manfaat Bagi Papua

MANADO - Direktur Jenderal (Dirjen) Negara Asean, Djauhari Oratmangun mengatakan, selama empat dekade ini sejak beridirinya Asean tahun 1967 telah mengalami banyak perubahan, serta perkembangan positif yang mengarah pada pendewasaan Asean.

Namun selama ini, interaksi negara-negara Asean berdasarkan pada deklarasi Bangkok atau Asean declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyatan politik yang tidak mengikat hak dan kewajiban Negara maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi.
Dengan disepakatinya Bali Concord untuk membentuk suatu komunitas Asean dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke menjadi organisasi yang rules base (berdasarkan aturan). Piagam Asean (Asean charter) ditanda tangani pada November 2007 di Singapura dan mulai berlaku 15 Desember 2008. Dengan demikian kerjasama Asean saat ini menuju tahapan baru yang lebih interagtif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuk komunitas Asean (Asean community) pada tahun 2015.
Untuk mewujudkan komunitas Asean ini, Negara-negara Asean menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesivitas dan efektifitas kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan social budaya.
Mengingat strategsinya peranan Negara-negara Asean, maka sangat perlu disosialisasikan ke Masyarakat Indonesia, termasuk Papua sebagai provinsi paling Timur Indonesia. Untuk itulah, tidak menutup kemungkinan iven yang melibatkan Dubes Negara-negara Asean ini, akan dilakukan di Jayapura, Papua. Dengan demikian potensi alam Papua yang kara raya ini bisa dikenal di negera-negara Asean.
" Oh Iya, saya masih ingat tahun 2007 ketika masih tugas di Belanda, kita adakan pertemuan di Timika dalam konteks Asean. Pada kesempatan itu, kami berkesempatan bertemu sejumlah elemen, mulai dari gubenur, tokoh agama, dan para LSM. Kami mengunjungi beberapa tempat, hingga ke area tambang PT Freeport Indonesia di Timika,"katanya saat ditemui di sela-sela acara Rakor Keppri Asean di Grand Kawanua Hotel Convention Center Manado, Jumat (30/7).
Diakui dari hasil kunjungan itu, pihaknya cukup terkesan dengan daya tarik Papua, baik wisata maupun dan potensi alam lainnya yang luar biasa.
Karena itu, Papua sangat menarik diketahui negara-negara Asean. Ia mencontohkan Kota Jayapura yang panorama alamnya cukup indah.
Sedangkan untuk daerah Tembagapura, dikatakan keindahan alamanya punya kesemaan dengan Jenewa pada husim salju. Papua tidak hanya punya daya tarik dari sisi SDA maupun panorama alamnya sangat fantatis, tapi juga budayanya, tidak kalah menariknya.
Buktinnya saat dirinya masih Dubes di Belanda sempat dua kali membawa tim Kesenian dari Papua ke Belanda, terakhir Bupati Asmat dengan rombongannya yang diperkenakan (menari) di depan beberapa Menteri Belanda pada acara saat resepsi 17-an di Belanda. " Karena itu, dengan jabatan baru ini (dirjen Asean), kita akan buat di Jayapura, dalam waktu dekat saya akan telepon pak Barnabas Suebu (Gubernur) tentang rencana suatu kegiatan dalam konteks Asean, "katanya.
Tentang kapan pelaksanaannya, dijelaskan dalam waktu dekat, tergantung hasil komuniasi dengan gubenur.
Paling tidak katanya langkah awal ini memperkenalkan Asean dulu, seperti apa pentingnya Asean dan bagaimana Asean bisa memberi manfaat untuk masyarakat Papua. " Sebab kalau Asean tidak membawa manfaat bagi Indonesia, termasuk masyarakat Papua, untuk apa ikut Asean,"tegasnya.
Posisi Asean katanya sangat bermafaat apalagi dalam perdangan negara-negara Asean ini meningkat, dimana peran Papua juga sangat luar biasa.
Banyak isu dibahas dalam Rakor Keppri tersebut, selain, ekonomi,keamanan, social budaya, juga dibahas masalah isu HAM. Untuk penghormatan kepada hak-hak asasi manusia, maka akan dibentuk sebuah badan regional atau badan HAM Asean berdasarkan piagam Asean Dengan demikian, selain punya standar nasional, internasional, kita punya standar sendiri untuk tingkat Asean.
Adanya badan HAM Asean ini sangat membantu kita dalam memonitor dan melakukan advokasi, terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran HAM, termasuk di Papua. "Adanya Badan HAM Asean ini sangat bagus bagi Indonesia, termasuk Papua, karena demokrasi pengakuan HAM, sebab jika itu signifikan akan diikuti oleh pembangunan kamajuan ekonomi, sehingga semua kebutuhan orang bisa tercukupi, lalu ada timbal-baliknya. (Cepos-don)

Papua Kirim Empat Pelajar di Ajang OSN

BIAK - Empat pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan mewakili Provinsi Papua dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009 di Jakarta. Data Dinas Pendidikan Biak menyebutkan, empat pelajar SMA Negeri 1 Biak sebagai peserta OSN itu, adalah Febri Irianto Rumere (juara pertama Kimia), Roy Rudolfo Taratein (juara pertama Matematika), Jeihan Praja Yudanto (juara pertama Ilmu Kebumian) serta Isach Semuel Kbarek (juara kedua Ilmu Kebumian).
"Prestasi empat pelajar SMA Negeri 1 Biak sebagai juara tingkat provinsi, saat ini sedang mengikuti penggemblengan di Jayapura untuk dipersiapkan mengikuti lomba serupa tingkat nasional," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Biak Drs Hendri Jan Rumkabu, Minggu (26/7).

Kepada pelajar yang terpilih sebagai duta OSN Papua, menurut Kadisdik Rumkabu, diharapkan tetap berlatih dan belajar sungguh-sungguh supaya dapat meraih prestasi pada tingkat nasional bahkan hingga internasional.

"Atas nama jajaran dinas pendidikan saya menyampaikan penghargaan kepada empat pelajar Biak yang terpilih mewakili Papua dalam ajang bergengsi OSN tingkat nasional," katanya.

Ia mengharapkan, pelajar Biak yang berlomba diminta tetap menjaga kebersamaan serta menjaga nama nama baik tanah Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, kepada masyarakat maupun jajaran dinas pendidikan di Biak, menurut Rumkabu, diminta mendoakan keempat pelajar Biak ini agar mampu meraih juara serta membawa nama daerah ini dengan baik.

"Keberhasilan menjadi duta OSN tingkat nasional harus disyukuri karena ini merupakan prestasi kita bersama," ungkap Kadisdik Hendri Rumkabu. (AntaraNews)

Berkantor di Biak, SKPD Supiori Diwarning

SUPIORI - Sekda Supiori, Drs Yulianus Wambrauw, MM memperingatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi berkantor di Biak. Semua SKPD harus berkantor di Sorendiweri, Supiori. Jika masih ada SKPD berkantor di Biak maka akan ditindak tegas.
"Sesuai instruksi bupati beberapa waktu lalu, SKPD yang selama ini melakukan aktivitas di Biak terhitung sejak 29 Juni semuanya harus di Sorendiweri. Jika masih ada berkantor di Biak maka pasti ada sanksinya," tegasnya saat memberikan pengarahan usai menyaksikan serah terima jabatan pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Supiori, Jumat (24/7).
Dikatakan, tidak ada alasan yang dijadikan pembenaran bagi setiap SKPD tidak melakukan aktivitasnya di Sorendiweri. Pasalnya semuanya SKPD telah memiliki kantor sendiri, jika ada yang belum rampung, itu sudah dalam tahap penyelesaian.
"Secara keseluruhan semua SKPD telah memiliki kantor, jika masih ada yang melakukan aktivitasnya di Biak, maka itu tidak benar. Saya tidak mau mendengar alasan pembenaran,"tandasnya.
Oleh karena itu, semua kantor harus terbuka setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 - 15.30 WIT. "Kantor-kantor harus terbuka setiap hari, demikian halnya dengan pegawainya harus masuk setiap hari. Jangan sampai kantor dibuka, namun orangnya tidak ada,"ujarnya. (Cepos-ito)

Aspirasi Pemekaran Byak Napa Swandiwe Sampai di DPRP

JAYAPURA - Puluhan masyarakat Adat Bar Napa dan Bar Swandiwe di Biak mendatangi gedung DPRP untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keinginan pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe kepada wakil rakyat tersebut, Jumat (24/7). Mereka sempat berorasi selama 10 menit di halaman Gedung DPRP.
Setelah itu, mereka yang dipimpin Ketua Tim Khusus Pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Dr Drs Lamech AP, MSi dan wakil sekretarisnya, Oskar Komboy A.Ma.Pd diterima oleh 4 anggota DPRP, Fanny Dimara, Yance B Pombos, Marthinus Werimon dan Yunus M Lambe di ruang pertemuan DPRP.
Ketua Tim Khusus Pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Dr. Drs Lamech AP, MSi menegaskan, masyarakat Adat Bar Napa dan Bar Swandiwe di Biak berkeinginan untuk memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri lepas dari Kabupaten Biak Numfor.
"Ini bukan aspirasi segelintir orang, tetapi murni aspirasi masyarakat," katanya. Apalagi, keinginan pemekaran itu telah diputuskan dalam rapat umum masyarakat Adat Napa dan Swandiwe, 3 Juni 2009 lalu. Menurutnya, nama kabupaten yang akan dibentuk ini, memiliki luas wilayah 1114 Km2 dan jumlah penduduk 28.778 jiwa serta meliputi 7 distrik yakni Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Yawosi, Warsa, Andei dan Bondifuar dengan total kampung sebanyak 68 kampung.
Bahkan, dari hasil jajak pendapat melalui penyebaran angket kepada masyarakat Napa dan Wandiwe di Biak dan di perantauan, hasilnya 99,99 persen dari 9000 orang menyetujui pemekaran Kabupaten Byak Napa Wandiwe.
Menurutnya, pemekaran ini secara umum merupakan program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan berkeadilan, apalagi mereka mengklaim bahwa di wilayah masyarakat adat tersebut kurang mendapatkan perhatian serius, apalagi sebelumnya daerah tersebut merupakan daerah operasi, bahkan masih muncul stigma separatis, daerah merah sehingga kurang mendapat perhatian pemerintah.
Dalam kesempatan ini, juga disampaikan pernyataan dukungan dari kepala kampung se Napa dan kepala kampung se Swandine serta rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Biak.
"Segera DPRP membentuk tim khusus untuk pemekaran ini," tegas Isak Samuel Funakey, mewakili Kepala Kampung Se Napa.
Pernyataan sikap ini, secara adat disampaikan kepada 4 anggota DPRP tersebut. Anggota DPRP, Yance B Pombos usai menerima pernyataan itu, mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat tersebut secara terbuka.
"Kami akan segera turun ke lapangan untuk menyikapi aspirasi ini," kata Ketua tim Pemantauan Pemekaran DPRP, Fanny Dimara. Ia mengatakan, pihaknya bersama Ketua Pansus Pemekaran yang dipimpin Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, Yance Kayame, SH dan anggota Komisi A lainnya akan turun ke lapangan dalam waktu dekat ini.
Dewan turun ke lapangan dalam rangka melalukan peninjauan dan pemantauan serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah yang oleh masyarakatnya ingin dimekarkan tersebut. Kata Fanni dewan pada dasarnya sangat menghargai aspirasi masyarakat itu dan sudah menjadi tugas dewan untuk turun langsung melakukan peninjauan di lapangan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi itu.
"Kami juga berharap semua proses pemekaran ini berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku dan dewan akan terus memberikan dukungan," katanya. (Cepos - bat/ta)

Pedagang Belum Tahu Bahaya Kantong Plastik

JAYAPURA - Sebagian pedagang di Papua belum mengetahui bahaya kantong plastik hitam terhadap kesehatan jika digunakan sebagai kemasan atau pembungkus makanan dan minuman.
Subari, salah seorang pedagang es buah keliling di Jayapura, Kamis (23/7), mengatakan dirinya tidak mengetahui tentang bahaya kantong plastik dan apa yang terkandung di dalamnya sehingga dikatakan berbahaya. "Sudah bertahun-tahun saya menggunakan kantong ini untuk membungkus es buah, tapi baru sekarang mengetahui kalau ada kandungan racun di dalam kantong plastik hitam," ujarnya.

Informasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebutkan bahwa kantong plastik hitam mengandung racun, membuat ia khawatir pelanggannya akan berkurang karena selama berjualan dirinya memakai kantong plastik hitam untuk membungkus es buah. "Ini sudah saya lakukan cukup lama untuk membungkus es buah yang ingin dibawa pulang pembeli," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ny Hasanah, pedagang sayur jadi, bahwa dirinya selalu menggunakan kantong plastik untuk membungkus jika ada yang membeli dagangannya. "Saya sudah bertahun-tahun menjual sayur dan menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus sayur yang rata-rata berkuah ini," ujarnya. Ia mengatakan sulit menghilangkan kebiasaan menggunakan kantong plastik.

Kandungan bahan kimia berbahaya yang terdapat di dalam kantong plastik seperti diumumkan BPOM Pusat dapat menimbulkan penyakit kanker hati, kanker paru, ginjal, dan syaraf. Bahan-bahan yang terkandung dalam plastik meliputi polivinil klorida (PVC), polietilen (PE), dan polipropilen (PP).

Kemasan makanan dari plastik yang paling berbahaya adalah PVC yang dibuat dari monomer vinil klorida (vinyl chloride monomer/VCM). Bahan-bahan ini biasanya dipakai untuk membuat botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, air mineral, kantong plastik, sendok, gelas, dan piring. (AntaraNews)

Jaksa Tetapkan Satu Tersangka

BIAK - Upaya pemberantasan kasus korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Biak, terus berlanjut. Jika pekan lalu, satu tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana perjalanan dinas di Bappeda Supiori tahun anggaran 2007 resmi ditahan, maka kali ini Kejari Biak kembali menetapkan satu tersangka pada proyek pembangunan gedung work shop di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Supiori Tahun 2008.

Tersangka yang ditetapkan dalam pembangunan proyek senilai Rp 190 juta itu adalah kontraktornya berinisial MK. Pihak Kejari Biak menyatakan kalau tersangka dalam kasus ini kemungkinan bertambah karena proses penyidikan masih berlangsung.
"Setelah bukti-bukti sudah cukup, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung work shop di DKP Supiori telah ditetapkan," kata Kajari Biak Abraham B Sitinjak, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan, meski telah menatapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut, namun pihaknya masih terus melakukan penyidikan. Karena itu, kemungkinan besar masih ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Soal siapa yang akan ditetapkan jadi tersangka, Kajari menyatakan masih terus melakukan penyelidikan.

Kajari juga menambahkan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi di Kabupaten Supiori dan Biak Numfor. "Kami tetap melakukan pengusutan terhadap setiap dugaan korupsi secara adil dan profesional,"pungkasnya. (Cepos-ito)