DPR Soroti Potensi Separatis Papua Merdeka

Ponorogo - Potensi separatisme yang masih ada di Provinsi Papua Barat menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI yang membidangi masalah politik luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan informasi.

Salah seorang anggota komisi I Ramadhan Pohan menyampaikan hal tersebut di hari terakhir kunjungannya melakukan serap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan.

"Masalah Papua adalah masalah yang sangat rawan dan harus dilakukan pendekatan secara komprehensif," kata Ramadhan Pohan di Ponorogo, Jumat.

Spesialis politik luar negeri dan pertahanan lulusan salah satu universitas ternama di Amerika Serikat itu mendeskripsikan bahwa pola gerakan separatis masyarakat Papua saat ini terpecah dalam dua kelompok.

Kelompok pertama adalah kubu radikal, yakni majelis rakyat Papua (MRP) yang mematok target kemerdekaan sebagai harga mati.

Sementara kelompok kedua lebih "moderat". MRP yang masuk kubu ini justru tidak menginginkan Papua terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya bersama komisi I sudah bertemu dan melakukan dialog langsung dengan MRP," kata Pohan.

Potensi separatisme itulah yang saat ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI. Selain dipicu oleh eskalasi teror yang makin meningkat akhir-akhir ini, persoalan ekonomi menjadi sorotan utama para wakil rakyat di Senayan.

Karena itulah, Ramadhan Pohan mengingatkan agar kebijakan otonomi khusus benar-benar diterapkan secara konsisten.

Ia juga mengimbau pemerintah agar memberi perhatian lebih pada masyarakat Papua, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan mereka, layanan pendidikan, kesehatan, pembagian "kue" kekuasaan yang lebih berimbang, maupun dalam hal penegakan hukum.

"Apapun pilihannya, harus diakui bahwa sampai sekarang masih ada masalah serius di Papua. Harus diakui bahwa Papua masih sangat kurang pembangunannya. Papua masih terbelakang dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia," kata Pohan.

Pohan menyarankan, penanganan masalah separatisme hendaknya tidak sampai menggunakan kekerasan. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan `soft power` atau penyelesaian secara dialogis, bukan dengan menggunakan senjata. [Antara/FINROLL News]