Indonesia-Papua Nugini Sepakat Buka Pos Perbatasan

Port Moresby - Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk membuka pos perbatasan resmi kedua negara di daerah Sokau-Wutung untuk meningkatkan arus lintas batas kedua penduduk.

Kesepakatan pembukaan pos batas itu ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Michael T Somare usai pertemuan bilateral kedua kepala pemerintahan di sebuah hotel di Port Moresby, Jumat.

Selain kesepakatan itu, ditandatangani juga tiga nota kesepahaman antara kedua pemerintahan, yaitu soal penghindaran pajak berganda, kesepakatan kerja sama pertahanan dan keamanan dan kerja sama bidang agrikultur yang ditandatangani para menteri terkait kedua negara.

Dalam jumpa pers bersama, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa persoalan pengelolaan perbatasan menjadi kesepakatan kedua negara untuk terus dilanjutkan, bersama dengan kerja sama di bidang militer dan kepolisian.

Sementara dalam pertemuan dengan warga Indonesia di Wisma Indonesia, Presiden mengatakan persoalan perbatasan akan terus diperbaiki agar jalinan hubungan baik secara sosial dan ekonomi bisa ditingkatkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Nugini.

Kesepakatan mengenai perbatasan ini, lanjut presiden, harus dilandasi sikap yang bersahabat, tertib dan patuh pada aturan demarkasi.

Di bidang ekonomi, kata Presiden Yudhoyono, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang investasi, perdagangan, pertanian, transportasi, kredit mikro dan usaha kecil menengah.

PM Somare mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan ada kerjasama di bidang perdagangan dan produksi manufaktur seperti mesin dan peralatan untuk tekstil.

"Kami juga membutuhkan kerja sama di bidang proses LNG dan usaha kecil menengah. Kita lihat kemungkinannya," kata Somare.

Mengenai kesepakatan penghindaran pengenaan "double tax", Presiden mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak pada pengusaha Indonesia di Papua Nugini dan pengusaha Papua Nugini di Indonesia.

"Ini membuat investasi dan pengembangan bisnis di kedua negara bisa lebih mahal dan tidak efisien, detail kesepakatannya akan dibahas dalam pertemuan menteri kedua negara," katanya.

Selain itu, kedua negara sepakat untuk bekerja sama di isu dan forum internasional seperti soal perubahan iklim dan pengelolaan hutan.

"Kerja sama di tingkat ASEAN dengan Papua Nugini sebagai `observer` akan terus ditingkatkan," katanya.

Di bidang ekonomi, Papua Nugini akan terus tumbuh karena ditemukan sejumlah ladang gas yang baru, begitu pula Indonesia.

Di bidang Kesra, seperti pendidikan, budaya, kesehatan, penyakit menular akan terus dilakukan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami ingin melangkah dalam kerja sama yang lebih riil yang bawa manfaat bersama dengan terus menjaga sikap saling menghormati, menghargai," katanya. [Antara/FINROLL News]