Hasil Pleno KPUD Supiori Dinilai Cacat Hukum

Biak - Tiga Kandidat Bupati Kabupaten Supiori Papua sepakat menggugat dan menolak hasil Pleno KPUD tanggal 22 September 2010 karena dinilai cacat hukum.

Bupati Kabupaten Supiori, Julianus Mnusefer, selaku penanggung jawab pemilukada, menilai pemilukada Kabupaten Supiori tidak sesuai harapan masyarakat.

Dikatakan Bupati Julianus Mnusefer, anggota-anggota KPUD Supiori adalah putra-putri supiori yang berpropesi sebagai penegak hukum harusnya punya etika politik yang baik untuk menyampaikan pembelajaran politik dalam menggunakan hak pilih oleh masyarakat.

Menurut Bupati Supiori, dari seluruh tahapan-tahapan kegitan sampai kepada menjelang pelaksanaan pemilukada hingga pleno, KPU telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan tersusun rapih.

Lebih lanjut Bupati Supiori Julianus Mnusefer mengungkapkan, pemilukada ini dibiayai dengan sangat mahal tetapi hasilnya dinilai mengecewakan seluruh masyarakat Kabupaten Supiori.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Supiori, Hulda Ida Imbiri, bahwa KPU Supiori merasa dialah sebagai penguasa mutlak dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Supiori.

Padahal praktek-praktek seperti itu kata Hulda tidak pantas dilakukan oleh para provfisional hukum seperti anggota-anggota KPU yang menyandang sarjana Hukum tetapi tidak menjunjung tinggi hukum itu sendiri.

Diakhir jumpa persnya, Hulda Ida Imbiri, dengan tegas menyatakan personil KPUD Supiori harus diganti karena dinilai sudah cacat demi hukum, kemudian pemilukada 13 september 2010 harus dibatalkan dan dimulai dengan pemilukada yang lebih baik, lebih jujur, bersih dan lebih demokrasi. [Dengsi Raja/DS/pro3rri]