Honor Aparat Kampung Capai Rp 3 Miliar Per Bulan

Frengki Korwa : Kita bayar gaji aparat yang kerja di kampung, bukan aparat yang terima gaji tetapi tinggal di kota

Biak – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, setiap bulannya menyiapkan dana sekitar Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran honor aparat kampung dan Bamuskan yang tersebar di 189 kampung di daerah ini. Dana tersebut tidak termasuk belanja program dan kegiatan kampung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Biak, Papua, Frengki Korwa mengatakan, untuk tahun ini sejak Januari hingga Maret setiap bulannya telah dibayarkan. “Dana untuk pembayaran honor setiap bulannya kami sudah ditransfer kemasing-masing rekening pemerintahan kampung, terhitung sejak Januari lalu,” katanya kepada Bintang Papua, Kamis (14/4).
Sehingga kata dia, untuk pembayaran honor pihaknya telah berupaya agar aparat kampung dan Bamuskam lebih dulu menerimanya. Sedangkan APBK masih dalam proses pencairan. Dan setelah pencairan serta masing-masing kampung sudah dapat menggunakannya, tentu proses pembinaan akan terus berjalan. “Untuk pembinaan kami juga akan meminta BPK untuk dapat meng-audit laporan penggunaan dana APBK dimasing-masing kampung yang besarannya bervariasi,” ujarnya.

Terkait dengan mekanisme pembayaran honor, kata Korwa, kalau mekanisme yang lama yaitu dari BPKAD mentransfer ke rekening kepala kampung, kaur dan sekretarisnya. Tetapi untuk sekarang, dananya ditransfer dari BPKAD ke rekening bendahara pemerintahan kampung. Dan nanti merekalah yang akan mendistribusikan kemasing-masing aparat kampung.
“Dan untuk April ini pada hari Jumat pekan lalu saya sudah menandatangani transfernya, setiap bulan rata-rata hampir mencapai Rp3 miliar,” katanya.

Sedangkan adanya keluhan para kepala kampung beberapa waktu lalu, yang mengeluh karena honor aparat belum dicairkan. Secara tegas Frengki Korwa katakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pembayaran sejak Januari, jadi itu keliru kalau bilang belum dibayarkan.

Sementara yang menjadi masalah, kata dia adalah pembuatan laporan pertenggungjawaban, sehingga pihaknya akan lakukan pembinaan, sekaligus meminta BPK untuk dalam bulan ini (April) akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah maupun kampung. [pin/aj/erick-BinPa]