»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Biak Butuh Rp2 Miliar Untuk E-KTP

Biak - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua membutuhkan dana sekitar Rp2 miliar untuk mendukung pelaksanaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di wilayah itu pada 2012.

Kepala Dinas Kependudukan dan Permukiman Biak M. Sitinjak MAP ketika dihubungi di Biak, Selasa (6/9), mengakui, kebutuhan dana Rp2 miliar itu harus tersedia tahun ini guna menunjang persiapan operasional kartu tanda penduduk elektronik di 19 distrik pada 2012.

Dana itu akan dipakai untuk pengadaan peralatan, sosialisasi program serta melatih tenaga khusus pengelola E-KTP.

Menurut dia, jika program E-KTP diberlakukan pada 2012 maka setiap penduduk Kabupaten Biak Numfor tidak lagi bisa memperoleh kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Identitas setiap penduduk yang telah dibuatkan KTP elektronik di Biak akan terkoneksi secara nasional.

Manfaat lain dengan diberlakukannya KTP elektronik adalah membantu pendataan penduduk secara akurat untuk berbagai kepentingan pelayanan pemerintahan, termasuk menyiapkan data Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Penerapan E-KTP, lanjut Sitinjak, juga membantu meningkatkan keamanan negara serta mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Dia berharap, alokasi dana pelaksanaan E-KTP Kabupaten Biak Numfor bisa segera terealisasi guna memperlancar operasional pelayanan kartu tanda penduduk elektronik yang mulai berlaku di seluruh Indonesia.

Penduduk Kabupaten Biak Numfor dewasa ini tercatat sekitar 141 ribu jiwa tersebar di 19 distrik dan 184 kampung/kelurahan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada sebuah kesempatan di Jakarta menyatakan yakin seluruh warga Indonesia akan mempunyai KTP elektronik pada 2012.

Proyek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) senilai Rp5,9 triliun tersebut dilaksanakan konsorsium pemenang tender yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo, PT. Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution. [X-12/rj-Antara]

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!