»»


Perolehan Suara Sementara Pilkada Kabupaten Supiori 2020: Nomor urut 1 Obeth Rumabar - Daud Marisan : 2.312 (12,9%) ●●● Nomor urut 2 Ruth Naomi Rumkabu - Piet Pariaribo: 3.646 (25,1%) ●●● Nomor urut 3 Jacobus Kawer - Salomo Rumbekwan : 1.189 (8,2%) ●●● Nomor urut 4 Ronny Gustaf Mamoribo - Albert : 2.856 (19,7%) ●●● Nomor urut 5 Yan Imbab - Nichodemus Ronsumbre : 4.507 (31,1%) || Update: 04:31wit / 11 Des 2020

Tidak Mustahil Papua Bisa Lepas

JAYAPURA - Adalah tidak mustahil Papua ini bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Timor timur, jika saja pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang serius. Demikian antara lain diungkapkan, Ketua Tim Pansus Ambalat dan kawasan perbatasan DPD-RI, H Adnan NS usai bertemu dengan intansi teknis yang terkait masalah perbatasan di Sasana Krida Kantor Gubernur, kemarin (6/8).

Ia mengatakan, kemungkinan itu bisa saja terjadi jika pelayanan yang diberikan ke Papua tidak lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. "Saya juga ada semacam keraguan, kalau pelayanannya tidak lebih," katanya menjawab Cenderawasih Pos tentang apakah Papua bisa lepas dari NKRI karena kurang mendapat perhatian serius.

Dijelaskan demi untuk kepentingan keutuhan NKRI, maka pembangunan harus dilakukan secara merata, hak-hak daerah harus diberikan. Sebab, jika rakyat Papua sejahtera, tentu itu juga adalah bagian dari Indonesia yang meliputi Sabang-Merauke. "Jika kita sudah mengakui Sabang-Merauke, maka pembangunan juga harus Sabang-Merauke, tidak hanya bertumpuk di Jakarta saja,"jelasnya.
Sebab kalau daerah sudah kuat, tentu hak-hak daerah itu harus dijaga. Selama ini, Jakarta itu lebih banyak mengandalkan dari daerah seperti sumber-sumber pajak, tapi pengembaliaannya ke daerah jauh lebih sedikit, tidak sebanding dengan apa yang diberikan daerah.

Adnan yang saat diwawancarai didampingi anggota DPD-RI asal Papua, Marcus Louis Zonggonao, BA, mengatakan, tidak hanya Papua dikhawatirkan bisa lepas tapi juga daerah lainnya, jika kehidupan rakyat terus morat-marit seperti ini.

"Jadi bukan hanya Papua yang ragu, kita sudah lihat satu kasus saja. Orang di luar senang kalau lihat Indonesia pecah, karena bisa diadu satu sama lain, seperti jangkrik,"katanya.
Sebab kata dia, banyak pihak yang 'silau' dengan Indonesia, mereka tidak ingin Indonesia sangat luas ini tetap kuat. Karena itu mereka selalu 'mengintai' Indonesia. "Jika pemerintah kurang memperhatikan bangsa kita, jangan salah kalau dibidik orang, atua dilarikan orang, karena saya melihat Indonesia ini termasuk pulau-pulau yang banyak, seperti orang punya banyak anak ( tapi tidak diperhatikan,red). Contohnya seperti lepasnya pulau legitan karena nama pun tidak ada,"tambahnya.

Anggota DPD asal Aceh ini mengatakan, Pulau di Indonesia jumlahnya 17108, sementara yang ada nama baru 5000 lebih, 11 ribu lebih belum dinamai. Apalagi terjadi proses asimulasi. " Jadi yang kita inginkan ialah daerah itu gemuk, sejahtera sehingga kita lah yang harus mempertahankan kesatuan bangsa," terangnya.
Sejak adanya reformasi, semangat disentralisasi bangsa sangat tinggi. Jadi sudah cukup selama ini daerah itu seperti dianak tirikan, hanya tahu dia menyumbang sumber-sumber pajak saja, tetapi dari segi pembangunan sering tertinggal.
Menyoal soal peran Pemda setempat, ia mengatakan, Pemda juga harus terus proaktif untuk mendorong dan berpartisipasi untuk mengurusi daerahnya masing-masing, terutama wilayah perbatasan.

"Sekarang sudah ada UU tentang perbatasan Negara, tapi jangan hanya UU tertulis belaka, namun implementasi tidak ada. Jadi selama ini kita terkesan lalai, seperti program transmigrasi, itu jangan lagi transmigrasi seperti dulu penduduk lokalnya hanya 10 persen, setelah APBDT yang pendatang ada 90 persen, harusnya perbandingannya 50-50, sehingga tidak ada istilah anak tiri dan anak emas, semua harus jadi anak emas," paparnya.
Artinya, semua penduduk asli masih banyak yang tidak ada rumah, kenapa yang dari sana saja yang diambil didatangkan dan diberi rumah, inilah yang menimbulkan sosial gap, terjadi kecemburuan sosial. Kadang pola-pola ini yang harus dipisah. Tidak cukup hanya mengharapkan aparat untuk menjaga Negara, tetapi rakyat juga harus ikut menjaga.

" Mau siapa lagi jaga Indonesia ini. Mau suruh TNI?, TNI pun tak mampu, kenapa? TNI kita tidak cukup, berbanding 1:1000. Artinya, satu TNI mengawal, menjaga bangsanya yang cukup banyak. Ini sangat jauh beda dengan Negara lain. Di luar negeri perbandingan antara TNI dengan rakyat 1-9, atau 1 TNI 9 rakyat yang dikawal. (Cepos - don)

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!