Gereja Baptis Papua Nilai Respek Belum Berhasil

Jayapura - Badan Pelayanan Pusat Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) menilai program pembangunan yang dicanangkan Gubernur Barnabas Suebu,SH yang dikenal sebagai "Rencana Strategis Pembangunan Kampung" (Respek) hingga kini belum berhasil mengangkat rakyat Papua keluar dari jurang kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan keterbelakangan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum BPP-PGBP Pdt Dumma Socratez Sofyan Yoman di Jayapura, Senin menanggapi bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di Kabupaten Yahukimo selama delapan bulan terakhir ini.

Sementara Pemprov Papua melalui media massa memberitakan Respek telah berhasil menyejahterakan rakyat.

"Kalau Program Respek yakni membangun dari kampung ke kampung dengan kucuran dana Rp100 juta per kampung sudah berhasil dilaksanakan maka kita bertanya mengapa sampai rakyat Yahukimo mengalami kelaparan hebat selama delapan bulan berturut-turut," kata Socratez.

Seharusnya, dalam siatuasi darurat, ketika rakyat di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo itu mengalami kelaparan, maka mereka bisa memanfaatkan uang bantuan program Respek Rp100 juta per kampung itu untuk membeli bahan makanan guna menanggulangi bencana kemanusiaan itu.

Fakta lapangan membuktikan bahwa dana Respek Papua terus bergulir setiap tahun untuk setiap kampung tetapi rakyat mengalami kelaparan hebat. Inilah sebuah realitas kehidupan di Papua yang sangat ironis-kontradiktif.

Gubernur Barnabas Suebu,SH dalam bukunya "Kami Menanam,Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan" mengatakan, Respek merupakan jawaban langsung dan segera terhadap penderitaan dan air mata 82 persen keluarga miskin yang hampir semuanya adalah orang asli Papua yang tersebar di semua kampung di seluruh penjuru Papua.

"Melalui Respek, kita melibatkan seluruh kampung yang ada di Papua dan kita memberikan dana dalam jumlah yang memadai untuk digunakan atas dasar perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat kampung," kata Gubernur Barnabas Suebu di dalam buku itu.

Dana rata-rata sebesar Rp100 juta adalah awal dari pemberdayaan masyarakat kampung kita, agar mereka satu ?waktu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu untuk mengolah sendiri kekayaan alam itu demi peningkatan taraf hidup keluarga masing-masing.

Sementara itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto berpendapat, program Respek yang dicanangkan Gubernur Suebu tahun 2006 belum sampai menyejahterakan rakyat Papua.

"Kita jangan terlalu cepat menilai program Respek itu sudah berhasil seperti yang diberitakan media secara gencar pada beberapa pekan terakhir ini. Kalau Respek dalam tahapan pengenalan, yah, boleh dikatakan sudah cukup memadai namun pada tahapan pelaksanaan dan hasilnya, belumlah berhasil," katanya.

Respek jika dinilai dari sisi konsep, cukup baik tetapi apakah hal itu efektif dilaksanakan di kampung-kampung? Inilah sebuah pertanyaan cerdas yang harus dicari jawabannya secara jujur dan benar sesuai fakta lapangan.

Menurut Budi, di tingkat kampung, perangkat pelaksanaan Respek itu belum solid. Hanya direkrut pendamping-pendamping yang tugasnya memfasilitasi pembuatan perencanaan dan membuat proposal.

Tetapi, kalau parameter rekrutmen pendamping itu tidak ada atau dilatih dalam waktu yang singkat, maka hal itu pun perlu dipertanyakan.

Orang yang baru selesai kuliah lalu direkrut dan dilatih sebagai pendamping Respek, apakah hal ini mampu, sementara seorang pendamping harus dapat menguasai masalah sosial, persoalan perencanaan dan sebagainya.

"Bagaimana pun juga kita harus jujur mengatakan, bahwa dalam tataran konsep, Respek dapat dikatakan cukup baik tetapi ketika konsep itu dilaksanakan di kampung-kampung maka hal itu belum bisa kita katakan sudah berhasil," katanya. [Antara/FINROLL News]