Narkoba Ancaman Masa Depan Pemuda Papua

Jayapura - Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) bisa menjadi ancaman bagi masa depan pemuda di Papua jika sedari sekarang tidak ada penanganan serius untuk menyadarkan mereka akan bahaya bahan-bahan tersebut.
Peringatan tersebut disampaikan aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua, Risma Palembangan di Jayapura, Selasa.

Selanjutnya, dia mengatakan, penggunaan narkoba bagi para pemakainya justru bersifat merugikan karena dapat menimbulkan beberapa efek buruk, yakni halusinasi dimana melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
Berikutnya adalah efek stimulan yang bisa membuat penggunanya menjadi senang dan gembira untuk sementara waktu karena jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya.

Selain itu, narkoba bisa pula menimbulkan efek depresi dan adiktif atau kecanduan akibat terputusnya syaraf-syaraf dalam otak.
"Bahkan, jika pemakaian narkoba terlalu lama dan sudah menjadi candu, lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan akhirnya bisa menimbulkan kematian," jelas Risma.
Lebih lanjut, dikatakannya, ancaman narkoba tidak hanya dari zat berbahaya itu sendiri, tetapi kebiasaan mengonsumsinya bisa menimbulkan dampak buruk lainnya, yakni penularan HIV/AIDS, terutama pada pengguna narkoba suntik (penasun).

Dijelaskannya, jarum suntik untuk mengonsumsi narkoba, jika digunakan secara bergantian berisiko besar menularkan darah positif HIV/AIDS kepada sesama pemakai.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, hingga saat ini di Papua tercatat lebih dari 4.548 orang terjangkit HIV/AIDS dengan 2.375 kasus HIV dan 2.310 kasus AIDS.
"Pada level pemuda pemahaman narkoba dan HIV/AIDS masih terbilang rendah. Kalau dibiarkan, bakal mengancam generasi bangsa," ujar Risma.

Oleh sebab itu menurutnya, kampanye untuk menyadarkan para pemuda mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS, khususnya di Papua harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari keluarga, pihak sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan tentunya pemerintah. [Antara/FINROLL News]