»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Papua Perlu Peta Kebencanaan Termutakhir

Jakarta - Menyusul terjadinya banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat diminta menyiapkan peta kebencanaan termutakhir sehingga segala potensi kebencanaan di dua provinsi tersebut dapat diidentifikasi dengan tepat. Identifikasi dini terhadap potensi bencana juga akan memberikan kemudahan terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah paling timur itu.

Hal tersebut dikatakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai menanggapi peristiwa banjir bandang di Kota Wasior, Teluk Wondama, Minggu (3/10/2010) lalu. "Saya telah berkomunikasi dengan pejabat Pemkab dan Pemprov setempat. Selain perlu dilakukan upaya-upaya tanggap bencana secara tepat, Pemerintah lokal perlu meneliti penyebab terjadinya banjir. Apakah banjir tersebut merupakan siklus alam, perubahan iklim, ataukah kerusakan lingkungan. Karena itu, keberadaan peta kebencanaan lokal menjadi sangat penting," kata Velix.

Banjir yang disertai muntapnya batu-batuan dan kayu dari arah perbukitan menewaskan sedikitnya 29 orang dan mengakibatkan hancurnya bangunan, jembatan, serta sejumlah infrastruktur. Hingga saat ini, sekitar 150 orang masih dinyatakan hilang, sementara ratusan warga lainnya masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Menurut Velix, Papua Barat dan Papua selama ini dikenal memiliki potensi bencana gempa bumi dengan intensitas yang cukup tinggi. Terjadinya banjir bandang mengindikasikan keberadaan potensi bencana non-gempa yang perlu diwaspadai. Apabila potensi bencana itu tidak diantisipasi sejak dini, kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan dikhawatirkan akan terganggu.

"Pemprov dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk membuat peta kebencanaan lokal. Untuk mendeteksi potensi gempa, Pemprov dapat melibatkan para ahli dalam menyusun peta mikrozonasi. Sedangkan untuk mengidentifikasi potensi banjir, para ahli dapat didorong untuk memetakan secara rinci situasi degradasi lingkungan serta berbagai dampak perubahan iklim yang patut kita cermati," lanjutnya.

Velix berharap, Pemprov Papua dan Papua Barat mempertimbangkan penyusunan peta kebencanaan sebagai prioritas program pembangunan yang harus dilakukan dalam jangka pendek. Peristiwa banjir bandang terakhir, kata Velix, mengirimkan pesan bahwa pembuatan peta kebencanaan itu semakin mendesak untuk dilakukan. [Tribunnews]

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!