»»

...

Pendekatan Militer Tidak Diterapkan Lagi

Jakarta - Pemerintah menegaskan, Papua dan Papua Barat tetap bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kaitan ini, pendekatan yang dilakukan pemerintah di Papua bukan lagi militer, melainkan pendekatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah juga memastikan, konferensi tentang kemerdekaan Papua di Inggris tidak mendapat dukungan masyarakat maupun negara itu.

Demikian rangkuman pendapat Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fawzi, dan Menlu Marty Natalegawa yang disampaikan di Jakarta kemarin. Dihubungi terpisah, mereka mengomentari aksi-aksi demo sebagai buntut kerusuhan dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Puncak serta penyelenggaraan konferensi tentang kemerdekaan Papua yang digelar International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat. Mereka yang tampil sebagai pembicara adalah pemimpin gerakan kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, pengamat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969 John Saltford, dan saksi Pepera Papua tahun 1969 Clement Ronawery.

"Papua bagian NKRI. Itu harus kita pertahankan," kata Djoko Suyanto. Dia meminta semua warga negara Indonesia mendukung pemikiran itu.

Djoko juga menyebutkan, pemerintah terus mengedepankan pendekatan kemajuan ekonomi di Papua, tidak lagi menerapkan pendekatan militer. Dia menyeru kepala daerah setempat mengimplementasikan program itu demi kesejahteraan bersama masyarakat Papua.

Sementara itu, Marty Natalegawa menyatakan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu-isu tentang Papua Barat tidak mendapat dukungan masyarakat dan Pemerintah Inggris. "Orang-orangnya itu-itu juga. Saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, sehingga saya tahu siapa saja mereka," katanya.

Marty mengakui bahwa di Oxford memang ada gerakan tentang Papua. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu terus berupaya menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun Marty memastikan, masyarakat dan Pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap kesatuan Indonesia. "Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," katanya.

Pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia sendiri terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan di Papua.

Sementara itu, sejumlah warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kemarin melakukan unjuk rasa menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua di Abepura, Jayapura. Mereka dipimpin Ketua KNPB Mako Tabuni.

Akibat aksi itu, sebagian besar pertokoan di Abepura, Jayapura, tutup. Sementara aparat kepolisian berjaga-jaga dengan dilengkapi atribut antihuru-hara. Arus lalu lintas juga macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani.

Aksi demo juga kemarin berlangsung di luar Jayapura. Namun, menurut Kepala Humas Polda Papua, Kombes Wahyono, situasi demo damai yang digerakkan KNBP itu berlangsung aman.

Sementara itu, mengomentari kerusuhan dalam pilkada di Puncak, Papua, Mendagri Gamawan Fauzi menyeru parpol agar tidak melakukan dualisme dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah karena dapat memicu konflik. "Saya berharap ini (kasus dalam pilkada Kabupaten Puncak-Red) bisa menjadi pelajaran bahwa perlu ada pembulatan sikap di internal parpol," katanya.

Gamawan menjelaskan, dualisme dukungan parpol seperti dalam pilkada Kabupaten Puncak itu juga terjadi di beberapa daerah lain. Karena itu, dia sekali lagi meminta agar parpol benar-benar mematangkan dan membulatkan suara bagi calon yang akan mereka dukung. [Joko/Feber/Hanif/Antara/Tri Handayani-Suara Karya]

Berikan Nilai:

1 komentar:

  1. ..Sangat setuju bahwa PAPUA tetap bagian dari NKRI,namun di sisi lain ada kegelisahan yang sering & terus mewabah di PAPUA, yang berujung pada 'INGIN' memisahkan diri dari Wilayah NKRI. Yang menjadi pertanyaan sekarang mengapa Pemerintah Pusat,seolah-olah tidak tanggap & ada pembiaran 'disana' (Papua),mengapa kesenjangan ini masih & mungkin akan terus ada? PAPUA hanya butuh 'realisasi' nyata dari Pemerintah Pusat melalui program percepatan pembangunan daerah tertinggal,yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,yang sampai pada kabinet jilid II pun dampaknya belum tersentuh,bahkan di rasakan oleh kaum pribumi di tanah Papua,-

    BalasHapus

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!