Pelayanan Kesehatan Terkendala SDM

Biak - Hasil monitoring DPRD Biak Numfor terhadap pelayanan bidang kesehatan didaerah ini, terutama dibeberapa unit pelayanan yang berada di kampung-kampung masih terkendala masalah sumber daya manusia dalam hal ini minimnya petugas kesehatan didaerah terpencil.

Sehingga harus menjadi perhatian serius pihak eksekutif dan legislatif. Padahal dari sisi kebijakkan DPRD, khususnya menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat, selalu mendapat prioritas, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. “Ini memang menjadi prioritas, terutama antara pendidikan dan kesehatan sangat disadari bahwa pendidikan bisa berjalan dengan baik kalau gizi dan kesehatan anak didik itu bagus,” kata ketua DPRD setempat, Nehemia Wospakrik kepada Bintang Papua, Rabu (16/2).

Menurutnya, hal itu sudah sejalan bahkan pihak dewan selalu mendorong untuk keberpihakan anggaran selalu lebih banyak diarahkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dan khususnya untuk bidang kesehatan, kata Wospakrik, dari sisi supporting kebijakan itu sudah maksimal pihak dewan lakukan. “Sementara kalau kita pantau menyangkut masalah fasilitas-fasiltas kesehatan, bagi saya itu sudah cukup memadai, baik ditingkat kabupaten sampai ditingkat kampung-kampung,” ujarnya. Hal itu diyakini ketua DPRD ini, karena pihaknya sudah mendorong untuk selain rehabilitasi rumah sakit daerah, sudah didorong juga untuk pengadaan puskesmas, pustu hingga polindes dan itu sudah menyebar hampir diseluruh kampung di kabupaten. Termasuk persoalan utama yang berkaitan dengan ketersediaan obat di setiap puskesmas, pustu dan polindes. “Semua ini kami dari pihak dewan sudah mendorongnya,” kata dia.

Persoalannya, kata Wospakrik, dari sisi infrastruktur sudah cukup memadai, namun yang harus lebih kita perhatikan lagi menyangkut masalah sumber daya manusia (SDM). Sebab sejumlah persoalan dari hasil monitor dan pantauan dewan, telah terdapat banyak pustu dan polindes telah ditinggalkan, artinya tidak ada petugas-petugas yang ada di pustu dan polindes. Begitu juga pengadaan obat-obatan yang disalurkan ke sejumlah pustu maupun polindes belum berjalan maksimal. Sehingga mengakibatkan masyarakat kita kurang terlayani di tingkatan itu. Padahal tadinya diharapkan karena tingkat keterisolasian wilayah yang sangat jauh dari pusat pelayanan terpadu, maka bisa pengobatan awal dilakukan disana. “Dan sekali lagi itu persoalan utama yang kita lihat dari ketersediaan masalah SDM nya,” tegasnya.

Masalah SDM, lanjut Wospakrik, juga dipicu ketidak tersediaan rumah-rumah atau tempat tinggal bagi petugas, kemudian ada keterkaitannya dengan masalah insentif-insentif yang harus merupakan rangsangan buat mereka “Saya pikir nanti kedepan antara pemerintah daerah terutama eksekutif dengan legislatif akan lebih jeli melihat lagi sehingga sekali lagi ketika kita dorong untuk infrastruktur masuk tapi juga tersedia SDM dan obat-obatan, karena mereka itu sebagai pelayan-pelayan garda terdepan untuk bidang kesehatan,” katanya. [pin/aj/erickBinPa]