Disnaker Biak Gratiskan Pengurusan Kartu Pencari Kerja

Biak - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Biak Numfor, Papua sejak 2009 hingga sekarang menggratiskan pungutan biaya pengurusan kartu pencari kerja (AK1).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Samuel S.Pademe SH di Biak, Minggu, mengatakan kebijakan menggratiskan pengurusan kartu pencari kerja itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan mlamar kerja.

"Setiap ada pengumuman penerimaan calon PNS, permintaan pengurusan kartu AK1 meningkat dari hari biasanya," katanya.

Kebijakan menggratiskan pungutan biaya penerbitan kartu pencari kerja AK1 sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur dan Organisasi Buruh Dunia (ILO).

"Pemkab Biak membebaskan biaya kartu pencari kerja telah dilakukan sejak 2009 dan berlanjut tahun ini," katanya.

Ia mengatakan meski pengurusan kartu AK 1 digratiskan tetapi khusus untuk legalisasi kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja pihaknya mengenakan pungutan sebesar Rp1.000 sebagai biaya administrasi.

"Pungutan biaya legalisasi kartu pencari kerja merupakan pembayaran yang sah dan uangnya diterima sebagai biaya administrasi," katanya.

Menyinggung jumlah permintaan kartu pencari kerja di Biak, ia mengatakan sejak pengumuman penerimaan calon PNS Pemkab Biak 19 Februari lalu, permintaan meningkat terutama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

"Kelengkapan kartu pencari kerja merupakan salah satu kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi seorang calon yang dinyatakan lulus seleksi," katanya.

Berdasarkan data ANTARA jumlah kelulusan seleksi calon PNS untuk formasi 2009 di jajaran Pemkab Biak Numfor sekitar 400 orang yang terdiri tenaga kesehatan, guru dan tenaga strategis lainnya.(M039/07/03/2010) [Antara/FINROLL News]