Pemkab Mimika Didesak Atasi Krisis Penerbangan Perintis

Timika - Kalangan DPRD Mimika Papua mendesak Pemkab setempat mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis penerbangan perintis ke distrik dan kampung-kampung pedalaman di wilayah itu.

"Seharusnya Pemda Mimika mengambil langkah yang sifatnya darurat untuk mengatasi kesulitan transportasi ke kampung-kampung yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang," kata Ketua DPRD Mimika, Yosep Yopi Kilangin kepada ANTARA di Timika, Rabu.

Kilangin mengatakan, bisa memahami alasan para guru, petugas kesehatan dan staf pemerintah distrik di pedalaman Mimika seperti di Distrik Jila yang tidak bisa berangkat ke tempat tugas mereka lantaran tidak ada sarana transportasi udara.

Hampir semua kampung di Distrik Jila seperti Bela, Alama, Hoeya, Geselema, serta Kampung Tsinga dan Aroanop di Distrik Tembagapura hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang.
"Sepanjang tidak ada penerbangan perintis yang sifatnya reguler ke kampung-kampung pedalaman, maka pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan akan tetap menjadi masalah serius yang tidak pernah terselesaikan," kata Kilangin.

Menurut Kilangin, langkah darurat yang dilakukan Pemkab Mimika bisa berupa membangun kerjasama dengan maskapai penerbangan perintis atau membeli pesawat baru untuk melayani penerbangan warga ke wilayah pedalaman.
"Kita belum tahu langkah darurat seperti apa yang akan ditempuh Pemda Mimika," ujarnya.

Pada 2008, Pemkab Mimika membeli sebuah pesawat berukuran kecil dengan kapasitas 8-12 orang dari perusahaan Pilatus Porter di Zuric Swiss seharga Rp19,5 miliar.
Namun, pesawat Mimika Air yang baru beroperasi sekitar enam bulan itu mengalami kecelakaan dan jatuh di Gunung Gergaji, Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, April lalu.
Pasca jatuhnya pesawat Mimika Air, penerbangan warga di sejumlah ibukota distrik dan kampung-kampung pedalaman Mimika mengalami kelumpuhan total.

Akibat ketiadaan sarana transportasi udara ke pedalaman ini mendorong puluhan warga Distrik Jila melakukan pemalangan Kantor Dinas Perhubungan Mimika pada Rabu siang.
Yopi Kilangin juga meminta Pemkab Mimika memberikan laporan resmi ke DPRD setempat tentang realisasi pembayaran uang asuransi kecelakaan pesawat Mimika Air mengingat Dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kecelakaan pesawat naas itu.

"Kami telah menerima surat dari PT Tuga Pratama Indonesia tentang pembayaran uang asuransi Pesawat Mimika Air, tetapi sampai saat ini kami belum mendapat laporan secara remi dari Pemda dan Pansus," katanya.
PT Tugu Pratama Indonesia telah membayar uang asuransi kecelakaan pesawat Mimika Air kepada Pemkab Mimika sebesar 2.150.000 dollar AS atau senilai Rp22 miliar pada 16 September di Jakarta.

Pembayaran uang asuransi kecelakaan pesawat Mimika Air dilakukan oleh Direktur PT Tugu Pratama Indonesia, Coky L Tobing dan diterima oleh kuasa hukum Pemkab Mimika, Arie Pawarto Yustinus selaku Kepala Kejaksaan Negeri Timika dan Sihol Parningotan selaku Kabag Hukum Pemkab Mimika. [Antara/FINROLL News]