Masyarakat Papua Desak Dialog Jakarta-Papua

Jakarta - Masyarakat Papua mendesak pemerintah pusat bersedia melakukan dialog Papua-Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat. "Kita butuh dialog kebangsaan. Dialog Jakarta-Papua ini bisa jadi semacam ajang curhat nasional, curhat dari masyarakat Papua," kata anggota DPR-RI Simon P Morin usai bertemu Wapres M Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya 12 tokoh masyarakat Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan berbagai permasalahan di Papua.

Ke 12 tokoh masyarakat Papua tersebut; mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, anggota DPD Ny Ferdinanda ibo Yatipau, Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal, anggota DPR-RI Simon P Morin, John Djopari, Anthonius Rahail, Frits Kirihio, Max Demeitouw dan Joel Rohrohmana.

Menurut Simon Morin, dialog Jakarta-Papua akan bisa menyelesaikan masalah Papua sehingga Papua ke depan bisa lebih baik.

"Kita ingin dialog untuk menjaga persatuan melalui suatu dialog kebangsaan, dengan demikian akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa," kata Simon.

Menurut Simon dalam pertemuan tersebut Wapres Jusuf Kalla memberikan usulan masalah apa saja yang harus diselesaikan. Wapres mengusulkan apakah dialog akan dilakukan dua tahap yakni tahap pertama dialog internal masyarakat Papua dan tahap kedua baru dialog nasional.

"Beliau (Wapres) memberikan nasehat perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan masyarakat Papua dengan meningkatkan kesejahteraan," kata Simon.

Sementara menurut Pendeta Karel Phil Erari pihaknya mengharapkan pemerintah baru bisa memberikan mandat kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi jembatan dalam dialog Jakarta-Papua.

"Kita harapkan bila perlu pemerintah baru berikan mandat kepada beliau (Jusuf Kalla) menjadi jembatan (mediator) dialog Jakarta-Papua," kata Pendeta Karel Phil Erari.

Menurut Karel dialog kebangsaan Papua-Jakarta bisa menjadi alat demokratis untuk selesaikan Papua.

Karel menjelaskan saat ini setidaknya ada lima masalah di Papua. Pertama, pentingnya dialog nasional antara Papua-Jakarta untuk menyelesaikan masalah secara bermartabat.

Kedua, masalah otonomi khusus yang sudah berlangsung sembilan tahun ternyata belum efektif dan tidak dirasakan masyarakat karena sejak awal ada intervensi dari Jakarta.

Ketiga, masih ada rencana pemekaran wilayah sehingga menganggu efektifitas pembangunan.

Keempat, perlunya dibentuk badan koordinasi untuk mengawasi jalannya otonomi khusus.

Kelima, kami mewaspadai masalah pembongkaran makam Theis Aluwai.

"Kami menilai dengan pengalaman beliau (Wapres) menyelesaikan berbagai konflik maka akan mampu menjembatani dialog Papua-Jakarta," kata Karel.

Dengan demikian tambahnya ke depan Papua bisa lebih baik. Dengan dialog ini diharapkan akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa. [Antara/FINROLL News]