»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Membangun Papua, Jangan Jalan Sendiri

Jakarta — Wakil Presiden Boediono menegaskan, untuk mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat, kementerian dan lembaga terkait hendaknya tidak jalan sendiri-sendiri. Ia meminta kementerian dan lembaga melepas egoisme sektoral, termasuk melepas anggarannya agar nantinya dapat dikelola oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).

Unit P4B adalah semacam badan khusus seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pascatsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. "Unit ini akan segera dibentuk oleh pemerintah dan diharapkan beroperasi pada Maret 2011," kata juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, Selasa (15/2/2011) di Jakarta.

Sehari sebelumnya, Boediono memimpin rapat mengenai P4B di Istana Wapres. Rapat dihadiri tiga menteri koordinator serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Rapat membahas konsep dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang P4B.

Menurut Yopie, Unit P4B dibentuk untuk menciptakan sinergi dan menegaskan komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga untuk mengumpulkan dan menyatukan seluruh sumber daya yang ditujukan untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, diharapkan hasilnya lebih efektif dan optimal.

Wapres Boediono memberi waktu satu minggu kepada seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk memberi masukan akhir terhadap konsep dan rancangan Perpres P4B. [Suhartono/KOMPAS.com]

1 komentar:

  1. saya sebagai putra papua sangat setuju dengan program pembangunan di tanah papua walaupun sudah sangat terlambat tapi itulah kita indonesia,saya sarankan agar pembangunan di tanah papua harus di awasi dengan ketat mengenai penggunaan anggran karena di papua bnyak anggaran yang tidak di pakai dengan semesti nya dan laporan yang di buat pun hanya laporan palsu,sebaiknya KPK pun harus turun ke papua.TQ

    BalasHapus

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!