»»

...

RESPEK Pintas Dianggap Pantas

Respek dianggap sebagai solusi untuk mengetaskan kemiskinan. Warga kampung diajak untuk membangunan infrastruktur. Mungkinkah sumur bor bisa mengurangi kemiskinan?

Masalah terbesar di Provinsi Papua yang mendesak dan membutuhkan penanganan cepat adalah masalah kemiskinan.

Saat ini tercatat lebih dari 50% penduduk Provinsi Papua di kampung masuk kategori miskin pada 2007. Sedangkan jika digabungan antara kampung dan kota presentase kemiskinan tingkat kemiskinan 40,78%. Kondisi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia secara nasional,
Kota Jayapura merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbesar sebanyak yakni mencapai 52,11%. Kondisi ini dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari desa ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan yang cukup untuk ikut berperan dalam perekonomian kota. Pada sisi lain juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengantisipasi hal tersebut. Wilayah kabupaten dengan prosentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Jayawijaya yakni mencapai 50,31%.
Gubernur Provinsi Papua, kemudian mempromosikan visi pembangunan yang berbasis kepada kampung. Visi ini kemudian dirumuskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (RESPEK). Melalui skema PNPM-RESPEK, pemerintah menyalurkan dana Rp. 100 juta kepada setiap kampung untuk dimanfaatkan bagi pembangunan kampung.
Program RESPEK dimulai sejak Tahun 2006. Melalui dana yang diberikan tersebut pemerintah provinsi berharap dapat merevitalisasi kegiatan ekonomi di kampung. Untuk memperoleh dana tersebut, penduduk kampung membentuk kelompok kegiatan ekonomi yang kemudian mengajukan usulan proyek untuk didanai. Dalam banyak segi sebenarnya program RESPEK mirip dengan Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang berlaku di seluruh Indonesia sejak Tahun 1998.
Untuk mensukseskan program ini di Papua, World Bank sejak Tahun 2006 telah memfasilitasi penyediaan dana pendampingan kepada Provinsi Papua sebagaimana diminta oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya World Bank membantu pemerintah untuk merubah program PPK menjadi RESPEK di Papua sehingga cocok dengan visi gubernur Barnabas Suebu tentang pembangunan berbasis kampung dan peran tersebut terus berlanjut hingga saat ini.

Jika dirunut kembali, awalnya program RESPEK dimulai dengan Pengembangan Data-Dasar Kampung, dilanjutkan dengan Musyawarah Distrik yang melibatkan Kepala Kampung, perwakilan ‘tiga tungku’ (pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat). Tiga tungku berfungsi sebagai motivator bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Informasi yang mereka terima kemudian akan diteruskan kepada penduduk kampung dalam forum Musyawarah Kampung.
Tahapan inti dari program RESPEK adalah tahapan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM). Target dari PBM adalah menghasilkan proposal kampung. PBM merupakan proses yang kompetitif antar para kelompok ekonomi di kampung. Proses PBM mengadopsi sistem open menu dengan fokus kepada bidang-bidang seperti pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur.

Namun arah awal ini pun bergeser. Dana yang diturunkan tersebut sekarang dimanfaatkan untuk pembangunan balai kampung, belanja aparat kampung, pembangunan rumah ibadah termasuk disunat oleh fasilitator sehingga tidak diterima secara utuh oleh masyarakat. Tak mengherankan, program RESPEK ini dikritik oleh masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat di Papua. Mereka menilai, program RESPEK dilihat bercampur sebagai satu program yang bagus tetapi pada saat yang sama juga ada catatan kritis.

Salah satu catatan adalah bagaimana manfaat berkelanjutannya bagi Orang Asli Papua. Sebagai contoh, dalam pembangunan maka bahan dan alat dibeli dari toko atau sumber yang bukan Orang Asli Papua. Oleh karena itu masih dibutuhkan juga pengembangan entrepreneurship atau kewirausahaan bagi Orang Asli Papua asli melalui program pelatihan, pemberdayaan pengusaha lokal, penyediaan modal dan kebijakan afirmatif.

RESPEK sekarang sudah indentik dengan pembangunan Infrastruktur kampung, seperti transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan perumahan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kewirausahaan tak banyak dikembangkan. Setidaknya, jika uang RESPEK ini dikosentrasikan pada bidang pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga, niscaya 3.929 masyarakat kampung di Papua dan Papua Barat dapat terangkat.

Di Biak misalnya, total dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri RESPEK pada tahun anggaran ini untuk Kabupaten Biak Numfor, Papua mencapai Rp. 22 Miliar lebih. Andri Tanaty, Pendamping PNPM Mandiri Respek Biak Numfor mengaku sumber dana pelaksanaan dua program pemberdayaan itu berasal dari pemerintah pusat (APBN) yaitu PNPM Mandiri sebesar Rp. 21,450 Miliar. Sedangkan untuk program Respek sumber dananya dari Pemerintah Provinsi Papua (APBD) sebesar Rp. 1,880 Miliar.

“Untuk kedua program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan kampung ini kami dapatkan dari APBN dan APBD Papua sekitar Rp. 22 Miliar lebih, sedangkan dari APBD kabupaten tidak ada “, kata Andri Tanaty kepada Bintang Papua, Rabu (2/6). Menurutnya bantuan dana untuk membiayai PNPM Mandiri maupun Respek sifatnya adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan harus tepat sasaran serta yang utama adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam bukti nyata di lapangan. Dengan tujuan utama dari kedua program tersebut, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kata Andri, dana tersebut akan mulai dicairkan secara bersamaan sekitar Oktober mendatang dan dialokasikan bagi 188 kampung yang berada di 19 distrik. Alokasinya akan bervariasi sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK) per kampungnya dan kategori lokasi atau tingkat kesulitan lokasi. Dari 19 distrik di daerah itu, untuk tahun ini terdapat dua distrik yang alokasinya lebih besar yaitu Distrik Samofa dan Biak Kota, masing-masing mendapatkan Rp. 1,8 Miliar. Sedangkan untuk Respek yang merupakan program Pemerintah Provinsi Papua, masing-masing kampung mendapatkan Rp. 100 juta.
Persoalan dana RESPEK ini juga dipernyakan warga, terkait tidak ada hasil nyata di lapangan. “Itulah yang kitong juga pertanyakan. Kenapa pemerintah turunkan uang banyak-banyak, tetapi di lapangan tidak ada bukti nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat kampung,” ujar Kepala Pemerintahan Adat Kabupaten Nabire, Pdt. S.P. Hanebora kepada JUBI beberapa waktu lalu.
S.P. Hanebora yang juga Kepala Suku Yerisiam, Nabire ini menuturkan, dana bantuan ke setiap kampung tersebut memang sangat fantastis. Cuma fakta di lapangan, tidak banyak yang dirasakan masyarakat. Bukti dari uang-uang itu tidak ada hasil yang dapat memuaskan warga kampung. “Dana yang dibagikan ke kampung-kampung itu terasa percuma, karena tidak sampai di masyarakat,” ujarnya.

Keluhan yang sama juga dituturkan Tokoh Masyarakat Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Donatus Sembor. “Bagi-bagi uang itu trada artinya kalo trada pengawasan langsung di lapangan,” ujarnya. Hanebora dan Sembor juga menyinggung kebijakan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu dengan ‘program lama’ turkam (turun kampung). Kegiatan turkam itu penting dilakukan untuk melihat langsung hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan dana cash program, RESPEK, PNPM Mandiri, dana Otonomi Khusus (Otsus), dan sumber dana lainnya. “Tapi jangan cuma kunjungi saja, lebih bagus lagi kalau Pak Gubernur tegur kepala kampung yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Bila perlu kasih hukuman misalnya dana berikut tidak diberi lagi,” tutur Donatus. “Dana yang diberikan pemerintah itu banyak sekali tetapi tidak jelas pemanfaatannya. Antara dana dari program yang satu dengan yang lain, tumpang tindih.

Padahal semua dana itu sasarannya adalah masyarakat kampung,” sambungnya. Menurut Hanebora, jika tak ada model pembangunan yang tepat, bukan sekedar dananya dibagikan begitu saja seperti selama ini, maka sama saja kita tidak akan memberdayakan masyarakat di negeri emas ini.(JUBI/Lasarus gon/Markus You) [Lasarus gon/Markus You-tabloidJUBI.com]

Berikan Nilai:

0 komentar:

Posting Komentar

Berikan komentar anda mengenai posting ini..!!