Ditemukan Proyek Siluman 212,4 M Di Papua

Dinas PU Provinsi Diminta Batalkan Tendernya

Jayapura - Pelaksanaan tender proyek khusus Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua tahun anggaran 2011 senilai Rp 212,365,930,000.00 atau Rp 212,4 miliar diminta tak ditenderkan atau dipaksakan jalan. Pasalnya sebagian besar proyek bermasalah tersebut tak dibahas pihak eksekutif bersama DPR Papua sesuai mekanisme Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2011.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPR Papua Boy Markus Dawir diruang kerjanya, Senin (25/4). Dia menjelaskan pihak DPR Papua tak tahu menahu dengan proyek- proyek bermasalah alias proyek siluman tersebut. Apalagi proyek- proyek bermasalah itu melenceng dari realisasi program infrastruktur APBD Provinsi Papua 2011 yang telah ditetapkan DPR Papua. “Dewan sangat terkejut dengan perubahan ini dan jujur tak pernah kami bahas dalam program program selama pembahasan APBD Provinsi Papua mulai dari pembahasan PPAS—RAPBD,” ucapnya.

Apabila akan terjadi perubahan program dalam APBD, lanjutnya, maka pemerintah wajib memberikan pemberitahuan atau rapat dengan DPR Papua sehingga DPR Papua pun dapat mengetahui adanya perubahan tersebut.

“APBD melekat dengan Dewan dan Dewan memiliki hak anggaran. Hak itu diatur dalam UU dan tak bisa diubah siapapun termasuk Pemda Papua. Dengan adanya perubahan program tersebut dan saat diubah tanpa sepengetahuan Dewan, maka sudah tentu ini merupakan suatu pelanggaran hukum,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, nilai dan program yang melenceng tersebut berkisar Rp 212,365,930,000.00 atau Rp 212,4 miliar. Proyek itu meliputi renovasi gedung KPA Dok II Kota Jayapura senilai Rp 2 miliar, pembangunan jaringan air minum di RSUD Abepura Kota Jayapura Rp 1,5 miliar, pengaman jembatan Tahara Kabupaten Jayapura Rp 750.930.000, pembangunan jalan Kwarja—Sawia (SP) Kabupaten Jayapura Rp 24 miliar, peningkatan jalan terowongan Taja-Lereh Kabupaten Jayapura Rp 6 miliar, pengendalian banjir paket II Kabupaten Sarmi Rp 5 miliar, pembangunan pengaman pantai Yawosi Kabupaten Biak Numfor Rp 6,20 miliar, pembangunan pengaman pantai Sor Kabupaten Biak Numfor Rp 6,15 miliar, pembangunan pengaman pantai Mos Kabupaten Biak Numfor Rp 8, 15 miliar, pembangunan pengaman pantai Yenburwo Kabupaten Biak Numfor Rp 10, 15 miliar, pembangunan pengaman pantai Andei Kabupaten Biak Numfor Rp 7,15 miliar, pembangunan pengaman pantai Napan Kabupaten Nabire Rp 6,20 miliar, pembangunan pengaman pantai Maspawa Kabupaten Nabire Rp 6,15 miliar, pembangunan jalan logistik Center-Power Station 33 Km Kabupaten Mimika Rp 21 miliar, pembangunan jalan Timika—Kapiraya (Kapaikabu) 110 Km Kabupaten Mimika Rp 30 miliar, pembangunan jaringan air minum Kabupaten Asmat Rp 1 miliar, pembangunan jalan Sawia—Kwarja Kabupaten Keerom Rp 24 miliar, pembangunan jalan Usku—Kesnar (25 Km) Kabupaten Keerom Rp 33 miliar, pengendalian banjir Arso XIII Kabupaten Keerom Rp 15 miliar. Total Rp 212, 365,930,000.00. [mdc/don/03-BinPa]