Masalah Perekrutan Belum Tuntas

Dalam penerimaan pegawai security Aviation PT Angkasa Pura I Biak
Biak - Upaya penyelesaian perekrutan pegawai organik tenaga security aviation pada PT Angkasa Pura I Biak, Papua, hingga kini belum mendapatkan solusi penyelesaiannya.

Sekedar diketahui, sejak 18 Oktober lalu DPRD setempat telah meminta pihak panitia perekrutan untuk tidak melanjutkan upaya perekrutan 50 orang yang akan bekerja sebagai tenaga security di Bandara Frans Kaisiepo. Hal itu, karena pihak masyarakat pemilik hak ulayat yang berada di wilayah Swapor yang tinggal disekitar bandara tersebut, melakukan aksi protes yang menganggap pihak PT Angkasa Pura I tidak komitmen dengan surat kesepakatan bersama (SKB) yang dibuat sejak Desember 2009.
Dalam pertemuan ketiga kalinya, yang telah difasilitasi oleh DPRD pada rapat lintas komisi dewan bersama manajemen PT Angkasa Pura I serta perwakilan masyarakat Swapor, Jumat (29/10), nampaknya juga belum menemukan solusi penyelesaian yang baik.
“Pada prinsipnya kami mendukung berbagai upaya untuk mengembangkan bandara, namun kami minta jika yang direkrut sebagai tenaga security ini tidak sesuai dengan SKB yaitu bahwa 50 orang akan direkrut dari warga Swapor, maka kami minta untuk dipending,” kata juru bicara warga Swapor, Yotam Wakum,SH dihadapan peserta rapat yang dihadiri tiga ketua komisi dan pimpinan dewan, serta pimpinan manajemen PT Angkasa Pura I, para kepala kampung dan perwakilan warga Swapor yang bertempat di ruang komisi DPRD Biak Numfor, Jumat (29/10).
Sedangkan ketua adat atau mananwir di wilayah Swapor, Saul Ronsumbre mengatakan, SKB yang pernah dibuat dan ditanda tangani oleh beberapa pihak, belum bisa mewakili semua masyarakat adat yang berada di Swapor, sehingga SKB tersebut dianggap tidak memiliki legalitas yang kuat.
“Saya sebagai ketua adat saja tidak dilibatkan dalam kesepakatan bersama itu,” kata Saul Ronsumbre.
Sementara itu, general manager PT Angkasa Pura I Biak, Eduard Mirino mengakui adanya SKB yang pernah dibuat bersama-sama. Namun pihaknya juga menanyakan sebagai komitmen dalam kesepakatan itu, yaitu pelaksanaan pembangunan pagar sepanjang 1.250 meter dan lapangan sepak bola untuk masyarakat yang hingga kini belum selesai.
Menurutnya, pihak direksi PT Angkasa Pura telah menyiapkan anggarannya, namun pada saat pelaksanaan masih terbentur adanya kendala. “ Dimana komitmen dalam SKB itu, pagar belum selesai, dan lokasi yang akan disiapkan warga untuk pembangunan lapangan sepak bola juga belum ,” ujar Eduard Mirino.
Sehingga untuk penerimaan tenaga security dalam perekrutan tahun ini, yaitu sebanyak 50 orang, terpaksa pihaknya harus menerapkan aturan sesuai kriteria tenaga security berstandar internasional. Padahal upaya perekrutan itu dimaksudkan untuk memperdayakan masyarakat yang berada disekitar bandara. “Ini adalah kebijakkan direksi, dan jika dipending terpaksa bisa dialihkan ke tempat lain ,” katanya.
Dari rapat lintas komisi yang diharapkan mendapatkan solusi permasalahan itu, ternyata dipenuhi dengan dialog pro dan kontra. Akhirnya DPRD yang memfasiltasi adanya pertemuan ini, melalui pimpinan dewan Nehemia Wospakrik, menyimpulkan bahwa rapat tersebut akan dilanjutkan kembali, serta meminta pihak manajemen PT Angkasa Pura I yang akan memfasiltasinya.
“Untuk hari ini kami belum menemukan solusi terbaik, sehingga untuk rapat berikutnya diharapakan akan selesai, secara khusus pihak dewan juga akan membentuk tim penyelesaian masalah ini,” ujarnya.
Tentang permasalahan yang belum terselesaikan itu, dijelaskan juga oleh direktur LSM Kobe Oser, Simon Rumaropen, bahwa anak-anak adat Biak yang ikut mendaftar di PT Angkasa Pura I dalam penerimaan sebagai tenaga organik aviation security di bandara Frans Kaisiepo, kenyataannya banyak yang tidak diterima dengan berbagai alasan oleh pimpinan PT Angkasa Pura I. Sehingga upaya dan aksi yang dilakukan warga Swapor merupakan wujud perjuangan bagi masa depan anak-anak Papua, terutama yang berada di Swapor atau di Area Bandara. [Pin/aj/BinPa]