Para Diplomat Asing Gagal Berdialog dengan Masyarakat Biak

Biak – Kedatangan para pejabat diplomat negara asing serta konsuler departemen luar negri (Deplu) dan perwakilan RI yang melakukan kunjungan kerja di kabupaten Biak Numfor, telah gagal melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada didaerah ini.

Gagalnya pertemuan itu diakibatkan ulah protokoler pemerintah daerah setempat yang dianggap tidak profesional dan terkesan sengaja membatalkan pertemuan dialog tersebut.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Perempuan Biak (LP3B), Mien Weyai, mengatakan gagalnya pertemuan dialog merupakan sebuah pelecehan terhadap masyarakat dan tamu diplomat yang melakukan kunjungan kerja didaerah itu. Dan jelas tidak adanya kesiapan serius pemerintah daerah untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Padahal kata Mien Weyai yang merupakan salah satu peserta pertemuan yang diundang secara resmi oleh pemerintah daerah, masyarakat yang diundang ketika itu sudah hadir ternyata setelah tiba dilokasi tidak diperlakukan selayaknya seorang tamu undangan. Bahkan tempat dan perubahan lokasi pertemuan tidak dikonfirmasikan dengan baik.

“Awalnya lokasi pertemuan di hotel nirmala beach, tiba-tiba dirubah ke geus house tapi sama saja tidak ada persiapan, masyarakat yang datangpun tidak dipersilahkan masuk bahkan pejabat daerah serta petugas keamananpun tidak berada dilokasi “, kata Mien Weyai, Minggu (1/10).

Akhirnya setelah lebih kurang dua jam menunggu tanpa adanya informasi jelas dari pemerintah daerah yang mengundang, maka masyarakat yang jumlahnya sekitar tiga ratus orang mengambil keputusan untuk pulang dan pertemuan itu dianggap gagal. Hal itu sempat terjadi aksi protes dari masyarakat karena merasa dilecehkan dan kecewa terhadap rendahnya SDM protokuler dari pemerintah daerah yang tidak mampu memfasilitasi adanya pertemuan dialog.

“Kami dapatkan undangan resmi dari pemerintah daerah yang ditandangani oleh asisten tiga Junius Lukas Rumere, karena bupati dan wakilnya tidak berada di tempat. Ya kalau tidak siap jangan mengundang kami masyarakat, hal itu kan menimbulkan tanggapan masyarakat bahwa telah dilecehkan“, ujarnya.

Sementara itu protes masyarakat terhadap gagalnya pertemuan itu bukanya saja datangnya dari peserta perempuan dan LSM yang di undang, namun praktisi hukum Dewan Adat Byak (DAB), Metusalak Awom juga mengomentari lemahnya protokoler pemerintah daerah yang dianggap tidak profesional.

Menurut Awom gagalnya pertemuan dialog dengan masyarakat akan menimbulkan persepsi dari masyarakat bahwa ada unsur kesengajaan dari pemerintah daerah untuk menghalang-halangi aspirasi masyarakat. Bahkan ada indikasi pembodohan kepada masyarakat, tetapi masyarakat sudah cukup pintar.

“Yang mengacaukan semuanya ini kan hanya ketidak profesionalan dari protokoler pemerintah daerah“, kata Awom.

Para rombongan diplomat yang melakukan kunjungan kerja itu berjumlahj 16 orang, dan berasal dari beberapa negara Uni Eropa, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat.

Tujuan dari kunjungan itu adalah dimana mereka akan melihat secara langsung seberapa jauh perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan realisasi otonomi khusus (Otsus) di Papua. [Opin Tanati/BintangPapua]