Gubernur Papua Tak Akan Lindungi Pejabat Korup

Timika - Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menegaskan dirinya tidak akan melindungi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota yang tersangkut kasus dugaan praktik korupsi.

"Bagaimana mau melindungi, yah tidak mungkinlah. Siapa pun dia kalau terbukti harus dibawa ke pengadilan," kata Gubernur Suebu kepada wartawan di Timika, Kamis.

Suebu mengakui selama beberapa tahun Papua merupakan salah satu provinsi terkorup di Indonesia.

Dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata dia, lebih dari Rp2 triliun anggaran pembangunan di Papua belum dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Suebu menyatakan sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Papua lantaran hingga saat ini sebagian besar rakyat di wilayah provinsi ujung timur Indonesia itu masih sangat miskin di atas kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa.

"Kami harus tegas dalam menindak koruptor. Rakyat Papua miskin karena pemerintahan yang korup. Di satu sisi rakyat kecil menjerit dan menangis karena tidak punya apa-apa, tapi di sisi lain birokrasi berpesta pora dengan uang otonomi khusus (otsus)," kata Suebu.

Selama memimpin Papua, yakni sejak 2006, dirinya melakukan reformasi anggaran dengan mengurangi porsi anggaran yang beredar di kalangan birokrasi dan memperbesar anggaran untuk meningkatkan kemandirian rakyat Papua melalui penyaluran dana "block grant" secara langsung ke 3.000 kampung (desa).

Hasil dari kebijakan itu, kata Suebu, Pemprov Papua bisa menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana ini digunakan untuk membantu pembangunan masyarakat di kampung-kampung terpencil di Papua.

Sesuai laporan Biro Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, angka kemiskinan rakyat Papua saat ini menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya lantaran semakin banyaknya uang yang beredar di kampung-kampung untuk menggerakkan ekonomi rakyat Papua.

Upaya meminimalkan praktik korupsi di kalangan pejabat di Papua, Sueba memandang perlu pengelolaan anggaran semakin diperketat. "Setiap sen anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan," katanya menegaskan.

Melalu kebijakan itu, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran di Papua mulai dari opini disklaimer, selanjutnya wajar dengan pengecualian dan pada tahun terakhir wajar tanpa pengecualian.

"Itu bukti dari adanya penertiban dan pengetatan anggaran yang kita lakukan. Memang sulit untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya karena berkaitan dengan mentalitas seseorang meskipun sistem diperbaiki," ujarnya.

Suebu meminta hasil pemeriksaan BPK yang berdampak pada kerugian negara ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum setempat, seperti Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

"Kalau ada temuan yang bersifat pelanggaran hukum, segera ditindaklanjuti," katanya.

Ia berharap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat kabupaten/kota di Papua juga ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian dan kejaksaan di wilayah setempat.

Menurut Suebu, dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor di Papua, maka kesalahan-kesalahan masa lalu tidak terulang kembali dan pada akhirnya rakyat Papua akan lebih sejahtera lantaran anggaran pembangunan yang ada benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. [Antara/FINROLL News]