Nelayan Kesulitan Dapatkan BBM Subsidi di Biak

Kalangan nelayan di Bosnik, distrik Biak Timur, kabupaten Biak Numfor, Papua, dalam dua bulan terakhir mengeluhkan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan mulai sulit dibeli.

Ketua Fraksi Barisan kebangkitan Republik Naisonalis DPRD, Godlief JJ Kawer, seusai rapat dengan Pertamina dan agen penyalur, Rabu, mengaku, nelayan kesulitan bahan bakar bersubsidi karena distop pihak Pertamina akibat agen penyalur minyak bersangkutan berada berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar.
"Sesuai ketentuan, agen penyalur minyak bersubsidi harus berlokasi di luar kota, ya untuk Biak pangkalan minyaknya saat ini sedang dibangun di Darfuar distrik Samofa," kata Kawer menanggapi rapat dengar pendapat.
Akibat lokasi agen pengecer minyak (AMPS) berada di dekat stasiun pengisian bahan bakar minyak, menurut dia, maka sesuai ketentuan alokasi jatah BBM bersubsidi 150 kilo liter selama dua bulan terakhir tidak bisa direalisasikan karena tak sesuai aturan.
Ketika disinggung sebarapa lama masalah ini diatasi, Kawer mengatakan, hingga saat ini DPRD belum dapat memastikan, sebab selama pihak agen penyalur belum mempunyai tempat yang disyaratakan Pertamina, maka bahan bakar jenis subsidi ini sulit diproes.
Dirinya berharap, kondisi kelangkaan BBM bersubsidi dialami nelayan distrik Timur, Oridek, Padaido, dan kepulauan Aimando segera diatasi, sehingga tidak mempengaruhi kelancaran aktivitas nelayan untuk menangkap ikan.
Pihak DPRD, lanjutnya, sangat berharap kebutuhan bahan bakar nelayan bersubsidi bisa teratasi dengan baik supaya kegiatan penangkapan ikan dan keperluan trasnportasi nelayan segera berfungsi seperti biasanya.
Sebelumnya diberitakan surya.co.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan alokasi subsidi BBM 2010 sebanyak 2.516.976 kiloliter untuk nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, menyatakan, nelayan dan pembudidaya ikan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan skala kecil.
”Pelaku usaha perikanan seringkali menghadapi kesulitan yang disebabkan kondisi alam. Karenanya, pemerintah menganggap perlu meningkatkan subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan dan pembudidaya ikan,” kata Fadel di Jakarta (16/2).
Alokasi subsidi yang diajukan itu terdiri dari 1.955.376 kl per tahun untuk nelayan dan 561.600 kl per tahun untuk pembudidaya ikan skala kecil.
Fadel mengakui, salah satu permasalahan yang dihadapi sektor perikanan dalam memperoleh BBM bersubsidi adalah terbatasnya kuota sektor perikanan dibanding dengan kebutuhan.
“Jumlah Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) juga masih kurang, terutama pada pulau-pulau kecil dan lokasi yang terpencil,” jelasnya.
Saat ini nelayan hanya mendapatkan kuota pada tempat-tempat tertentu, sepanjang tahun dalam jumlah sama. [wa prasetya/ant]