»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Pertama Berkantor, Helly Weror Langsung Gelar Apel

Gubernur : Untuk Supiori, Pemprov Akan terapkan Pola Khusus

Supiori - Penjabat Bupati Supioro Ir. Helly Weror ternyata tidak mau berlama-lama untuk menuntaskan tiga tugas pokoknya selama menjabat sebagaimana perintah Gubernur Papua.

Terbukti dihari pertamanya langsung menggelar apel bersama dengan seluruh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Supiori.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Setda Provinsi Papua ini meminta pimpinan SKPD serta PNS di lingkungan Pemkab Supiori agar segera melakukan seluruh aktifitas perkantoran dan pelayanan pemerintah di Supiori dan tidak lagi di Kabupaten tetangga Biak Numfor terhitung pekan depan.

Ketegasan Weror ini bertolak dari keluhan masyarakat kabupaten Supiori yang selama ini sulit mendapatkan akses ke pelayanan pemerintah. “Masyarakat butuh pelayanan nyata dari pemerintah, oleh sebab itu, mulai pekan depan, tidak ada lagi PNS yang mondar-mandir di Biak, kami akan terapkan apel pagi, dan absen PNS akan diberlakukan, baik pada waktu mulai kerja di pagi hari maupun pada saat hendak pulang kerja,” tegas Penjabat Bupati Supiori ini.

Sebelumnya masalah pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut selalu saja dikeluhkan warga, mulai dari kantor Bupati yang sepih aktifitas, sampai dengan kantor-kantor dinas lainnya yang juga sepih, bahkan dari pantauan media ini beberapa waktu lalu, beberapa kantor Dinas terlihat terkunci dari luar pada jam-jam kerja.

Selain aktifitas PNS yang menjadi sorotan Weror. Helly juga akan menerapkan pelayanan satu pintu, yakni semua proyek pemerintah baik yang didanai lewat APBD kabupaten maupun APBN akan ditinjau kembali, hal ini untuk mencegah terjadinya korupsi ataupun mark-up proyek.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, kepada wartawan mengatakan, pemerintah Provinsi Papua sedang menyusun pola system pemerintahan Daerah yang tepat bagi wilayah-wilayah di Provinsi Papua.

Dan kabupaten Supiori akan dijadikan sebagai Pilot Projeck. Pasalnya jumlah penduduk di Kabupaten Supiori relative sedikit jika dibanding dengan kabupaten lain di Indonesia, namun besaran dana yang diterima lewat APBN maupun APBD Provinsi Papua tidak berbeda jauh dengan jauh dengan wilayah lain dengan jumlah penduduk yang banyak.

“Agar pelayanan pemerintahan itu efisien dan efektif, maka pola-pola pelayanan dan pendanaan yang selama ini bersifat umum harus dikhususkan, penduduknya sedikit, tapi dana yang diterima sama dengan kabupaten di Pulau Jawa yang punya penduduk sampai jutaan, ini kan tidak proporsional, jadi akan kita khususkan nanti,” jelas Gubernur.

Sementara itu dari pantauan media ini, pasca apel bersama, kesibukan di kantor-kantor pemerintahan di wilayah tersebut mulai nampak.

Beberapa kantor yang selama terlihat mati alias pintu kantor selalu terkunci kini mulai terbuka dan dipadati PNS berseragam. [hen/aj/erick-Binpa]

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!