Separatis Papua Barat Desak Jakarta Buka Perundingan

Jayapura - Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) kembali mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perundingan dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua. "Kami tetap meminta perundingan harus melibatkan pihak ke tiga sebagai mediator dan berlangsung di tempat yang netral," kata Paiki selaku Ketua Komite Pelaksanaan Kemerdekaan dan Kedaulatan Malanesia Barat saat jumpa pers di P3W Padang Bulan, Rabu (7/10) kemarin.

"Sampai saat ini, kondisi kedamaian di Tanah Papua tidak dirasakan oleh Rakyat Papua, bahkan kondisi di Papua malah semakin tidak aman. Ini dibuktikan dengan terjadinya penembakan di Timika," tuturnya.

Begitu juga dengan penangkapan terhadap juru bicara Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (DM TPN-PB) Jonah Wenda, yang juga sebagai aktivis WPNCL, pada 6 september 2009 di Klamono Sorong oleh aparat Polda Papua, juga penangkapan terhadap sejumlah aktivis Papua selama ini, sehingga dengan jelas telah membuktikan bahwa kondisi kedamaian sulit diwujudkan di Tanah Papua.

"Kami mendesak agar Presiden SBY segera menggelar perundingan dengan kami, hanya itu saja yang bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua," ujar Drs.S.M.Paiki.

Pihaknya sudah pernah melanyangkan surat secara resmi atas nama WPNCL kepada Presiden SBY sejak tahun 2007 dan 2008, sayangnya sampai saat ini belum juga ada jawaban dari SBY, sehingga pihaknya menilai pemerintah pusat hanya sengaja mengulur-ulur waktu untuk memperparah konflik di Tanah Papua.

"Jika Pemerintah Pusat mengingingkan Papua ini aman, maka segera membuka diri untuk melakukan perundingan dengan kami, sehingga masalah sebenarnya yang diminta oleh rakyat Papua yakni kedamaian secara politik dapat tercapai," tuturnya.

Sementara Jonah Wenda, juru bicara Dewan Milter Tentara Pembebasan Nasional Papua barat, yang sementara ini masih berstatus wajib lapor di Polda Papua, mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar ada perundingan dengan masyarakat Papua. "Gula-gula politik yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti Otonomi Khusus tidak akan mempengaruhi tekad kami untuk memperjuangkan agar ada perundingan internasional," tuturnya.

"Kami tidak tahu apa yang disebut dengan Otsus, sebab itu bukan permintaan orang Papua. Kami hanya ingin agar ada perundingan di tempat yang netral, bukan di Indonesia," sambungnya.

Sementara itu saat disinggung apakah WPNCL sudah mendapat mandat dari berbagai organisasi sipil di Tanah Papua, yang selama ini memperjuangkan masalah Papua? Jonah mengatakan bahwa WPNCL telah mendapatkan mandat untuk memperjuangkan kedamaian secara politik di Tanah Papua. Pasalnya WPNCL lahir berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dari berbagai komponen rakyat sipil di tanah Papua.

"Misalnya pertemuan tanggal 28 November 2005 di Papua New Guinea yang mana menetapkan WPNCL sebagai satu wadah organisasi, dengan sekretariat berkedudukan di Port Villa-Vanuatu. Ini dalam rangka perjuangan yang selama ini dibilang berbeda-beda bisa tertata rapi dibawah naungan WPNCL," katanya.

"Jadi, kami ini mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk juga dari Dewan Aadat Papua. Kini kami meminta agar SBY segera membuka diri untuk melakukan perundingan dengan kami, dalam waktu yang tidak terlalu lama," pintanya. [cak/jop/aj/JPNN.com]