Kinerja Kabupaten di Indonesia Timur Jeblok

Jakarta - Kinerja kabupaten/kota di kawasan Timur Indonesia mengecewakan. Untuk tingkat kabupaten misalnya, dari 344 kabupaten se-Indonesia, tidak satu pun kabupaten di wilayah Timur Indonesia yang masuk 10 besar.

Misalnya Kabupaten Biak Numfor diperingkat 216, Yapen Waropen peringkat 234, Merauke peringkat 239, Asmat 240, Waropen 241, Kabupaten Bovel Digoel 261, Sorong 273, Kabupaten Yahukimo menduduki peringkat 286, Kaimana 293, Paniai 294, Jayawijaya 297, Sorong Selatan 307, Keerom 311, Puncak Jaya 313, Raja Ampat 329, Mappi 331, dan Supiori 342.

Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disusun berdasarkan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009. Pengumuman dibacakan di peringatan hari otonomi daerah di Bogor, Senin (25/4). "Ini hanya pengumumannya saja. Pemberian penghargaan saat 17 Agustus oleh presiden di Istana," terang Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan.

Untuk tingkat kabupaten ini, peringkat pertama Kabupaten Jombang, Jatim. Sedang 10 besar terburuk adalah Tolitoli, Kepulauan Mentawai, Poso, Kupang, Pohuwato, Parigi Moutong, Halmahera Utara, Supiori, Tolikara peringkat 343, dan paling buncit Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek yang dinilai adalah kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing.

Sementara, untuk tingkat Kota, dari 86 Kota, tak satu pun Kota di wilayah Timur yang masuk 10 besar. Kota Jayapura misalnya, ada di peringkat 50. Sedang Kota Sorong di peringkat 55, Kota Tidore Kepulauan di peringkat 57, dan paling buncit Kota Kupang (NTT) di peringkat 86.

Untuk tingkat provinsi, dari 33 provinsi, Pemprov Papua di peringkat 31, Pemprov Papua Barat peringkat 25. Pemprov NTT peringkat 24, Maluku 26, Maluku Utara 23. Peringkat terbawah masing-masing Sulawesi Barat di urutan 32 dan Sulawesi Tengah di urutan 33. Untuk 10 besar terbaik adalah Sulut, Sulsel, Jateng, Sumsel, Lampung, Riau, Jatim, Sumbar, DI Yogyakarta, dan Sumut.

"Penilaian kabupaten/kota terpisah dengan provinsi. Bisa provinsinya baik, kabupatennya jelek, atau sebaliknya," kata Djohermansyah.

Ditanya apakah suatu daerah yang kepala daerahnya tersangkut hukum mempengaruhi penilaian" "Ya, karena menyangkut ketaatan terhadap UU, transparansi pengelolaan keuangan," jawab Djohermansyah.

Untuk kinerja kabupaten daerah hasil pemekaran sejak 1999-2009, wilayah Timur juga jeblok. Kabupaten Puncak Jaya menduduki peringkat 163 dan Kabupaten Paniai peringakt 164 dari 164 kabupaten hasil pemekaran yang dievaluasi.

Kabupaten Tambrauw dan Maybrat (Papua Barat) masing-masing peringkat 160 dan 159. Untuk peringkat 150 hingga 155 diduduki Lanny Jaya, Dogiyai, Memberamo Tengah, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Untuk peringkat pertama kabupaten hasil pemekaran diduduki Dharmas Raya, Sumbar.

Ditanya sanksi bagi daerah yang kinerjanya merah, Djohermansyah mengatakan, tidak akan disiapkan sanski. "Tapi akan ada pembinaan," ujarnya.

Dijelaskan, rata-rata daerah masih kurang dalam penciptaan good governance, khususnya pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Dikatakan, untuk kinerja pemda tahun 2010 juga akan dievaluasi. [sam/jpnn]