Kerusakan Lingkungan Jadi Sorotan Keuskupan Di Papua

Timika - Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi sorotan utama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) lima keuskupan se-Papua saat menggelar kegiatan pelatihan advokasi lingkungan berbasis data dan HAM di Rumah Transit Bobaigo Timika, Jumat.

Selain masalah kerusakan lingkungan, persoalan lain yang mengemuka di antaranya pemekaran dan dampaknya terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus), politik dan pemilu kepala daerah (pilkada) yang menyimpang.

Kemudian dialog Papua (internal orang Papua sendiri) dan dialog Papua-Jakarta, pendidikan dan kesehatan yang terus-menerus menjadi problematis.

Persoalan-persoalan tersebut masih akan terus terjadi dan melahirkan sejumlah masalah dan pelanggaran di bidang hukum dan HAM di Papua.

Hal itu terjadi karena perangkat hukum dan kebijakan publik masih berorientasi pada kelanggengan kekuasaan, jabatan dan kepentingan pihak penguasa dan kroninya ketimbang memihak kepentingan rakyat, demikian pernyataan sikap bersama SKP lima keuskupan se-Papua.

Surat pernyataan sikap bersama itu ditandatangani oleh Pastor Dicky Ogi MSC mewakili SKP Keuskupan Agung Merauke, Bruder Rudolf Kambayong OFM mewakili SKP-KC Fransiskan Papua di Jayapura, Robert Sakimin mewakili SKP Keuskupan Agats, Frater Rudy Renyaan Pr mewakili SKP Keuskupan Manokwari-Sorong dan Frater Saul Wanimbo Pr mewakili SKP Keuskupan Timika.

SKP lima keuskupan se-Papua menilai kebijakan pemerintah dalam mendukung program pengembangan industri pertambangan serta program pangan dan energi di Papua bukan berorientasi pada kepentingan ekonomi kerakyatan masyarakat lokal namun lebih memilih penguatan ekonomi pasar.

Pengembangan dan budidaya perkebunan sawit yang saat ini digalakkan oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu dinilai hanya akan memarjinalkan masyarakat asli Papua.

"Kesenjangan dan kecemburuan sosial bukan lagi potensial tapi sudah lama berakumulasi dan menjadi fenomena menyeluruh di Papua. Akibatnya, protes dan refleksi kritis muncul dimana-mana bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang ditanggapi pula dengan cara kekerasan oleh aparat," tulis SKP lima keuskupan di Papua.

Menyikapi berbagai kasus tersebut, SKP lima keuskupan di Papua merekomendasikan kepada semua pihak berkepentingan agar memperhatikan dan memperjuangkan pemulihan hak hidup orang Papua sebagai acuan bersama dalam kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, menolak dan mengutuk setiap bentuk kekerasan apa pun yang dilakukan baik oleh warga sipil maupun aparat pemerintah dan keamanan terhadap setiap usaha untuk mempertahankan hak hidup orang Papua.

SKP lima keuskupan di Papua juga menyarankan agar mengutamakan dialog dan musyawarah dalam setiap penyelesaian sengketa, meminta Pemda di Papua meninjau kembali semua kebijakan yang tidak berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Semua perusahaan yang ingin berinvestasi di Papua diminta mempertimbangkan kondisi warga lokal dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan usaha.

Bagi warga Papua sendiri diminta terus-menerus mengembangkan diri dan potensi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik secara arif dan bijaksana tanpa kehilangan identitas dan budaya.

Kegiatan pelatihan tersebut diikuti perwakilan SKP dari lima keuskupan di Papua yang difasilitasi oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). [Antara/FINROLL News]