Pantai Bosnik

Foto ini diambil sebelum pantai Segara Indah/Bosnik (Biak Timur)

Air Terjun Wardo

Di Biak Barat.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Papua Kirim Empat Pelajar di Ajang OSN

BIAK - Empat pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan mewakili Provinsi Papua dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009 di Jakarta. Data Dinas Pendidikan Biak menyebutkan, empat pelajar SMA Negeri 1 Biak sebagai peserta OSN itu, adalah Febri Irianto Rumere (juara pertama Kimia), Roy Rudolfo Taratein (juara pertama Matematika), Jeihan Praja Yudanto (juara pertama Ilmu Kebumian) serta Isach Semuel Kbarek (juara kedua Ilmu Kebumian).
"Prestasi empat pelajar SMA Negeri 1 Biak sebagai juara tingkat provinsi, saat ini sedang mengikuti penggemblengan di Jayapura untuk dipersiapkan mengikuti lomba serupa tingkat nasional," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Biak Drs Hendri Jan Rumkabu, Minggu (26/7).

Kepada pelajar yang terpilih sebagai duta OSN Papua, menurut Kadisdik Rumkabu, diharapkan tetap berlatih dan belajar sungguh-sungguh supaya dapat meraih prestasi pada tingkat nasional bahkan hingga internasional.

"Atas nama jajaran dinas pendidikan saya menyampaikan penghargaan kepada empat pelajar Biak yang terpilih mewakili Papua dalam ajang bergengsi OSN tingkat nasional," katanya.

Ia mengharapkan, pelajar Biak yang berlomba diminta tetap menjaga kebersamaan serta menjaga nama nama baik tanah Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, kepada masyarakat maupun jajaran dinas pendidikan di Biak, menurut Rumkabu, diminta mendoakan keempat pelajar Biak ini agar mampu meraih juara serta membawa nama daerah ini dengan baik.

"Keberhasilan menjadi duta OSN tingkat nasional harus disyukuri karena ini merupakan prestasi kita bersama," ungkap Kadisdik Hendri Rumkabu. (AntaraNews)

Berkantor di Biak, SKPD Supiori Diwarning

SUPIORI - Sekda Supiori, Drs Yulianus Wambrauw, MM memperingatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi berkantor di Biak. Semua SKPD harus berkantor di Sorendiweri, Supiori. Jika masih ada SKPD berkantor di Biak maka akan ditindak tegas.
"Sesuai instruksi bupati beberapa waktu lalu, SKPD yang selama ini melakukan aktivitas di Biak terhitung sejak 29 Juni semuanya harus di Sorendiweri. Jika masih ada berkantor di Biak maka pasti ada sanksinya," tegasnya saat memberikan pengarahan usai menyaksikan serah terima jabatan pejabat eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Supiori, Jumat (24/7).
Dikatakan, tidak ada alasan yang dijadikan pembenaran bagi setiap SKPD tidak melakukan aktivitasnya di Sorendiweri. Pasalnya semuanya SKPD telah memiliki kantor sendiri, jika ada yang belum rampung, itu sudah dalam tahap penyelesaian.
"Secara keseluruhan semua SKPD telah memiliki kantor, jika masih ada yang melakukan aktivitasnya di Biak, maka itu tidak benar. Saya tidak mau mendengar alasan pembenaran,"tandasnya.
Oleh karena itu, semua kantor harus terbuka setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 - 15.30 WIT. "Kantor-kantor harus terbuka setiap hari, demikian halnya dengan pegawainya harus masuk setiap hari. Jangan sampai kantor dibuka, namun orangnya tidak ada,"ujarnya. (Cepos-ito)

Aspirasi Pemekaran Byak Napa Swandiwe Sampai di DPRP

JAYAPURA - Puluhan masyarakat Adat Bar Napa dan Bar Swandiwe di Biak mendatangi gedung DPRP untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keinginan pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe kepada wakil rakyat tersebut, Jumat (24/7). Mereka sempat berorasi selama 10 menit di halaman Gedung DPRP.
Setelah itu, mereka yang dipimpin Ketua Tim Khusus Pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Dr Drs Lamech AP, MSi dan wakil sekretarisnya, Oskar Komboy A.Ma.Pd diterima oleh 4 anggota DPRP, Fanny Dimara, Yance B Pombos, Marthinus Werimon dan Yunus M Lambe di ruang pertemuan DPRP.
Ketua Tim Khusus Pemekaran Kabupaten Byak Napa Swandiwe, Dr. Drs Lamech AP, MSi menegaskan, masyarakat Adat Bar Napa dan Bar Swandiwe di Biak berkeinginan untuk memekarkan diri menjadi kabupaten sendiri lepas dari Kabupaten Biak Numfor.
"Ini bukan aspirasi segelintir orang, tetapi murni aspirasi masyarakat," katanya. Apalagi, keinginan pemekaran itu telah diputuskan dalam rapat umum masyarakat Adat Napa dan Swandiwe, 3 Juni 2009 lalu. Menurutnya, nama kabupaten yang akan dibentuk ini, memiliki luas wilayah 1114 Km2 dan jumlah penduduk 28.778 jiwa serta meliputi 7 distrik yakni Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Yawosi, Warsa, Andei dan Bondifuar dengan total kampung sebanyak 68 kampung.
Bahkan, dari hasil jajak pendapat melalui penyebaran angket kepada masyarakat Napa dan Wandiwe di Biak dan di perantauan, hasilnya 99,99 persen dari 9000 orang menyetujui pemekaran Kabupaten Byak Napa Wandiwe.
Menurutnya, pemekaran ini secara umum merupakan program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan berkeadilan, apalagi mereka mengklaim bahwa di wilayah masyarakat adat tersebut kurang mendapatkan perhatian serius, apalagi sebelumnya daerah tersebut merupakan daerah operasi, bahkan masih muncul stigma separatis, daerah merah sehingga kurang mendapat perhatian pemerintah.
Dalam kesempatan ini, juga disampaikan pernyataan dukungan dari kepala kampung se Napa dan kepala kampung se Swandine serta rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Biak.
"Segera DPRP membentuk tim khusus untuk pemekaran ini," tegas Isak Samuel Funakey, mewakili Kepala Kampung Se Napa.
Pernyataan sikap ini, secara adat disampaikan kepada 4 anggota DPRP tersebut. Anggota DPRP, Yance B Pombos usai menerima pernyataan itu, mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat tersebut secara terbuka.
"Kami akan segera turun ke lapangan untuk menyikapi aspirasi ini," kata Ketua tim Pemantauan Pemekaran DPRP, Fanny Dimara. Ia mengatakan, pihaknya bersama Ketua Pansus Pemekaran yang dipimpin Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, Yance Kayame, SH dan anggota Komisi A lainnya akan turun ke lapangan dalam waktu dekat ini.
Dewan turun ke lapangan dalam rangka melalukan peninjauan dan pemantauan serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah yang oleh masyarakatnya ingin dimekarkan tersebut. Kata Fanni dewan pada dasarnya sangat menghargai aspirasi masyarakat itu dan sudah menjadi tugas dewan untuk turun langsung melakukan peninjauan di lapangan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi itu.
"Kami juga berharap semua proses pemekaran ini berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku dan dewan akan terus memberikan dukungan," katanya. (Cepos - bat/ta)

Pedagang Belum Tahu Bahaya Kantong Plastik

JAYAPURA - Sebagian pedagang di Papua belum mengetahui bahaya kantong plastik hitam terhadap kesehatan jika digunakan sebagai kemasan atau pembungkus makanan dan minuman.
Subari, salah seorang pedagang es buah keliling di Jayapura, Kamis (23/7), mengatakan dirinya tidak mengetahui tentang bahaya kantong plastik dan apa yang terkandung di dalamnya sehingga dikatakan berbahaya. "Sudah bertahun-tahun saya menggunakan kantong ini untuk membungkus es buah, tapi baru sekarang mengetahui kalau ada kandungan racun di dalam kantong plastik hitam," ujarnya.

Informasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebutkan bahwa kantong plastik hitam mengandung racun, membuat ia khawatir pelanggannya akan berkurang karena selama berjualan dirinya memakai kantong plastik hitam untuk membungkus es buah. "Ini sudah saya lakukan cukup lama untuk membungkus es buah yang ingin dibawa pulang pembeli," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ny Hasanah, pedagang sayur jadi, bahwa dirinya selalu menggunakan kantong plastik untuk membungkus jika ada yang membeli dagangannya. "Saya sudah bertahun-tahun menjual sayur dan menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus sayur yang rata-rata berkuah ini," ujarnya. Ia mengatakan sulit menghilangkan kebiasaan menggunakan kantong plastik.

Kandungan bahan kimia berbahaya yang terdapat di dalam kantong plastik seperti diumumkan BPOM Pusat dapat menimbulkan penyakit kanker hati, kanker paru, ginjal, dan syaraf. Bahan-bahan yang terkandung dalam plastik meliputi polivinil klorida (PVC), polietilen (PE), dan polipropilen (PP).

Kemasan makanan dari plastik yang paling berbahaya adalah PVC yang dibuat dari monomer vinil klorida (vinyl chloride monomer/VCM). Bahan-bahan ini biasanya dipakai untuk membuat botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, air mineral, kantong plastik, sendok, gelas, dan piring. (AntaraNews)

Jaksa Tetapkan Satu Tersangka

BIAK - Upaya pemberantasan kasus korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Biak, terus berlanjut. Jika pekan lalu, satu tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana perjalanan dinas di Bappeda Supiori tahun anggaran 2007 resmi ditahan, maka kali ini Kejari Biak kembali menetapkan satu tersangka pada proyek pembangunan gedung work shop di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Supiori Tahun 2008.

Tersangka yang ditetapkan dalam pembangunan proyek senilai Rp 190 juta itu adalah kontraktornya berinisial MK. Pihak Kejari Biak menyatakan kalau tersangka dalam kasus ini kemungkinan bertambah karena proses penyidikan masih berlangsung.
"Setelah bukti-bukti sudah cukup, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung work shop di DKP Supiori telah ditetapkan," kata Kajari Biak Abraham B Sitinjak, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan, meski telah menatapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut, namun pihaknya masih terus melakukan penyidikan. Karena itu, kemungkinan besar masih ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Soal siapa yang akan ditetapkan jadi tersangka, Kajari menyatakan masih terus melakukan penyelidikan.

Kajari juga menambahkan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi di Kabupaten Supiori dan Biak Numfor. "Kami tetap melakukan pengusutan terhadap setiap dugaan korupsi secara adil dan profesional,"pungkasnya. (Cepos-ito)

Rakyat Papua "Telanjang" di Atas Tanah yang Kaya

JAKARTA - Meski tanah Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa tetapi rakyat Papua dinilai tetap miskin dan terbelakang akibat adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini dilakukan oleh PT Freeport yang mulai beroperasi tahun 1967 .

"Tuhan menciptakan kita di atas tanah yang luar biasa. Masyarakat hanya sebagai penonton. Kita telanjang di atas tanah yang kaya," ungkap Titus Natkime perwakilan pemilik hak ulayat tanah operasi PT Freeport saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta, Kamis (16/7).

Titus menegaskan, PT Freeport selama beroperasi tidak memperhatikan hak-hak rakyat Papua, sebagai contoh telah merebut hak atas tanah rakyat Papua. "Kita yang punya tanah tapi kita tetap miskin. Apakah kami harus miskin terus sampai kiamat," lontarnya.

Pemerintah, katanya, harus berjiwa besar melihat kondisi rakyat Papua yang sebenarnya jangan hanya melihat korban penembakan yang terjadi akhir-akhir ini."Pemerintah harus melihat keterbelakangan, diskriminasi, kerusakan lingkungan yang kami alami akibat PT Freeport," ungkapnya.

Menurut Titus, meski PT Freeport sudah memberikan satu persen hasil dari eksplorasi untuk rakyat Papua, namun itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat karena adanya aturan yang sangat ketat dalam pengucurannya. "Dana itu dikeluarkan bukan secara sukarela tapi hasil kerusuhan," katanya.

Ketua umum Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat Arkilaus Arnesius Baho mengatakan, kehancuran tatanan hukum, peradaban komunitas di Papua akibat perlakukan khusus secara berlebihan terhadap PT Freeport sehingga mengakibatkan serentetan tindakan kekerasan di Papua. "Negara dan PT Freeport harus bertanggungjawab atas kekerasan tersebut," tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut kecuali dengan menutup operasi PT. Freeport. "Jika tidak kekerasan akan terus terjadi di Papua," lontarnya. (KOMPAS.com)

Sanggar Seni Budaya Biak Lestarikan Musik Arkeologi

JAYAPURA, Sanggar seni budaya di Kabupaten Biak, Papua, merupakan lembaga pendidikan seni tradisional yang dibentuk untuk melestarikan musik bernilai arkeologis dari daerah tersebut.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Biak terdapat dua kelompok musik, yaitu yang berasal dari masa prasejarah dan dari masa sejarah," ujar Kepala Balai Arkeologi Jayapura, Drs.M.Irfan Mahmud,M.Si di Jayapura.

Musik dari masa prasejarah merupakan musik asli yang terus hidup hingga sekarang. Bukti arkeologisnya berupa alat-alat musik seperti tifa dan sandip yang ditabuh, triton dan songger yang ditiup serta sekasas dan parui yang bunyinya dihasilkan dari benturan.

Alat-alat musik ini masih digunakan untuk menyemarakkan berbagai kegiatan kebudayaan masyarakat Biak yang tidak bisa terlepas dari pesta dan nyanyian.

Di Biak terdapat beberapa sanggar yang didirikan untuk mempertahankan dan mengembangkan seni tradisional sebagai salah satu wujud identitas budaya yang mengandung nilai-nilai kehidupan.

Sanggar tersebut antara lain Sanggar Aururi, Sanggar Sorukamasan, Sanggar Binsarandama, Sanggar Sari Sa Iryani dan Sanggar dari Kampung Wouna.

Lebih lanjut Irfan menjelaskan musik bagi orang Biak merupakan bagian terpenting karena memiliki makna yang berkaitan dengan suatu peristiwa sosial, politik maupun reliji.

"Bunyi bagi orang Biak adalah suatu tanda untuk undangan pesta, kegiatan pemujaan, penghimpunan kekuatan, ungkapan kemenangan, keberhasilan dalam beburu atau ratapan," katanya.

Alat musik tradisional Biak yang hingga kini masih digunakan merupakan warisan budaya masa lampau yang bernilai etnik sebagai identitas masyarakat setempat.

Peninggalan ini bermanfaat untuk kegiatan edukasi dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan budaya tradisional serta kepentingan ekonomis yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Oleh karena itu, diharapkan pembinaan sanggar-sanggar seni tersebut mendapat perhatian dari semua pihak sehingga walaupun terdapat banyak pengaruh musik dari luar dan perkembangan permusikan cukup pesat, tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan. (AntaraNews)

Numfor Layak Jadi Satu Kabupaten

BIAK - Aspirasi pemekaran Numfor menjadi salah satu kabupaten tersendiri dinilai layak dan telah memenuhi syarat. Hasil kajian akademik terhadap beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pemekaran kabupaten oleh tim UGM beberapa waktu lalu menyimpulkan jika Pulau Numfor layak menjadi kabupaten.
"Hasil kajian akademik yang dilakukan oleh tim dari UGM beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Numfor layak jadi kabupaten sendiri," papar Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM saat memaparkan visi dan misinya dalam acara seminar di Gedung Wanita, Kamis (16/7).

Bahkan disebut-sebut bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten Supiori yang telah dimekarkan Tahun 2003 lalu, Numfor lebih layak. Berbagai sarana berupaya insfrastruktur menjadi salah satu faktor yang membuat Numfor sangat layak jadi kabupaten. Sebut saja, pelabuhan laut dan lapangan terbang yang dinilai layak meskipun ukurannya tidak besar.
Selain itu, jalan darat dan infrastruktur lainnya juga sudah sangat mendukung. Dari sisi pemerintahannya, secara keseluruhan di wilayah Numfor ini sudah terdiri dari 5 distrik dan sejumlah faktor pendukung lainnya.
Menurut Bupati, hasil yang telah diserahkan oleh tim UGM ke pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan materinya ke DPR RI. Hanya saja, pemerintah pusat selama Tahun 2009 ini tidak melakukan pemekaran.
"Materi hasil kajian dari UGM sudah masuk di DPR RI, diharapkan ada tindak lanjut sehingga harapan masyarakat untuk pemekaran Numfor jadi kabupaten sendiri dapat terealisasi,"tandas Bupati Maryen. (Cepos-ito)

Semua Kampung Diupayakan Miliki SD

BIAK-Peningkatan pembangunan terhadap sektor pendidikan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor. Setiap kampung di 19 distrik yang ada di Kabupaten Biak Numfor diupayakan memiliki satu SD. Dari 187 kampung dan kelurahan yang ada sebagian besarnya telah memiliki SD.
"Ke depan setiap kampung diupayakan memiliki satu SD,"ujar Bupati Biak Numfor, Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM.
Dikatakan, jika setiap kampung sudah miliki SD maka anak sekolah tidak perlu lagi jauh-jauh pergi sekolah ke tempat lain.
"Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pendidikan, saya menyadari bahwa salah satu aset pembangunan ke depan adalah mempersiapkan sumber daya manusia,"tandas Bupati Maryen.
Selain SD, SMP, SMA, lanjut bupati, pengembangan sejumlah perguruan tinggi di Biak mendapat dukungan penuh dari Pemkab. "Pemkab juga bertanggungjawab terhadap pengembangan perguruan tinggi,"ujarnya lagi. (Cepos-ito)

Mantan Kepala Bappeda Supiori Resmi Ditahan

BIAK - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Supiori, berinisial JK, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Biak, Kamis (16/7). Penahanan itu dilakukan oleh jaksa setelah tersangka menjalani pemeriksaan pemeriksaan dari pukul 10.30 WIT - 18.45 WIT. Tersangka menjawab 30 pertanyaan dari 50 pertanyaan yang disiapkan jaksa.
Tersangka ditahan oleh pihak kejaksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana perjalanan dinas pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori pada anggaran 2007 senilai Rp 1 miliar lebih. Motifnya adalah melakukan pemalsuan tanda tangan para pejabat dengan cara scan tanda tangan.

Tidak sama dengan sejumlah tersangka dugaan korupsi lainnya yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Biak, JK kelihatan lebih tegar dan kooperatif dalam kasus pemeriksaan kemarin hingga digelandang petugas ke atas mobil tahanan. Selama menjadi tahanan kejaksaan, tersangka JK akan dititipkan di LP Biak.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Abraham Benyamin Sitinjak, SH, MH mengatakan, penahanan dilakukan terhadap tersangka setelah bukti-bukti lengkap. Di sisi lain, salah satu alasan penahanan dilakukan pihaknya agar proses pemeriksaan lebih cepat. Tersangka sendiri akan menjadi tahanan jaksa tehitung dari 16 Juli - 4 Agustus 2009.

"Jadi penahanan dilakukan dengan maksud mempercepat dan memudahkan pemeriksaan. Memang yang bersangkutan baru datang setelah panggilan ketiga, namun saya melihat cukup kooperatif dalam menjalani pemeriksaan, tidak seperti tersangka dugaan korupsi lainnya,"ujarnya kepada wartawan usai melakukan penahanan tersangka.

Satu tersangka lainnya berinisial AA juga akan segera periksa. AA saat itu sebagai bendahara di Bappeda Supiori. Sementara itu kuasa hukum tersangka, Turan Tengko, SH, mengatakan, kliennya baru datang memenuhi panggilan ketiga karena ada tugas-tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan.

"Memang tidak langsung memenuhi panggilan jaksa karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, namun sejak pemeriksaan sampai penahanan, beliau sangat kooperatif dan sangat menghargai proses hukum yang berlaku," tandas Turan Tengko. (Cepos-ito)

Kejari Biak Fokus Pemberantasan Korupsi di Supiori

BIAK-Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor, Abrahaman Benjamin Sitinjak, SH, MH mengatakan, pihaknya saat ini berkomitmen untuk terus memberantas dugaan korupsi khususnya di wilayah Kabupaten Supiori.
"Kami lebih banyak fokus ke wilayah Supiori, kali ini sudah ada tiga kasus dalam proses penyidikan,"
katanya baru-baru ini. Ketiga kasus yang sedang ditangani itu belum satupun yang dilimpahkan ke pengadilan, sementara di Kabupaten Biak Numfor sudah banyak yang disidangkan bahkan sudah ada yang divonis hukuman penjara.
"Yang pasti kami tidak pernah kendor dalam menangani dugaan korupsi dan saat ini kami fokus ke Kabupaten Supiori tapi bukan berarti di Kabupaten Biak Numfor dilepas begitu saja, tetap ada upaya melakukan penyidikan jika ada temuan baru,"tandas Kajari.
Sekadar diketahui, tiga kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses penyidikan dan segera dilimpahkan ke pengadilan adalah kasus dugaan korupsi scan tanda tangan di Bappeda Supiori Tahun 2007 senilai Rp 1 miliar lebih, kasus dugaan proyek pengadaan speed boat dengan menggunakan dana Otsus Tahun 2006 senilai Rp 400 juta dan kasus dugaan korupsi pengadaan workshop di DKP tahun anggaran 2008 senilai Rp 191 juta. (Cepos-ito)

Budaya Austronesia Ditemukan di Pesisir Papua

Jayapura - Budaya Austronesia yang terbilang cukup maju perkembangannya banyak ditemukan di beberapa daerah pesisir Pulau Papua. Menurut Peneliti Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto di Jayapura, Minggu, letak geografis Papua merupakan bagian dari wilayah Pasifik paling ujung barat sebagai daratan yang menghubungkan antara kawasan Asia Tenggara dengan kawasan Pasifik.

KPK Tahan Bupati Supiori, Jules F. Warikar

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Supiori Jules F. Warekar terkait kasus Proyek pembangunan pasar Supiori menghabiskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2006-2008 Kabupaten Supiori dengan nilai kontrak Rp 106 milliar.
"Malam ini, KPK memutuskan untuk menahan tersangka JW terkait kasus pembangunan Pasar Supiori," ujar Pelaksana Harian Ketua KPK, Bibit Samad Rianto di Gedung KPK, malam ini (13/7). Jules ditahan KPK di Rumah Tahanan Cipinang.

Menurut Bibit, dalam melakukan tindak pidana korupsi, tersangka telah melakukan mark up dan penunjukkan langsung terhadap rekanan pemilik PT MMJ, Suryadi Santosa. Diduga dalam proses mark up dan penunjukkan langsung itu, tersangka memperoleh suap.

"Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal penyuapan. Yaitu, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Bibit. Akibat perbuatan tersangka dan rekanannya, negara dirugikan sebesar Rp 30 Milliar.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan rekanan Bupati Supiori, Suryadi Santosa pada 18 Juni 2009. Bupati dan rekanannya, ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2009. (TEMPO Interaktif)

Lagu Rakyat Biak Masuk Kurikulum Muatan Lokal

Biak - Lagu-lagu rakyat dan seni rupa hias khas Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan dimasukkan dalam program pembelajaran kurikulum muatan lokal untuk pelajar sekolah dasar di daerah tersebut.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Provinsi Papua, Drs Alosyius Nafurbenan di Biak, Sabtu mengatakan, dengan pembelajaran materi muatan lokal jenis seni rupa maupun lagu rakyat pada sekolah diharapkan dapat melestarikan budaya khas Biak kepada generasi muda.
Ia mengakui, jika program pembelajaran muatan budaya lokal di Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor tak diajarkan pada pelajar SD sejak dini, maka kedepan beragam budaya daerah yang dimiliki dapat punah serta akan dilupakan.
"Dengan penyusunan materi pembelajaran muatan lokal kita tidak saja melestarikan keragaman budaya Papua tetapi juga menumbuhkambangkan rasa cinta budaya sendiri di dalam diri generasi muda di Biak," ujarnya.
Ia berharap, langkah yang dilakukan pihaknya menggelar pelatihan penyusunan materi pembelajaran muatan lokal pada SD yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor dapat ditindaklanjuti pada sejumlah kabupaten/kota di Papua.
Untuk program serupa pada tahun depan, lanjutnya, pihaknya akan memprogramkan pelaksanaannya di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai serta sejumlah daerah lainnya.
"Jika dana tersedia, maka program penyusunan materi pembelajaran muatan lokal dapat dilaksanakan bergantian di kabupaten lain,"ujarnya.
Workshop penyusunan materi pembelajaran muatan lokal guru SD yang diikuti 25 peserta berlangsung sejak 18-20 Juli dan secara resmi telah ditutup Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Drs S. Dimara. (Antara News)

Kearifan Lokal Papua yang Terabaikan

PAPUA memiliki keragaman keunikan khas daerah, seperti noken, saly, honay, koteka, ukiran, dan sebagainya. Meski kemajuan pembangunan dan informasi telah menempatkan keunikan-keunikan itu sebagai sesuatu ketertinggalan, tetapi memberi makna sebagai kearifan budaya dan tradisi lokal. Runyamnya, keunikan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.