Presiden Minta Dana Otonomi Papua Rp4 T Diawasi

Empat menteri dan dua wakil menteri mengunjungi Papua sejak Rabu, 29 September 2010 kemarin. Didampingi Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, mereka mengevaluasi pembangunan di provinsi paling timur Indonesia ini.

Menteri yang datang adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal.

Menurut Staf Khusus Presiden, Velix Wanggai, Presiden SBY ingin mengetahui kondisi riil pembangunan dan juga mengevaluasi perkembangan dari otonomi khusus Papua yang telah dijalankan sejak 2001. Intinya, sejauh mana kewenangan yang besar ke Papua dan alokasi anggaran yang cukup tinggi ke Papua dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Papua.

Untuk memperbaiki pembangunan, kata Velix Wanggai, Presiden SBY akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maupun Majelis Rakyat Papua. Ini ditujukan untuk memetakan kendala dalam mempercepat pembangunan Papua.

Menurut Velix, Presiden ingin menata Papua baik dari sisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dengan alokasi dana otonomi khusus yang cukup besar pada tahun 2010 ini, sekitar Rp4 triliun, Presiden menginginkan adanya strategi yang jelas dan terukur dalam program-program pembangunan, dan perlunya pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Di Jayapura, para menteri mendengarkan presentasi Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu. [ VIVAnews]