Mahasiswa Papua Harus Miliki Kepekaan Sosial

Jayapura - Mahasiswa Papua harus memiliki rasa empati dan kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat yang masih miskin serta tertinggal, terutama yang mendiami daerah-daerah terpencil di provinsi paling timur Indonesia ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Departemen Pendidikan Nasional, Prof.Fasli Jalal,Ph.D di Jayapura, Rabu.

Menurutnya, Papua merupakan salah satu daerah di Nusantara yang kaya akan potensi alam dan sumberdaya manusia yang antusias dalam mencari ilmu dan pengetahuan.

"Anak-anak di pedalaman Papua sangat bersemangat untuk berangkat ke sekolah dan belajar. Namun, di beberapa daerah terpencil, semangat anak-anak ini belum bisa dipenuhi karena sulitnya menjangkau tempat mereka," ujar Prof.Fasli.

Ketidak mudahan menjangkau daerah-daerah pedalaman Papua juga berakibat pada kurangnya tenaga guru dan terbatasnya sarana dan prasarana belajar sehingga kegiatan pendidikan tidak bisa berjalan optimal.

Civitas akademika, khususnya perguruan tinggi lanjutnya, harus terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan memberikan sumbangan pemikiran dan perbuatan secara langsung kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah memberdayakan para mahasiswa untuk dikirim ke pelosok-pelosok kampung di setiap kabupaten guna mengisi peran sebagai guru dalam mendidik dan mengajar anak-anak yang merupakan aset sumberdaya manusia Papua.

"Ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat secara nyata dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh mereka yang tinggal di pedalaman," kata Prof.Fasli.

Dengan kegiatan pengabadian masyarakat ini, akan dapat dikembangkan bidang lainnya yang saling berkaitan satu sama lain yakni penelitian dan pengajaran yang berguna untuk memaksimalkan peran perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat Papua.

Sebagai universitas tertua dan terbesar di Tanah Papua, Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) bisa menjadi perintis sekaligus inspirator bagi perguruan tinggi lainnya untuk bersama-sama mengajar dan mendidik masyarakat secara langsung, kata Prof.Fasli.

Seiring dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua, telah banyak terbentuk kabupaten-kabupaten baru sebagai hasil pemekaran yang kini mencapai 20 kabupaten.

Namun demikian, masih diperlukan banyak pembangunan di bidang infrastruktur untuk membuka keterisolasian antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat juga bisa ditingkatkan. [Antara/FINROLL News]