»»

...

Areal Hutan di Papua Susut 8,5 Juta Hektar

Jayapura - Areal hutan di Papua menyusut dari 31,5 juta hektar pada awal tahun 2000 menjadi 23 juta hektar saat ini. Hal itu antara lain akibat penggunaan hutan untuk kebutuhan pembangunan permukiman dan jalan, pertanian, perkebunan, industri hak pengelolaan hutan, serta ruang wilayah pemekaran kabupaten.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Marthen Kayoi di Jayapura, Papua, Kamis (3/12), mengemukakan, pemekaran kabupaten/kota turut punya andil dalam penyusutan jumlah luas hutan tersebut, mengingat setiap daerah baru mengakomodasi kebutuhan aktivitas pembangunan wilayah. Contohnya, pemekaran beberapa kabupaten di kawasan Pegunungan Tengah Papua mengoyak kawasan Taman Nasional Lorentz.

”Setiap pembangunan dan kegiatan ekonomi, seperti pemekaran daerah, pasti membutuhkan ruang dan ruang yang tersedia luas di Papua adalah hutan,” kata Marthen.

Provinsi Papua saat ini terdiri dari 29 kabupaten/kota. Sebelum tahun 2007, jumlah kabupaten/ kota masih 20. Dari sembilan kabupaten hasil pemekaran, tiga tahun belakangan ini tujuh di antaranya terletak di kawasan Pegunungan Tengah Papua, yakni Puncak, Nduga, Yalimo, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Lanny Jaya, dan Intan Jaya. Dari jumlah itu, lima kabupaten bersentuhan dengan Taman Nasional Lorentz, yakni Puncak, Nduga, Yalimo, Memberemo Tengah, dan Lanny Jaya.

Menurut Regional Manager Forest Governance Integrity Programme Wilayah Asia Pasifik pada Transparency International Indonesia, Agustinus Taufik, hutan Papua merupakan hutan tropis yang menjadi benteng hayati terakhir bagi paru-paru dunia.

Papua, lanjutnya, memiliki kawasan hutan konservasi seluas 4,8 juta hektar yang terdiri dari 5 kawasan suaka alam berstatus cagar alam (Pegunungan Waylan, Kumbe, Pegunungan Cycloops, Pombo, dan Enarotali), 4 kawasan suaka margasatwa (Mamberamo Foja, Pulau Dolok, Danau Bian, dan Pegunungan Jayawijaya), serta 4 kawasan pelestarian alam (Taman Nasional Lorenz, Taman Nasional Wasur, Teluk Youtefa, dan Taman Wista Alam Nabire).

”Namun, wilayah dan kawasan yang seharusnya dilindungi itu sejak beberapa tahun lalu justru mendapat tekanan berupa perambahan untuk pertanian, permukiman, pembangunan infrastruktur, dan tak jarang illegal logging,” ujar Agustinus. [ich/KOMPAS Cetak]

Berikan Nilai:

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!