ASMAMTA Minta SMPT Uncen Tak Urus Masalah Politik

Jayapura - Ketua Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta) Papua, Franklin Wahey, meminta Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura tidak mengurus masalah politik yang salah satunya mengumbar "statement" terkait penyelenggaraan pilkada di Papua.

"SMPT sebagai organisasi yang mengkaderkan mahasiswa menjadi pemimpin di dunia kampus, kami minta untuk tidak memberi statement politik terkait situasi politik yang tengah berlangsung di Tanah Papua," katanya kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Ia menjelaskan, situasi politik di Papua saat ini sedang sarat dengan persaingan kandidat dan partai politik yang memperebutkan kursi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga SMPT sebagai lembaga kampus tidak sampai ikut di dalamnya.

"Silahkan saja menyikapi itu, akan tetapi sebagai wadah mahasiswa jangan memberi statement politik yang bukan tujuan dari organisasi kampus," ujar Franklin Wahey.

Franklin Wahey juga mengajak semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana politik di Papua. Justru sebaliknya masyarakat harus mampu mengawal dan menjaga proses politik lewat pilkada nanti, demi kemajuan Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan asal memberi pernyataan, tetapi mari sama-sama melihat makna yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Dalam hal ini perlu memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk memimpin daerahnya," ujarnya.

Sementara Sekretaris Asmamta, Robert Manggo, mengakui adanya perbedaan pemahaman dalam memaknai Otsus di Papua, sehingga perlu ada keberpihakan dan kesepahaman serta bukan saling membedakan sesama anak bangsa Papua dari manapun asalnya.

"Makna keberpihakan adalah memberi ruang dan saling menghargai perbedaan tersebut," kata Robert Manggo.

Asmamta merupakan himpunan mahasiswa dari lima kabupaten dan satu kota di Papua yang berada dalam wilayah adat Mamberamo dan Tami.
Kabupaten/kota dimaksud adalah Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Kota Jayapura.

Sebelumnya, Ketua SMPT Uncen, Decki Ovide, mengeluarkan pernyataan menyikapi masalah pilkada Papua, yang antara lain mengatakan bahwa keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengharuskan pejabat bupati dan walikota serta wakilnya harus orang asli Papua, belum bisa digunakan dalam Pilkada Papua, karena masih harus menunggu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai aturan pelaksanan UU Otsus.

Sesuai kalender dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam tahun 2010 ini akan dilakukan pilkada di 21 kabupaten/kota di Papua. [Antara/FINROLL News]