Atasi Masalah Pangan, Food Estate Dipercepat

Jakarta - Melonjaknya harga komoditas pangan dunia mendorong pemerintah melakukan antisipasi dengan mempercepat pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) di Merauke, Papua.

Percepatan kawasan pertanian terpadu itu termasuk membenahi persoalan tata ruang provinsi yang selama ini menjadi penghambat.Tujuan perbaikan tata ruang ini adalah agar lebih cepat mendapatkan lahan baru guna mengembangkan lahan pertanian.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, kenaikan harga pangan global memang belum berdampak signifikan pada harga-harga komoditas di dalam negeri. Namun, percepatan food estate diperlukan sebagai langkah responsif. “Kemarin,memang ada sedikit persoalan tata ruang provinsi dan kabupaten di Merauke dan beberapa daerah. Ini sudah selesai, kita perlu buka lahan baru,” tutur Hatta di kantornya pekan lalu.

Dia menambahkan, bentuk antisipasi lain yang dilakukan pemerintah adalah mengajak investor menanamkan modalnya di sektor pertanian. Hal itu untuk memacu pertumbuhan pertanian di Indonesia yang sejauh ini tidak terlalu cepat. Hatta menegaskan bukan hanya investor luar negeri yang diajak bekerja sama,tapi juga investor dalam negeri.

Pada tahun ini akan ada pembukaan dua juta hektare (ha) lahan baru untuk komoditas pangan yang kenaikan harganya kerap memicu inflasi seperti beras, gula, dan kedelai. Menteri Pertanian Suswono menyatakan,secara terperinci peruntukan lahan di programfood estatedi Merauke adalah 500.000 ha untuk lahan tebu,500.000 ha untuk kedelai, sisanya untuk pengadaan lahan padi baru.
Sementara pengadaan lahan baru ini akan difokuskan di luar Pulau Jawa. Selain di Merauke lewat food estate seluas 552.000 ha,pulau lain yang akan disasar untuk pembukaan lahan baru adalah Sumatera, Kalimantan,dan Sulawesi. Selain pengadaan dua juta ha lahan baru, antisipasi pemerintah menghadapi gejolak harga pangan adalah dengan menambah jumlah alat pengering sebanyak 1.000 unit untuk mengantisipasi iklim ekstrem yang diprediksi masih akan melanda Tanah Air sepanjang 2011.

"Ini untuk menjaga ketahanan pangan nasional,”ujar Suswono.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, guna merealisasikan pembangunan food estate,pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.

Anggaran tersebut selain digunakan untuk pembangunan food estate,juga untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. “Selain jalan provinsi, tidak kalah penting jalan kabupaten untuk menghubungkan tempat produksi,” ungkap Djoko.

Dia menambahkan,selain membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan, pembangunan food estate juga memerlukan jaringan listrik dan sistem irigasi. “Infrastruktur dibangun dulu,setelah itu baru bisa berjalan food estate-nya,” tuturnya. Untuk merealisasikan anggaran sebesar itu, pemerintah masih mencari pendanaan dan berusaha merealisasikannya dalam tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam mengaku harap-harap cemas terhadap programfood estateyang disodorkan pemerintah. Dia menilai, food estatemembutuhkan kerja kolektif yang sangat serius dari pemerintah. Sebab, jika tidak, akan berhadapan dengan risiko kegagalan. Kecemasan yang dirasakan Muqowam didasarkan pada pengalaman masa lalu seperti kasus pembukaan lahan sejuta hektare di Kalimantan Tengah yang dinilainya gagal total.

“Jika program food estate ingin berhasil, proyek tersebut tidak boleh dilakukan secara sepotong-sepotong,” paparnya. [Bernadette Lilia Nova/Koran SI]