Pengadaan Solar Sel Diduga di-Mark Up

Biak - Proyek pengadaan solar sel di Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua diduga kuat terjadi mark up, selain itu juga diduga kuat pengadaan solar sel yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat terisolir itu salah sasaran. Tak hanya itu juga diduga ada yang fiktif, dimana berita acara penerimaan sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu namun hingga saat ini masih ada kampung penerima belum terealisasi di kampung penerima.

Anggota Pansus DPR Papua untuk LHP BPK, Yan Mandenas, S.Sos kepada wartawan mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat terjadi kelebihan kemahalan atau mark up pada proyek pengadaan solar sel di Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua. Demikian halnya, juga terjadi fiktif dan proyek itu salah sasaran.

“Dari hasil temuan BPK dikatakan bahwa terjadi kemahalan pada proyek pengadaan solar sel, nah menindaklanjuti itu maka kami turun ke lapangan khususnya saya di wilayah Biak Numfor dan Supiori. Ternyata setelah dilakukan pengecekan memang sebagian ada, namun ada juga sama sekali tidak ada meskipun berita acara sudah ditandatangi sejak tahun 2010 lalu,” kata kepada wartawan di Kampung Komboy Distrik Warsa yang hingga saat ini belum menerima paket bantuan solar sel meskipun berita acara sudah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Menurutnya, di pengadaan solar sel dan paket lainnya berupaya TV dan parabola untuk 51 paket anggarannya sebesar Rp 5,42 miliar, Kabupaten Yahukimo sebesar Rp 42,7 miliar dan sejumlah kabupaten lainnya yang nilainya paling kurang Rp 4 miliar lebih.

Kalau dihitung-hitung seperti dengan pemasangan paket solar sel, para bola dan TV di Biak, maka setiap paketnya menelan anggaran sebesar Rp 100 juta lebih. Kalau dibandingkan dengan harga TV LCD merek Samsung atau Sony harganya tidak lebih dari Rp 8 juta, demikian halnya para bola matrix tidak lebih dari Rp 2 juta. Dengan demikian maka diduga terjadinya mark up dalam pengadaan proyek untuk 1500 kampung di 17 kabupaten/kota di Provinsi Papua itu.

Mandenas menilai bahwa proyek yang dinilainya ratusan miliar itu dinilai sama sekali tidak tepat sasaran. Pasalnya, daerah yang diberikan ada yang sudah tersangkau listrik khususnya di wilayah Biak, sementara daerah yang belum tersentuh listrik ada justru kurang menjadi perhatian serius atau tidak diberikan. Parahnya lagi, proyek meliaran yang hanya ditangani perusahaan kelas CV itu ada di salurkan di wilayah perkotaan.

“Sesuai dengan perencanaan anggarannya, proyek ini mestinya di daerah terisolir atau belum memiliki lampu penerangan. Tapi di lapangan jutru banyak mendapatkannya adalah di kampung yang sudah masuk listrik PLN, di Biak misalnya justru ada di kota. Pada hal dalam proyek itu sudah dihitung semua ongkosnya dan sejumlah lainnya,” tandasnya.
Di tempat yang sama Kepala Kampung Komboy Distrik Warsa, Adris M, A.Md.Tek mengatakan bahwa pihaknya sudah mendatangani berita acara penerimaan proyek yang konon nilainya Rp 100 juta per paket meskipun hanya solar sel, para bola dan TV itu namun belum diterima hingga kemarin. [ito/nan-Cepos]