800 Ton Beras Bulog Biak Layak Konsumsi

Biak - Sebanyak 800 ton beras pasokan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdire Pare-Pare Sulawesi Selatan yang sempat dipersoalkan DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua karena bewarna kecoklatan, dinyatakan masih layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Kepala Subdivre Perum Bulog Biak Junaidi Hanafiah di Biak, Sabtu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan PT Sucofindo Makassar terhadap sampel beras Bulog berlabel merah yang bewarna kecoklatan, disimpulkan bahwa beras itu masih layak dikosumsi.

"Hasil periksaan PT Sucofindo terhadap sampel beras Bulog sudah kami terima 15 Maret lalu, sementara hasil pegujian laboratoirum kesehatan Sulawesi Selatan masih harus ditunggu. Ya sesuai informasi, hasilnya telah dikirim ke Karantina Pertanian Kelas I Biak," kata Kepala Perum Bulog Biak Junaidi Hanafiah menjawab wartawan terkait hasil penelitian sampel beras yang dipersoalkan DPRD.

Ia berharap, hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan segera diterima pihak Bulog, sehingga masalah ini akan dilaporkan kembali kepada DPRD untuk mengeluarkan keputusan terhadap pasokan 3.200 ton beras ke Biak,

Kabulog Biak Junaidi mengakui pengiriman 3.200 ton beras ke Perum Bulog Subdivre Biak merupakan program rutin dalam rangka menjaga ketahanan persediaan bahan pokok di daerah.

Sementara tujuan lain pengiriman beras ke Biak, lanjut Junaidi, untuk memenuhi kebutuhan jatah program beras miskin (Raskin), PNS,TNI/Polri maupun cadangan bahan pokok untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di sejumlah kabupaten sekitar wilayah kerja Subdivre Perum Bulog Biak.

"Meski 3.200 beras pasokan dari Perum Bulog Pare Pare belum dapat diedarkan karena masih menunggu rekoemndasi DPRD, tetapi secara keseluruhan persediaan beras cukup bertahan hingga empat sampai lima bulan ke depan," ujar Junaidi Hanafiah.

Hingga Sabtu pagi (20/3), tim investigasi beras DPRD Kabupaten Biak Numfor yang melakukan kunjungan ke Pare Pare, Endrekang, Makassar dan Jakarta, diketahui belum mempublikasikan hasil peninjauan beras kepada masyarakat. [Antara/FINROLL News]