Hari Ini Lima Kadistrik di Supiori Dilantik

Supiori — Sesuai visi dan misinya untuk membangun dari kampung, Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH. MH, MM., tidak serta merta melakukan pergantian secara besar-besaran di lingkungan Pemkab Supiori. Ia lebih memilih untuk memperkuat pemerintahan di gugus paling depan, dengan melantik lima kepala distirik di Pemerintahan Kabupaten Supiori.

Pelantikan lima kepala Distrik di Kabupaten Supiori akan dilangsungkan di gedung sasana krida Kantor Bupati Supiori lantai II, Selasa (14/6) hari ini yang dipimpin langsung oleh Bupati Supiori, Fredrik Menufandu SH MH MM. Kabupaten Supiori sendiri terdiri dari lima distrik yaitu, Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Selatan serta Distrik Kepulauan Aruri.

Fred sapaan Bupati Supiori ini mengatakan, penataan aparatur Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk pertama kalinya bersama Wakil Bupati Supiori, Drs. Yan Imbab, dengan melantik lima kepala distrik, adalah langkah awal dalam rangka mengembalikan serta meletakkan dasar yang tepat untuk membangun Supiori.

“Kami mulai dengan penataan birokrasi dari gugus terdepan, yaitu kepala distrik. Semua harus dikembalikan pada aturan yang benar. Personil harus diletakkan sesuai dengan kepangkatan, dan kariernya ke depan,” jelas Bupati.
“Mereka harus tetap berorientasi serta mengimplementasikan tugas-tugas yang nantinya dipercayakan, dengan tetap berorientasi pada fokus untuk membangun prestasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada istilah lompat pagar yang terdengar selama ini di internal Pemerintan kabupaten Supiori,” lanjutnya.

Fred mengatakan, pelantikan lima kepala distrik selain karena perjenjangan serta tuntutan karier, juga sambung Fred, dalam rangka menindaklanjuti SK Gubernur Provinsi Papua yang diluncurkan pertengahan tahun 2010, yang intinya membatalkan SK Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemkab Supiori yang dilakukan Bupati Kabupaten Supiori, Julianus Mnusefer.

“SK Gubernur Papua itu setelah kami konsultasikan ke Jayapura, masih berlaku. Sebenarnya tugas ini menjadi tugas Karateker yang waktu itu menjabat Bupati, tapi entah mengapa dia tidak bisa eksekusi SK

GUbernur tersebut, ini yang sangat kami sayangkan, padahal beliau adalah perpanjangan tangan Gubernur,” ungkap Fred.

“Memang, wewenang saat ini ada pada kami selaku Bupati Supiori, namun Gubernur selaku pembina Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua dengan SK Pembatalannya tersebut, kami rasa perlu menjaga kredibilitas beliau sebagai Gubernur sekaligus PNS di Papua,” ujarnya.

Walaupun demikian, kata Fred, perekrutan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Supiori tidak sepenuhnya didasarkan pada SK Gubernur tersebut, pasalnya, saat ini dirinya selaku Bupati Supiori

dan bukan lagi pemimpin kelompok atau golongan tertentu. Sehingga semua anak-anak Supiori yang memenuhi syarat secara administrasi pemerintahan dan terbaik dibidangnya serta memiliki kemampuan tetap akan dipertahankan.

“Anak-anak kami punya kemampuan. Sayang kan kalau potensi ini disia-siakan. SK Gubernur tidak secara mentah kami pakai. Kami ingin, Supiori ini sama dengan daerah lain. Siapa terbaik itulah yang akan kita pakai, karena pekerjaan kita sangat berat,” ungkapnya.

Fred menambahkan, ia sudah meminta para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk tetap bekerja fokus, namun santai dan bertanggungjawab.

“Jangan dengar kabar-kabar burung, tetap kerja santai, serius dan bertanggung jawab, karena kalau tidak begitu, maka kita akan sia-sia,” tandasnya. [hen/jer-Binpa]