Timika - Direktur Yayasan Hak Azasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK) Timika, Papua, Yosepha Alomang menilai proses hukum tujuh tersangka kasus teror di areal PT Freeport Indonesia sarat konspirasi politik.
Pantai Bosnik
Foto ini diambil sebelum pantai Segara Indah/Bosnik (Biak Timur)
Air Terjun Wardo
Di Biak Barat.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
»»
Gereja Minta Polisi Hormati Hak Tersangka Freeport
Timika - Gereja Katolik Keuskupan Timika dan Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Klasis Mimika mengingatkan jajaran Polres Mimika untuk menghormati hak tujuh tersangka kasus teror di areal PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Kami minta polisia agar memperhatikan dan menghormati hak-hak para tersangka. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi.Mereka bukan binatang," kata Beny Pakage dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika di Timika, Selasa.
Beny mengatakan, selama ketujuh tersangka menjalani masa penahanan di Polres Mimika sejak 20 Juli hingga sekarang, keluarga dan kuasa hukum para tersangka merasa dipersulit untuk menemui para tersangka.
Dua dari ketujuh tersangka yakni Simon Beanal tangannya sampai saat ini masih diborgol. Sedangkan seorang tersangka lain dilaporkan terpaksa harus diopname di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika karena sakit.
Desakan serupa disampaikan Pendeta Ary Dimara dari Komisi Perlindungan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI Klasis Mimika.
Dimara mengatakan dua dari tujuh tersangka saat ini kondisi kesehatannya menurun lantaran tidak rutin mengonsumsi obat untuk penyembuhan penyakit tuberculosis (TBC).
"Kami minta perhatian penyidik Polres Mimika terhadap kesehatan para tersangka," katanya.
Dimara mengakui akses bagi keluarga, pendamping rohani, serta kuasa hukum dari Foker LSM Papua untuk menemui para tersangka sangat dibatasi.
"Terus terang kami sangat dipersulit dengan berbagai macam dalil, bahkan disuruh harus minta ijin kepada Polda Papua. Padahal kami hanya mau memberikan dukungan moral bagi para tersangka," tutur Dimara.
Kuasa hukum para tersangka, Eliezer Morafer mengatakan sangat sulit menemui para kliennya padahal sudah diberikan waktu kunjungan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
"Selama sebulan saya berada di Timika baru satu kali menemui para tersangka, itu pun harus minta ijin terlebih dahulu ke Kasat Reskrim. Saat bertemu klien, kami juga dikawal oleh anggota polisi," tutur Eliezer.
Ketujuh tersangka kasus teror di areal PT Freeport atas nama Simon Beanal, Tomy Beanal, Dominikus Beanal, Eltinus Beanal, Anton Yawame, Apius Wanmang dan Hender Kiwak.
Masa penahanan mereka telah diperpanjang oleh Pengadilan Negeri (PN) Timika hingga 19 Oktober. Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka pernah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua, namun dikembalikan ke penyidik Polres Mimika untuk dilengkapi.
Guna mendampingi para tersangka dalam persidangan nanti, keluarga telah memberikan kuasa kepada 18 orang pengacara dari LBH Jayapura, Kontras Papua dan Aliansi Demokrasi Papua (ALDP).
Enam dari tujuh tersangka tersebut dijerat pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.
Sedangkan seorang tersangka lainnya dijerat UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman yang sama. [Antara/FINROLL News]
"Kami minta polisia agar memperhatikan dan menghormati hak-hak para tersangka. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi.Mereka bukan binatang," kata Beny Pakage dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika di Timika, Selasa.
Beny mengatakan, selama ketujuh tersangka menjalani masa penahanan di Polres Mimika sejak 20 Juli hingga sekarang, keluarga dan kuasa hukum para tersangka merasa dipersulit untuk menemui para tersangka.
Dua dari ketujuh tersangka yakni Simon Beanal tangannya sampai saat ini masih diborgol. Sedangkan seorang tersangka lain dilaporkan terpaksa harus diopname di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika karena sakit.
Desakan serupa disampaikan Pendeta Ary Dimara dari Komisi Perlindungan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI Klasis Mimika.
Dimara mengatakan dua dari tujuh tersangka saat ini kondisi kesehatannya menurun lantaran tidak rutin mengonsumsi obat untuk penyembuhan penyakit tuberculosis (TBC).
"Kami minta perhatian penyidik Polres Mimika terhadap kesehatan para tersangka," katanya.
Dimara mengakui akses bagi keluarga, pendamping rohani, serta kuasa hukum dari Foker LSM Papua untuk menemui para tersangka sangat dibatasi.
"Terus terang kami sangat dipersulit dengan berbagai macam dalil, bahkan disuruh harus minta ijin kepada Polda Papua. Padahal kami hanya mau memberikan dukungan moral bagi para tersangka," tutur Dimara.
Kuasa hukum para tersangka, Eliezer Morafer mengatakan sangat sulit menemui para kliennya padahal sudah diberikan waktu kunjungan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
"Selama sebulan saya berada di Timika baru satu kali menemui para tersangka, itu pun harus minta ijin terlebih dahulu ke Kasat Reskrim. Saat bertemu klien, kami juga dikawal oleh anggota polisi," tutur Eliezer.
Ketujuh tersangka kasus teror di areal PT Freeport atas nama Simon Beanal, Tomy Beanal, Dominikus Beanal, Eltinus Beanal, Anton Yawame, Apius Wanmang dan Hender Kiwak.
Masa penahanan mereka telah diperpanjang oleh Pengadilan Negeri (PN) Timika hingga 19 Oktober. Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka pernah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua, namun dikembalikan ke penyidik Polres Mimika untuk dilengkapi.
Guna mendampingi para tersangka dalam persidangan nanti, keluarga telah memberikan kuasa kepada 18 orang pengacara dari LBH Jayapura, Kontras Papua dan Aliansi Demokrasi Papua (ALDP).
Enam dari tujuh tersangka tersebut dijerat pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.
Sedangkan seorang tersangka lainnya dijerat UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman yang sama. [Antara/FINROLL News]
Cerita Mutiara-Mutiara dari Papua
Papua dikenal dengan kekayaan alamnya. Ada burung Cenderawasih kuning di Serui,ada buah merah di Wamena, ada buah matoa yang bentuknya seperti rambutan tapi rasanya seperti durian, ada ribuan jenis ikan di Raja Ampat, ada emas dan tembaga di Timika, ada minyak dan gas di Bintuni, ada batu bara, nikel, dan berbagai jenis tambang lain.
Namun, di tengah kekayaan alam yang melimpah itu, Papua masih hidup dalam keterbelakangan. Terutama dalam bidang pendidikan, lebih khusus lagi matematika.
Matematika dari dulu menjadi momok di Papua.Banyak anak SMA tidak mampu menghitung operasi dasar matematika seperti perkalian dan pembagian. Mereka juga sulit untuk menghitung hal yang berhubungan dengan pecahan dan desimal.
Kondisi itu membuat kami (Surya Institute) tergerak untuk membantu Papua mengatasi keterbelakangan ini.Sebenarnya,anakanak Papua itu tidak bodoh. Kalau mereka diberi kesempatan belajar dengan metode yang baik dan benar, mereka mampu menjadi juara dunia seperti para pendahulu mereka, George Saa, peraih medali emas The First Step to Nobel Prize in Physics 2004;
Anike Bowaire,peraih emas juga dalam kompetisi yang sama 2005; Surya Bonay, peraih emas dalam kompetisi The First Step to Nobel Prize in Chemistry 2006; Andrey Awoitauw, peraih emas matematika SMP dalam Olimpiade Sains Nasional 2005; Korinus Waimbo yang mendapat beasiswa fullbright untuk fisika; dan yang lainnya. Saat ini,kami sedang membuat prototipe pengembangan matematika di Papua.
Bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti World Vision, kami mengambil lima anak SD kelas III, kelas IV atau kelas V dari tiap kabupaten di Papua.Kabupaten yang sudah mengirim siswanya adalah Kabupaten Tolikara, Wamena, Jayawijaya, dan Kabupaten Lannydjaya.
Semuanya dari daerah gunung yang orang bilang adalah daerah paling terbelakang di Papua. Mereka akan dilatih selama 1–1,5 tahun. Pada 6 bulan pertama mereka difokuskan untuk menghabiskan materi matematika SD kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian 6–12 bulan berikutnya dilatih materi olimpiade matematika.
Setiap hari mereka belajar matematika selama 4 jam. Mereka juga belajar melukis, piano, komputer, dan bahasa Inggris. Mereka diberi metode pembelajaran yang sangat sederhana.Matematika menjadi sangat mudah dipelajari. Dengan metode gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) ini, setiap siswa hanya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menguasai pelajaran matematika SD kelas 1 hingga kelas 6.
Metode ini telah dikembangkan selama 15 tahun. Siswa dari Tolikara yang sudah lebih dulu datang menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam waktu hanya 5 bulan mereka mampu menguasai matematika kelas 1–6 dan mampu mengerjakan soal-soal ujian nasional,padahal mereka ada yang masih kelas III SD seperti Demira Jikwa dan Merlin Kogoya.
Demira dan Merlin mampu menghitung perkalian, pembagian, operasi pecahan apa pun dengan sangat baik. Waktu mereka dites di depan orang-orang Papua beberapa hari lalu,orang-orang Papua yang melihat kemampuan anak-anak ini menangis terharu. Orang-orang Papua (ada anggota DPRD, pimpinan LSM, dan sebagainya) mengatakan sambil terisak-isak, “Kami bahagia sekali.
Papua punya harapan. Dulu orang memvonis kita ini bodoh,terutama dalam matematika.Ternyata sekarang ada jalan, ada kesempatan bagi kita untuk sejajar dengan teman-teman dari daerah lain. Terima kasih Tuhan.” Mantan Rektor Universitas Cendrawasih yang juga Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Frans Wospakrik mengatakan, ini suatu anugerah, ada kesempatan bagi anak-anak Papua untuk maju.
Habel Tanati dari Bintuni mengatakan bahwa ini adalah mukjizat.Padahal, sebelumnya ia tidak percaya, tetapi setelah melihat sendiri, kini ia percaya sepenuh hati dan ingin sekali mengembangkan metode ini di seluruh tanah Papua. Wakil Bupati Tolikara Mistien Towolou dalam pidatonya mengatakan, ini luar biasa.
Tolikara yang kemampuan matematikanya sangat lemah kini punya harapan untuk maju. Kalau dulu SDM Tolikara selalu gagal dalam tes seleksi masuk pegawai, diharapkan ke depan hal tersebut tidak terjadi lagi. Siswa dari Wamena yang baru 4 bulan dilatih sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Demikian juga dengan anak-anak dari Lannydjaya yang baru dilatih kurang dari 1 bulan.
Yang menarik dari anak-anak ini, mereka punya motivasi kuat untuk mengatasi ketertinggalan. Mereka tidak pernah mengeluh ketika diberi banyak soal.Pernah pada satu kesempatan mereka diberi sekitar 1.800 soal penjumlahan dalam waktu 3 jam. Luar biasa,mereka menyelesaikan ini dan rata-rata salahnya sekitar 30 soal (kurang dari 2%). Para siswa Papua ini diberi kesempatan dalam lomba matematika tingkat nasional dan internasional.
Dilihat dari perkembangannya selama training, ada harapan besar mereka mampu bersaing dengan siswa-siswa berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah pulang dari olimpiade, anak-anak ini akan kembali ke Papua untuk menyebarluaskan metode ini.Guru-guru matematika di seluruh wilayah Papua akan dilatih dengan metode matematika gasing.
Kalau metode ini diterapkan secara konsisten dengan pengawasan yang kuat, dalam waktu 2–3 tahun ke depan, seluruh anak Papua akan mampu menguasai pelajaran matematika SD kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang bertanya kenapa Papua? Papua adalah daerah yang sangat tertinggal dalam pendidikan.
Ini adalah suatu tantangan yang menarik. Kalau kita dapat membantu Papua dalam masalah pendidikan, khususnya matematika, akan lebih mudah bagi kita untuk membantu daerah lain. Saat ini Surya Institute sedang menyiapkan cara untuk menyebarluaskan metode ini di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama daerah-daerah tertinggal.
Di samping anak-anak SD Papua ini,Surya Institute juga melatih 100 anak Papua setiap tahun untuk dikirim belajar di luar negeri. Mereka termasuk dalam program 30.000 PhD secara nasional.Dari Papua diharapkan dapat berkontribusi 1.000 PhD. Dalam program ini, diharapkan muncul 30.000 PhD dari seluruh Indonesia dalam bidang sains dan teknologi pada 2030.
Dengan ilmu yang diperolehnya, ke-30.000 PhD ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk membangun Indonesia menjadi negara adidaya. Anak Papua yang dilatih dalam program ini adalah mutiara-mutiara yang nantinya akan ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
Papua,tanah yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, adalah aset bangsa Indonesia yang sangat berharga. Mereka juga adalah bagian dari bangsa kita. Mari kita bantu mereka untuk lebih maju.
Oleh: Yohanes Surya
Pimpinan Surya Institute
[Koran SI]
Namun, di tengah kekayaan alam yang melimpah itu, Papua masih hidup dalam keterbelakangan. Terutama dalam bidang pendidikan, lebih khusus lagi matematika.
Matematika dari dulu menjadi momok di Papua.Banyak anak SMA tidak mampu menghitung operasi dasar matematika seperti perkalian dan pembagian. Mereka juga sulit untuk menghitung hal yang berhubungan dengan pecahan dan desimal.
Kondisi itu membuat kami (Surya Institute) tergerak untuk membantu Papua mengatasi keterbelakangan ini.Sebenarnya,anakanak Papua itu tidak bodoh. Kalau mereka diberi kesempatan belajar dengan metode yang baik dan benar, mereka mampu menjadi juara dunia seperti para pendahulu mereka, George Saa, peraih medali emas The First Step to Nobel Prize in Physics 2004;
Anike Bowaire,peraih emas juga dalam kompetisi yang sama 2005; Surya Bonay, peraih emas dalam kompetisi The First Step to Nobel Prize in Chemistry 2006; Andrey Awoitauw, peraih emas matematika SMP dalam Olimpiade Sains Nasional 2005; Korinus Waimbo yang mendapat beasiswa fullbright untuk fisika; dan yang lainnya. Saat ini,kami sedang membuat prototipe pengembangan matematika di Papua.
Bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti World Vision, kami mengambil lima anak SD kelas III, kelas IV atau kelas V dari tiap kabupaten di Papua.Kabupaten yang sudah mengirim siswanya adalah Kabupaten Tolikara, Wamena, Jayawijaya, dan Kabupaten Lannydjaya.
Semuanya dari daerah gunung yang orang bilang adalah daerah paling terbelakang di Papua. Mereka akan dilatih selama 1–1,5 tahun. Pada 6 bulan pertama mereka difokuskan untuk menghabiskan materi matematika SD kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian 6–12 bulan berikutnya dilatih materi olimpiade matematika.
Setiap hari mereka belajar matematika selama 4 jam. Mereka juga belajar melukis, piano, komputer, dan bahasa Inggris. Mereka diberi metode pembelajaran yang sangat sederhana.Matematika menjadi sangat mudah dipelajari. Dengan metode gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) ini, setiap siswa hanya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menguasai pelajaran matematika SD kelas 1 hingga kelas 6.
Metode ini telah dikembangkan selama 15 tahun. Siswa dari Tolikara yang sudah lebih dulu datang menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam waktu hanya 5 bulan mereka mampu menguasai matematika kelas 1–6 dan mampu mengerjakan soal-soal ujian nasional,padahal mereka ada yang masih kelas III SD seperti Demira Jikwa dan Merlin Kogoya.
Demira dan Merlin mampu menghitung perkalian, pembagian, operasi pecahan apa pun dengan sangat baik. Waktu mereka dites di depan orang-orang Papua beberapa hari lalu,orang-orang Papua yang melihat kemampuan anak-anak ini menangis terharu. Orang-orang Papua (ada anggota DPRD, pimpinan LSM, dan sebagainya) mengatakan sambil terisak-isak, “Kami bahagia sekali.
Papua punya harapan. Dulu orang memvonis kita ini bodoh,terutama dalam matematika.Ternyata sekarang ada jalan, ada kesempatan bagi kita untuk sejajar dengan teman-teman dari daerah lain. Terima kasih Tuhan.” Mantan Rektor Universitas Cendrawasih yang juga Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Frans Wospakrik mengatakan, ini suatu anugerah, ada kesempatan bagi anak-anak Papua untuk maju.
Habel Tanati dari Bintuni mengatakan bahwa ini adalah mukjizat.Padahal, sebelumnya ia tidak percaya, tetapi setelah melihat sendiri, kini ia percaya sepenuh hati dan ingin sekali mengembangkan metode ini di seluruh tanah Papua. Wakil Bupati Tolikara Mistien Towolou dalam pidatonya mengatakan, ini luar biasa.
Tolikara yang kemampuan matematikanya sangat lemah kini punya harapan untuk maju. Kalau dulu SDM Tolikara selalu gagal dalam tes seleksi masuk pegawai, diharapkan ke depan hal tersebut tidak terjadi lagi. Siswa dari Wamena yang baru 4 bulan dilatih sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Demikian juga dengan anak-anak dari Lannydjaya yang baru dilatih kurang dari 1 bulan.
Yang menarik dari anak-anak ini, mereka punya motivasi kuat untuk mengatasi ketertinggalan. Mereka tidak pernah mengeluh ketika diberi banyak soal.Pernah pada satu kesempatan mereka diberi sekitar 1.800 soal penjumlahan dalam waktu 3 jam. Luar biasa,mereka menyelesaikan ini dan rata-rata salahnya sekitar 30 soal (kurang dari 2%). Para siswa Papua ini diberi kesempatan dalam lomba matematika tingkat nasional dan internasional.
Dilihat dari perkembangannya selama training, ada harapan besar mereka mampu bersaing dengan siswa-siswa berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah pulang dari olimpiade, anak-anak ini akan kembali ke Papua untuk menyebarluaskan metode ini.Guru-guru matematika di seluruh wilayah Papua akan dilatih dengan metode matematika gasing.
Kalau metode ini diterapkan secara konsisten dengan pengawasan yang kuat, dalam waktu 2–3 tahun ke depan, seluruh anak Papua akan mampu menguasai pelajaran matematika SD kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang bertanya kenapa Papua? Papua adalah daerah yang sangat tertinggal dalam pendidikan.
Ini adalah suatu tantangan yang menarik. Kalau kita dapat membantu Papua dalam masalah pendidikan, khususnya matematika, akan lebih mudah bagi kita untuk membantu daerah lain. Saat ini Surya Institute sedang menyiapkan cara untuk menyebarluaskan metode ini di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama daerah-daerah tertinggal.
Di samping anak-anak SD Papua ini,Surya Institute juga melatih 100 anak Papua setiap tahun untuk dikirim belajar di luar negeri. Mereka termasuk dalam program 30.000 PhD secara nasional.Dari Papua diharapkan dapat berkontribusi 1.000 PhD. Dalam program ini, diharapkan muncul 30.000 PhD dari seluruh Indonesia dalam bidang sains dan teknologi pada 2030.
Dengan ilmu yang diperolehnya, ke-30.000 PhD ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk membangun Indonesia menjadi negara adidaya. Anak Papua yang dilatih dalam program ini adalah mutiara-mutiara yang nantinya akan ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
Papua,tanah yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, adalah aset bangsa Indonesia yang sangat berharga. Mereka juga adalah bagian dari bangsa kita. Mari kita bantu mereka untuk lebih maju.
Oleh: Yohanes Surya
Pimpinan Surya Institute
[Koran SI]
Di Timur, Ilmuwan Meretas
Selama puluhan tahun, derap pembangunan selalu bergerak di Pulau Jawa. Hal ini membuat wilayah lain di Indonesia tertinggal. Salah satunya Papua. Kini, tanah di ujung Timur Indoneisia itu terus menggeliat. Sudah bukan rahasia lagi pada era Orde Baru, pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan akses hasil-hasil pembangunan di luar Jawa sangat terbatas. Tidak terkecuali Papua, sebuah tanah yang kaya sumber daya alam.
Papua selama bertahun-tahun jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan.
Karena itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam konsep pembangunan nasional. Hal ini seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pembangunan ini yang masih kurang dinikmati masyarakat Papua.
Tingkat pembangunan dunia pendidikan di Papua yang masih tertinggal mengakibatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang kaya akan hasil bumi ini rendah. Hal itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua.
IPM pada dasarnya indikator untuk mengukur capaian kualitas SDM di suatu daerah. Angka IPM terdiri atas tiga komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jika mengacu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada empat kategori yang tercermin dari peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0- 100,0. Pertama, tingkat rendah, di mana tingkat IPM hanya berada di kisaran kurang dari 50,0. Kedua, tingkat menengah ke bawah dengan IPM antara 50,00 hingga 65,9.
Ketiga, menengah ke atas dengan tingkat IPM antara 66,0-79,9. Sedangkan yang terakhir adalah tingkat tinggi dengan IPM lebih dari 80,0. Selama ini Pemerintah Daerah Papua sudah berupaya keras mengangkat tingkat kualitas SDM-nya, tapi belum terlalu signifikan mengangkat IPM. Pada 2002 tingkat IPM Papua berada di kisaran 60,1. Angka ini meningkat pada 2004 ke level 60,9. Sedangkan pada 2005, IPM Papua menjadi 62,1. Lalu, bertengger di level 62,8 pada 2006.
Jika mengacu pada parameter PBB, tingkat IPM Papua masih termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah bawah yaitu capaian IPM di antara 50,0 - 65,9, tertinggal dibanding angka nasional yaitu IPM Indonesia sebesar 69,6. Dibanding provinsi lain, Papua bahkan berada di peringkat terakhir dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Karena itu, dalam survei indikator pendidikan di Papua ini, pemerintah diharapkan mampu mendorong provinsi ini lebih maju. "Pemerintah selayaknya terus mengembangkan sistem pelayanan umum, terutama di bidang pendidikan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah," tulis BPS dalam survei tersebut.
Penyebaran permukiman di Papua yang kebanyakan tinggal di pedalaman memang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Selama ini banyak masyarakat di pedalaman Papua yang belum bisa menikmati fasilitas pendidikan. Political will pemerintah guna memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan diperlukan.
Dalam survei tersebut disarankan pengembangan jalur pendidikan nonformal. Jika hanya mengandalkan pada pendidikan formal, keterbatasan infrastruktur sekolah hingga jumlah guru masih akan menjadi kendala utama. Dengan pengembangan sektor informal semisal pemberantasan buta aksara, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan luar sekolah, dan lainnya, pendidikan hanya terbatasi ruang sekolah.
Meningkatkan kualitas SDM manusia memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Swasta pun juga diharapkan turut serta dalam program tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan Surya Institute beberapa saat lalu. Lembaga yang dipimpin Yohanes Surya ini saat ini sedang berkonsentrasi menyiapkan 15 benih pemikir dari bumi Cendrawasih.
Anak-anak usia sekolah dasar ini sedang digembleng berbagai mata pelajaran Fisika dan Matematika. "Saat ini kami sedang membuat prototipe pengembangan Matematika di Papua," ungkap Yohanes.
Setelah Papua menyumbangkan Septinus George Saa dan Annike Nelce Bowaire yang berjaya di fisika ketika berhasil merebut medali emas The First Step to Nobel Prize in Physics 2004 dan 2005, serta Surya Bonay di bidang kimia dengan merebut medali emas The First Step to Nobel Prize in Chemistry2006, kini 15 anak Papua lain disiapkan untuk merebut medali emas dalam olimpiade matematika. Setidaknya, 15 anak Papua itu hanyalah setitik mutiara hitam yang bila dipoles dengan benar akan cemerlang.
Terpenting dari itu adalah perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap sektor pendidikan agar bumi yang kaya itu tak lagi tertinggal. [Koran Sindo]
Papua selama bertahun-tahun jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan.
Karena itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam konsep pembangunan nasional. Hal ini seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pembangunan ini yang masih kurang dinikmati masyarakat Papua.
Tingkat pembangunan dunia pendidikan di Papua yang masih tertinggal mengakibatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang kaya akan hasil bumi ini rendah. Hal itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua.
IPM pada dasarnya indikator untuk mengukur capaian kualitas SDM di suatu daerah. Angka IPM terdiri atas tiga komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jika mengacu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada empat kategori yang tercermin dari peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0- 100,0. Pertama, tingkat rendah, di mana tingkat IPM hanya berada di kisaran kurang dari 50,0. Kedua, tingkat menengah ke bawah dengan IPM antara 50,00 hingga 65,9.
Ketiga, menengah ke atas dengan tingkat IPM antara 66,0-79,9. Sedangkan yang terakhir adalah tingkat tinggi dengan IPM lebih dari 80,0. Selama ini Pemerintah Daerah Papua sudah berupaya keras mengangkat tingkat kualitas SDM-nya, tapi belum terlalu signifikan mengangkat IPM. Pada 2002 tingkat IPM Papua berada di kisaran 60,1. Angka ini meningkat pada 2004 ke level 60,9. Sedangkan pada 2005, IPM Papua menjadi 62,1. Lalu, bertengger di level 62,8 pada 2006.
Jika mengacu pada parameter PBB, tingkat IPM Papua masih termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah bawah yaitu capaian IPM di antara 50,0 - 65,9, tertinggal dibanding angka nasional yaitu IPM Indonesia sebesar 69,6. Dibanding provinsi lain, Papua bahkan berada di peringkat terakhir dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Karena itu, dalam survei indikator pendidikan di Papua ini, pemerintah diharapkan mampu mendorong provinsi ini lebih maju. "Pemerintah selayaknya terus mengembangkan sistem pelayanan umum, terutama di bidang pendidikan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah," tulis BPS dalam survei tersebut.
Penyebaran permukiman di Papua yang kebanyakan tinggal di pedalaman memang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Selama ini banyak masyarakat di pedalaman Papua yang belum bisa menikmati fasilitas pendidikan. Political will pemerintah guna memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan diperlukan.
Dalam survei tersebut disarankan pengembangan jalur pendidikan nonformal. Jika hanya mengandalkan pada pendidikan formal, keterbatasan infrastruktur sekolah hingga jumlah guru masih akan menjadi kendala utama. Dengan pengembangan sektor informal semisal pemberantasan buta aksara, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan luar sekolah, dan lainnya, pendidikan hanya terbatasi ruang sekolah.
Meningkatkan kualitas SDM manusia memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Swasta pun juga diharapkan turut serta dalam program tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan Surya Institute beberapa saat lalu. Lembaga yang dipimpin Yohanes Surya ini saat ini sedang berkonsentrasi menyiapkan 15 benih pemikir dari bumi Cendrawasih.
Anak-anak usia sekolah dasar ini sedang digembleng berbagai mata pelajaran Fisika dan Matematika. "Saat ini kami sedang membuat prototipe pengembangan Matematika di Papua," ungkap Yohanes.
Setelah Papua menyumbangkan Septinus George Saa dan Annike Nelce Bowaire yang berjaya di fisika ketika berhasil merebut medali emas The First Step to Nobel Prize in Physics 2004 dan 2005, serta Surya Bonay di bidang kimia dengan merebut medali emas The First Step to Nobel Prize in Chemistry2006, kini 15 anak Papua lain disiapkan untuk merebut medali emas dalam olimpiade matematika. Setidaknya, 15 anak Papua itu hanyalah setitik mutiara hitam yang bila dipoles dengan benar akan cemerlang.
Terpenting dari itu adalah perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap sektor pendidikan agar bumi yang kaya itu tak lagi tertinggal. [Koran Sindo]
Sektor Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Supiori – Papua
Geografis dan Kependudukan
Kabupaten Supiori adalah merupakan salah satu kabupaten “Termuda” di provinsi Papua, yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Biak Numfor berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, beribukota di Sorendiweri. Wilayah kabupaten Supiori meliputi seluruh pulau Supiori serta kepulauan Mapia. Pada saat pemekaran menjadi sebuah kabupaten baru, kabupaten ini terdiri dari 3 kecamatan (distrik), yaitu : distrik Supiori Utara, Supiori Selatan dan distrik Supiori Timur. Secara geografis, kabupaten Supiori terletak pada posisi yang cukup strategis, yaitu antara 0°21’ – 1°31’ LS dan 134°47’ – 136°48’ BT. Luas daratan kabupaten Supiori adalah 572 km2.
Secara administratif, kabupaten Supiori berbatasan dengan :
Sebelah Utara dengan samudera Pasifik.
Sebelah Selatan dengan selat Yapen.
Sebelah Barat dengan selat Aruri, dan
Sebelah Timur dengan kabupaten Biak Numfor.
Sebagian besar wilayah kabupaten Supiori (hampir 95% dari luas lahan yang dimiliki) merupakan kawasan hutan lindung, sehingga usaha pertanian dan perkebunan dalam skala besar sangat sulit dikembangkan. Penetapan kawasan ini sebagai hutan lindung dilakukan setelah terjadinya bencana alam tsunami pada tahun 1996 yang menyebabkan abrasi pantai sampai ratusan meter ke darat. Dengan kondisi ini, maka sektor unggulan yang dapat dikembangkan di kabupaten Supiori adalah sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata.
Kabupaten Supiori terdiri dari 5 ( lima ) Distrik dengan jumlah penduduk 15.559 jiwa terdapat pada 38 Kampung.
- Distrik Supiori Barat 7 kampung, jumlah peduduk 1.815 jiwa
- Distrik Supiori Utara 5 kampung, jumlah penduduk 1.684 jiwa
- Distrik Supiori Timur 10 kampung, jumlah penduduk 4.978 jiwa
- Distrik Supiori Selatan 7 kampung, jumlah penduduk 2.902 jiwa
- Distrik Kepulauan Aruri 9 kampung, jumlah penduduk 4.180 jiwa
Cuaca
Kabupaten Supiori beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 31°C. Keadaan iklim ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Samudera Pasifik yang mengelilingi sebagian besar wilayaah kabupaten Supiori. Kelembaban udara berkisar antara 84% s/d 86%. Kecepatan angin rata-rata 5 m/detik, tertinggi terjadi pada bulan Oktober s/d Desember dengan kecepatan maksimum mencapai 22-23 m/detik. Curah hujan yang terjadi cukup tinggi, yaitu antara 2.000 sampai 3.500 mm/tahun. Karena posisi geografis Kabupaten Supiori yang berada pada khatulistiwa, maka dipengaruhi juga oleh angin muson tenggara dan angin muson barat laut, sehingga angin yang sepanjang tahun bertiup dapat dikategorikan kedalam 2 jenis angin , yaitu :
Angin Timur, bertiup sekitar bulan April hingga Agustus. Angin ini sangat menguntungkan transportasi laut dan kegiatan penangkapan ikan karena keadaan air laut relatif tenang.
Angin Barat, bertiup sekitar bulan September hingga Maret. Angin ini sangat mengganggu aktivitas transportasi laut dan penangkapan ikan, karena ombak dan gelombang laut cukup besar, serta biasanya curah hujanpun terjadi relatif tinggi.
Alam Pulau Supiori Dan Objek Wisata
Kabupaten Supiori memiliki berbagai objek wisata mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Dari ketiga objek wisata diatas, objek wisata alam khususnya wisata bahari adalah objek wisata yang sangat menarik. Panorama pantai dan laut yang sangat indah serta keaneka-ragaman hayati laut yang kaya akan berbagai jenis ikan serta berbagai warna-warni terumbu karang menjadi salah satu andalan pariwisata.
Wilayah Kabupaten Supiori sebagian besar memiliki pantai berpasir putih yang luas dan dapat ditemukan hampir disemua pulau.
Dikabupaten Supiori juga terdapat peninggalan Perang Dunia II seperti Goa Jepang, Tengkorak Tentara Jepang, Peralatan Perang Tentara Jepang, bom dan persenjataan perang lainnya. Objek-objek wisata seperti ini juga ditemukan di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dapat dipadukan menjadi satu paket perjalanan dari Biak ke Supiori. Akses melalui jalan darat dari Kabupaten Biak Numfor ke Kabupaten Supiori dapat ditempuh dalam waktu kurang dari empat jam.
Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan
Sebagai sebuah “Kabupaten Maritim”, sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Supiori. Potensi perikanan daerah ini sangat besar, luas perairan laut sebagai wilayah penangkapan ikan (fishing area) lebih dari 600 Km2 dengan potensi lestari sumberdaya ikan diperkirakan mencapai 300.000 ton per tahun, yang terdiri dari Jenis Pelagis Besar :Ikan Tuna 60.000 ton, Ikan Cakalang 80.000; Jenis Pelagis Kecil 50.000 ton; Jenis Demersal 80.000 ton; dan jenis ikan dan udang Karang lainnya 20.000 ton.
Berbagai jenis komoditi hasil laut bernilai ekonomis tinggi yang terdapat di Kabupaten Supiori, diantaranya sebagai berikut :
1. Jenis-jenis Ikan Pelagis
- Tuna Mata Besar (Thunnus Abesus), Tuna Ekor Kuning (Thunnus Albacares), Cakalang (Katsuwonus Pelamis) dan Tongkol (Auxis Thazard), Tenggiri Bulat (Scomberomorus Lineatus), Tenggiri Papan (Scomberomorus Guttatus), serta
- Jenis Pelagis Lainnya : Kembung, Layang, Selar, Lemuru, Tembang, dan lain-lain.
2. Jenis-Jenis Ikan Dasar (Demersal)
- Berbagai jenis Kakap, berbagai jenis Kerapu, Napoleon, Kakatua
- Kurisi Merah, Baronang, Kuwe, Hiu, Pari dan lain sebagainya.
3. Berbagai Jenis Udang Barong (Lobster)
- Lobster Mutiara (Panulirus Ornathus)
- Lobster Hijau Peka (Panulirus Poliphagus)
- Lobster Hijau Bambu (Panulirus Versicolor)
- Lobster Merah Batik (Panulirus Honamo)
- Udang Batu (Panulirus Penicilatus).
4. Berbagai Jenis Kerang-kerangan, Kepiting, Ikan Hias serta Binatang Lunak Lainnya
- Tiram, Remis, Kerang Darah, dan lain-lain
- Cumi-cumi, Sotong dan Gurita
- Kepiting Bakau dan Rajungan
- Berbagai jenis Teripang
5. Berbagai jenis Rumput Laut
- Euchema Cottoni, Euchema Edula, Euchema Spinosum,
- Gracillaria Confervoides, Gracillaria Lichenoides,
- Gelidium Rigida
- Hypnea Charoides.
Untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah Kabupaten Supiori melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa program pembangunan perikanan yaitu :
Program Pengembangan SDM : Aparatur, Nelayan, Petani Ikan, Masyarakat lokal dan Penguatan Kelembagaan; bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah serta masyarakat sebagai pelaku usaha perikanan agar lebih profesional dalam menjalankan aktivitasnya.
Program pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; bertujuan untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai potensi perikanan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perikanan. Sasaran Program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perikanan, seperti pembangunan pabrik es, pembangunan dermaga perikanan, dll.
Program Pengembangan Komoditas Unggulan : yang terdiri dari budidaya rumput laut, teripang dan berbagai jenis ikan kerapu.
Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan agar usaha perikanan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Peluang Investasi bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Supiori, antara lain :
Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan, seperti : pembangunan pabrik es batu, pembangunan coldstorage.
Usaha budidaya dan pengolahan hasil-hasil perikanan (termasuk budidaya dan pengolahan rumput laut, budidaya teripang dan kerang mutiara),
Usaha pembuatan perahu dan kapal penangkap ikan (dengan mendirikan galangan kapal kayu), serta
Kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung ikut menunjang aktivitas usaha perikanan dan pengolahan hasil produk perikanan dan kelautan, seperti toko yang khusus menyediakan peralatan tangkap dan kebutuhan para nelayan.
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi bidang perikanan yang terdapat di Kabupaten Supiori terdiri dari :
- Pelabuhan laut yang dapt disinggahi oleh kapal perintis
- Pabrik Es kapasitas 1,5 ton per hari (dalam proses pembangunan)
- Sarana komunikasi telepon seluler yang disediakan oleh Telkomsel.
- Fasilitas umum lainnya seperti, Puskesmas, Polres dan lain sebagainya.
Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian besar hasil tangkapan nelayan dan perusahaan perikanan yang beroperasi di Biak merupakan hasil tangkapan dari fishing ground di perairan laut Kabupaten Supiori, bahkan khusus untuk ikan Tuna, Cakalang serta ikan Demersal jenis kakap merah, kerapu serta ikan demersal yang memiliki nilai ekonomis tinggi lainnya, selama ini ditangkap bukan hanya oleh nelayan dari Biak saja, tetapi juga dari Makassar, Bitung, bahkan diperairan laut Supiori sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Kondisi ini semua mengindikasikan betapa kayanya perairan laut Supiori dengan berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi.
Pasar tujuan yang dapat mendukung upaya pengembangan komoditi perikanan di Kabupaten Supiori adalah :
Pasar Lokal, target pasarnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Supiori dan kota Biak yang berpusat di Pasar Ikan Biak dengan aktivitas berlangsung tiap hari.
Pasal Antar Pulau, dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan sebagai pedagang pengumpul hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijual kembali ke daerah tujuan Jayapura, Timika, Makassar dan Denpasar.
Pasal Ekspor. Selama ini dilakukan oleh dua perusahaan besar swasta yang beroperasi di Biak, yaitu PT Biak Minajaya dengan komoditi yang diekspor berupa ikan tuna dan cakalang beku, serta dilakukan juga oleh CV Banyu Biru dengan komoditi utama ikan hias.
Kabupaten Supiori merupakan tempat yang sangat baik bagi kegiatan investasi usaha perikanan, terutama perikanan tangkap. Hal ini juga didukung oleh kondisi keamanan yang terjamin dan sudah tersedianya infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi darat dari dan ke wilayah Kabupaten Supiori.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori
Kabupaten Supiori adalah merupakan salah satu kabupaten “Termuda” di provinsi Papua, yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Biak Numfor berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, beribukota di Sorendiweri. Wilayah kabupaten Supiori meliputi seluruh pulau Supiori serta kepulauan Mapia. Pada saat pemekaran menjadi sebuah kabupaten baru, kabupaten ini terdiri dari 3 kecamatan (distrik), yaitu : distrik Supiori Utara, Supiori Selatan dan distrik Supiori Timur. Secara geografis, kabupaten Supiori terletak pada posisi yang cukup strategis, yaitu antara 0°21’ – 1°31’ LS dan 134°47’ – 136°48’ BT. Luas daratan kabupaten Supiori adalah 572 km2.
Secara administratif, kabupaten Supiori berbatasan dengan :
Sebelah Utara dengan samudera Pasifik.
Sebelah Selatan dengan selat Yapen.
Sebelah Barat dengan selat Aruri, dan
Sebelah Timur dengan kabupaten Biak Numfor.
Sebagian besar wilayah kabupaten Supiori (hampir 95% dari luas lahan yang dimiliki) merupakan kawasan hutan lindung, sehingga usaha pertanian dan perkebunan dalam skala besar sangat sulit dikembangkan. Penetapan kawasan ini sebagai hutan lindung dilakukan setelah terjadinya bencana alam tsunami pada tahun 1996 yang menyebabkan abrasi pantai sampai ratusan meter ke darat. Dengan kondisi ini, maka sektor unggulan yang dapat dikembangkan di kabupaten Supiori adalah sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata.
Kabupaten Supiori terdiri dari 5 ( lima ) Distrik dengan jumlah penduduk 15.559 jiwa terdapat pada 38 Kampung.
- Distrik Supiori Barat 7 kampung, jumlah peduduk 1.815 jiwa
- Distrik Supiori Utara 5 kampung, jumlah penduduk 1.684 jiwa
- Distrik Supiori Timur 10 kampung, jumlah penduduk 4.978 jiwa
- Distrik Supiori Selatan 7 kampung, jumlah penduduk 2.902 jiwa
- Distrik Kepulauan Aruri 9 kampung, jumlah penduduk 4.180 jiwa
Cuaca
Kabupaten Supiori beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 31°C. Keadaan iklim ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Samudera Pasifik yang mengelilingi sebagian besar wilayaah kabupaten Supiori. Kelembaban udara berkisar antara 84% s/d 86%. Kecepatan angin rata-rata 5 m/detik, tertinggi terjadi pada bulan Oktober s/d Desember dengan kecepatan maksimum mencapai 22-23 m/detik. Curah hujan yang terjadi cukup tinggi, yaitu antara 2.000 sampai 3.500 mm/tahun. Karena posisi geografis Kabupaten Supiori yang berada pada khatulistiwa, maka dipengaruhi juga oleh angin muson tenggara dan angin muson barat laut, sehingga angin yang sepanjang tahun bertiup dapat dikategorikan kedalam 2 jenis angin , yaitu :
Angin Timur, bertiup sekitar bulan April hingga Agustus. Angin ini sangat menguntungkan transportasi laut dan kegiatan penangkapan ikan karena keadaan air laut relatif tenang.
Angin Barat, bertiup sekitar bulan September hingga Maret. Angin ini sangat mengganggu aktivitas transportasi laut dan penangkapan ikan, karena ombak dan gelombang laut cukup besar, serta biasanya curah hujanpun terjadi relatif tinggi.
Alam Pulau Supiori Dan Objek Wisata
Kabupaten Supiori memiliki berbagai objek wisata mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Dari ketiga objek wisata diatas, objek wisata alam khususnya wisata bahari adalah objek wisata yang sangat menarik. Panorama pantai dan laut yang sangat indah serta keaneka-ragaman hayati laut yang kaya akan berbagai jenis ikan serta berbagai warna-warni terumbu karang menjadi salah satu andalan pariwisata.
Wilayah Kabupaten Supiori sebagian besar memiliki pantai berpasir putih yang luas dan dapat ditemukan hampir disemua pulau.
Dikabupaten Supiori juga terdapat peninggalan Perang Dunia II seperti Goa Jepang, Tengkorak Tentara Jepang, Peralatan Perang Tentara Jepang, bom dan persenjataan perang lainnya. Objek-objek wisata seperti ini juga ditemukan di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dapat dipadukan menjadi satu paket perjalanan dari Biak ke Supiori. Akses melalui jalan darat dari Kabupaten Biak Numfor ke Kabupaten Supiori dapat ditempuh dalam waktu kurang dari empat jam.
Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan
Sebagai sebuah “Kabupaten Maritim”, sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Supiori. Potensi perikanan daerah ini sangat besar, luas perairan laut sebagai wilayah penangkapan ikan (fishing area) lebih dari 600 Km2 dengan potensi lestari sumberdaya ikan diperkirakan mencapai 300.000 ton per tahun, yang terdiri dari Jenis Pelagis Besar :Ikan Tuna 60.000 ton, Ikan Cakalang 80.000; Jenis Pelagis Kecil 50.000 ton; Jenis Demersal 80.000 ton; dan jenis ikan dan udang Karang lainnya 20.000 ton.
Berbagai jenis komoditi hasil laut bernilai ekonomis tinggi yang terdapat di Kabupaten Supiori, diantaranya sebagai berikut :
1. Jenis-jenis Ikan Pelagis
- Tuna Mata Besar (Thunnus Abesus), Tuna Ekor Kuning (Thunnus Albacares), Cakalang (Katsuwonus Pelamis) dan Tongkol (Auxis Thazard), Tenggiri Bulat (Scomberomorus Lineatus), Tenggiri Papan (Scomberomorus Guttatus), serta
- Jenis Pelagis Lainnya : Kembung, Layang, Selar, Lemuru, Tembang, dan lain-lain.
2. Jenis-Jenis Ikan Dasar (Demersal)
- Berbagai jenis Kakap, berbagai jenis Kerapu, Napoleon, Kakatua
- Kurisi Merah, Baronang, Kuwe, Hiu, Pari dan lain sebagainya.
3. Berbagai Jenis Udang Barong (Lobster)
- Lobster Mutiara (Panulirus Ornathus)
- Lobster Hijau Peka (Panulirus Poliphagus)
- Lobster Hijau Bambu (Panulirus Versicolor)
- Lobster Merah Batik (Panulirus Honamo)
- Udang Batu (Panulirus Penicilatus).
4. Berbagai Jenis Kerang-kerangan, Kepiting, Ikan Hias serta Binatang Lunak Lainnya
- Tiram, Remis, Kerang Darah, dan lain-lain
- Cumi-cumi, Sotong dan Gurita
- Kepiting Bakau dan Rajungan
- Berbagai jenis Teripang
5. Berbagai jenis Rumput Laut
- Euchema Cottoni, Euchema Edula, Euchema Spinosum,
- Gracillaria Confervoides, Gracillaria Lichenoides,
- Gelidium Rigida
- Hypnea Charoides.
Untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah Kabupaten Supiori melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa program pembangunan perikanan yaitu :
Program Pengembangan SDM : Aparatur, Nelayan, Petani Ikan, Masyarakat lokal dan Penguatan Kelembagaan; bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah serta masyarakat sebagai pelaku usaha perikanan agar lebih profesional dalam menjalankan aktivitasnya.
Program pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; bertujuan untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai potensi perikanan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Perikanan. Sasaran Program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perikanan, seperti pembangunan pabrik es, pembangunan dermaga perikanan, dll.
Program Pengembangan Komoditas Unggulan : yang terdiri dari budidaya rumput laut, teripang dan berbagai jenis ikan kerapu.
Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan agar usaha perikanan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Peluang Investasi bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Supiori, antara lain :
Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan, seperti : pembangunan pabrik es batu, pembangunan coldstorage.
Usaha budidaya dan pengolahan hasil-hasil perikanan (termasuk budidaya dan pengolahan rumput laut, budidaya teripang dan kerang mutiara),
Usaha pembuatan perahu dan kapal penangkap ikan (dengan mendirikan galangan kapal kayu), serta
Kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung ikut menunjang aktivitas usaha perikanan dan pengolahan hasil produk perikanan dan kelautan, seperti toko yang khusus menyediakan peralatan tangkap dan kebutuhan para nelayan.
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi bidang perikanan yang terdapat di Kabupaten Supiori terdiri dari :
- Pelabuhan laut yang dapt disinggahi oleh kapal perintis
- Pabrik Es kapasitas 1,5 ton per hari (dalam proses pembangunan)
- Sarana komunikasi telepon seluler yang disediakan oleh Telkomsel.
- Fasilitas umum lainnya seperti, Puskesmas, Polres dan lain sebagainya.
Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian besar hasil tangkapan nelayan dan perusahaan perikanan yang beroperasi di Biak merupakan hasil tangkapan dari fishing ground di perairan laut Kabupaten Supiori, bahkan khusus untuk ikan Tuna, Cakalang serta ikan Demersal jenis kakap merah, kerapu serta ikan demersal yang memiliki nilai ekonomis tinggi lainnya, selama ini ditangkap bukan hanya oleh nelayan dari Biak saja, tetapi juga dari Makassar, Bitung, bahkan diperairan laut Supiori sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Kondisi ini semua mengindikasikan betapa kayanya perairan laut Supiori dengan berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi.
Pasar tujuan yang dapat mendukung upaya pengembangan komoditi perikanan di Kabupaten Supiori adalah :
Pasar Lokal, target pasarnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Supiori dan kota Biak yang berpusat di Pasar Ikan Biak dengan aktivitas berlangsung tiap hari.
Pasal Antar Pulau, dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan sebagai pedagang pengumpul hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijual kembali ke daerah tujuan Jayapura, Timika, Makassar dan Denpasar.
Pasal Ekspor. Selama ini dilakukan oleh dua perusahaan besar swasta yang beroperasi di Biak, yaitu PT Biak Minajaya dengan komoditi yang diekspor berupa ikan tuna dan cakalang beku, serta dilakukan juga oleh CV Banyu Biru dengan komoditi utama ikan hias.
Kabupaten Supiori merupakan tempat yang sangat baik bagi kegiatan investasi usaha perikanan, terutama perikanan tangkap. Hal ini juga didukung oleh kondisi keamanan yang terjamin dan sudah tersedianya infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi darat dari dan ke wilayah Kabupaten Supiori.
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori
Wisata Bahari/Maritim Supiori
Wisata Bahari pada hakekatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan, berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Beberapa jenis kegiatan wisata bahari pada saat ini sudah dikembangkan baik pemerintah ataupun swasta, di antaranya wisata alam, pemancingan, berenang, selancar, berlayar, rekreasi pantai dan wisata pesiar.
Miras Terus Menghantui Generasi Papua
GERAKAN membangun Papua secara menyeluruh lewat pendidikan, kesehatan, infastruktur tentu menjadi pilihan yang di dengungkan pemerintah lewat Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Bagaimana pun pembangunan terlaksana dibutuhkan SDM yang siap menyalur pembangunan itu. Apalagi terjadinya pemekaran provinsi, Kab/Kota, Distrik dan Kampung-kampung. Pemerintah siap membangun daerah, tetapi tonggak penerus bangsa sulit mendapat tempat, karena minuman keras (Miras) menghantui generasi Papua terus terjadi.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Sorong, Apolos Sewa, SH yang ditemui media ini (24/8) mengatakan pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diminta meninjau kembali perizinan pemasokan minuman keras (Miras) untuk mencegah terjadinya kekerasan selamam ini terjadi pada generasi Papua, lebih lagi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga (KDRT).Pemasokan miras jangan hanya dilihat dari sisi penerimaan terhadap retribusi daerah namun harus juga dilihat aspek negatifnya, salah satu penyebab terjadinya berbagai tindakan kejahatan.
Adolfina Kondologit sebagai tokoh perempuan Papua, mengakui, "banyak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT akibat miras. "Jika pemerintah Provinis Papua maupun Papua Barat tidak meninjau regulasi tentang pemasokan Miras maka diprediksi kasus KDRT yang dialami kaum perempuan maupun anak-anak terus bertambah," katanya.
Untuk mengeleminir kasus KDRT di setiap rumah tangga, menurut Adolfina Kondologit, pemerintah Papua maupun Papua Barat melalui instasni terkait dapat menarik kembali peraturan daerah yang menyangkut pemasokan miras ke daerah ini. "Kita sudah mengetahui penyebab KDRT termasuk generasi penerus di Kota Sorong maupun Papua umumnya sangat tinggi karena akibat mengkomsumsi miras tapi kenyataan saat ini pemasokan minuman beralkohol tetap saja terjadi, ungkap Kondologit yang juga ketua Kordintaor Forum Perempuan Papua (FPP) wilayah Kabupaten Sorong.
Ia menambahkan, lihat saja dunia malam saat ini milik generasi muda, bila tidak dicegah munculah kekerasan, pembunuhan, HIV/AIDS karena miras yang merubah prilaku yang baik jadi kurang baik. Lihat saja di Kota Sorong, aktifitas penjualan miras masih marak terjadi di beberapa kios maupun toko di sudut-sudut kota ini dalam beberapa bulan terakhir.
Bahkan, jika pada hari Sabtu dan minggu hari raya pembelian miras di berbagai kios maupun toko mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasanya, terutama pada saat kedatangan kapal penumpang di pelabuhan laut Kota Sorong, terangnya.
Oleh : Frans Ign Bobii
[KabarIndonesia]
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Sorong, Apolos Sewa, SH yang ditemui media ini (24/8) mengatakan pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diminta meninjau kembali perizinan pemasokan minuman keras (Miras) untuk mencegah terjadinya kekerasan selamam ini terjadi pada generasi Papua, lebih lagi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga (KDRT).Pemasokan miras jangan hanya dilihat dari sisi penerimaan terhadap retribusi daerah namun harus juga dilihat aspek negatifnya, salah satu penyebab terjadinya berbagai tindakan kejahatan.
Adolfina Kondologit sebagai tokoh perempuan Papua, mengakui, "banyak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT akibat miras. "Jika pemerintah Provinis Papua maupun Papua Barat tidak meninjau regulasi tentang pemasokan Miras maka diprediksi kasus KDRT yang dialami kaum perempuan maupun anak-anak terus bertambah," katanya.
Untuk mengeleminir kasus KDRT di setiap rumah tangga, menurut Adolfina Kondologit, pemerintah Papua maupun Papua Barat melalui instasni terkait dapat menarik kembali peraturan daerah yang menyangkut pemasokan miras ke daerah ini. "Kita sudah mengetahui penyebab KDRT termasuk generasi penerus di Kota Sorong maupun Papua umumnya sangat tinggi karena akibat mengkomsumsi miras tapi kenyataan saat ini pemasokan minuman beralkohol tetap saja terjadi, ungkap Kondologit yang juga ketua Kordintaor Forum Perempuan Papua (FPP) wilayah Kabupaten Sorong.
Ia menambahkan, lihat saja dunia malam saat ini milik generasi muda, bila tidak dicegah munculah kekerasan, pembunuhan, HIV/AIDS karena miras yang merubah prilaku yang baik jadi kurang baik. Lihat saja di Kota Sorong, aktifitas penjualan miras masih marak terjadi di beberapa kios maupun toko di sudut-sudut kota ini dalam beberapa bulan terakhir.
Bahkan, jika pada hari Sabtu dan minggu hari raya pembelian miras di berbagai kios maupun toko mengalami peningkatan signifikan dibanding hari biasanya, terutama pada saat kedatangan kapal penumpang di pelabuhan laut Kota Sorong, terangnya.
Oleh : Frans Ign Bobii
[KabarIndonesia]
Pembangunan Kantor Stasiun Biak TV Diusulkan Rp 1,5 M
Biak - Pembangunan kantor stasiun Biak TV rencananya akan dilakukan pada tahun anggaran 2009 ini. Selain itu, sejumlah hal-hal yang dinilai masih kurang terus dibenahi secara bertahap.
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor mengusulkan Rp.1,5 miliar untuk pengadaan tanah dan pembangunan stasiun Biak TV ini.
"Dalam program yang kami usulkan, untuk pembangunan kantor Biak TV diusulkan Rp.1,5 miliar. Mudah-mudahan ada anggaran dan terealiasi tahun anggaran 2009 ini," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor Drs Yustinus Woff, MM.
Dikatakan, pengelolaan Biak TV ke depan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebab keberadaan Biak TV ini tidak hanya akan menyampaikan program-program pemerintah semata, namun masyarakat juga akan memanfaatkannya.
"Biak TV tentunya sebagai salah satu media komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya, namun disisi lain tentunya tidak terlepas sebagai sumber informasi pembangunan pemerintah daerah," tandas.
Dikatakan, supaya Biak TV lebih eksis ke depan, maka sumber daya manusia yang akan digunakan sebagai karyawan kualitasnya akan menjadi perhatian serius. Dimana, semua karyawannya diberbagai divisi akan dimagangkan masing-masing untuk menimba ilmu di TV nasional ternama di Jakarta.
"Semua karyawan nantinya akan akami magangkan ke TV nasional yang sudah maju. Namun semua ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran," tandasnya. [ito/ary-Cepos]
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor mengusulkan Rp.1,5 miliar untuk pengadaan tanah dan pembangunan stasiun Biak TV ini.
"Dalam program yang kami usulkan, untuk pembangunan kantor Biak TV diusulkan Rp.1,5 miliar. Mudah-mudahan ada anggaran dan terealiasi tahun anggaran 2009 ini," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor Drs Yustinus Woff, MM.
Dikatakan, pengelolaan Biak TV ke depan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebab keberadaan Biak TV ini tidak hanya akan menyampaikan program-program pemerintah semata, namun masyarakat juga akan memanfaatkannya.
"Biak TV tentunya sebagai salah satu media komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya, namun disisi lain tentunya tidak terlepas sebagai sumber informasi pembangunan pemerintah daerah," tandas.
Dikatakan, supaya Biak TV lebih eksis ke depan, maka sumber daya manusia yang akan digunakan sebagai karyawan kualitasnya akan menjadi perhatian serius. Dimana, semua karyawannya diberbagai divisi akan dimagangkan masing-masing untuk menimba ilmu di TV nasional ternama di Jakarta.
"Semua karyawan nantinya akan akami magangkan ke TV nasional yang sudah maju. Namun semua ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran," tandasnya. [ito/ary-Cepos]
Kosek Hanudnas Biak Butuh Sembilan Radar
Biak - Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas) IV Kabupaten Biak Numfor, Papua membutuhkan sembilan satuan radar untuk mendukung pengamanan udara di wilayah timur Indonesia, tiga di antaranya telah beroperasi.
Panglima Komando Sektor (Pangkosek) Hanudnas IV Biak Kolonel (Pnb) Hadiyan S di Biak, mengatakan tiga dari sembilan satuan radar yang dibutuhkan, yaitu di Kupang, Saumlaki serta Biak telah beroperasi melakukan pemantauan pesawat di wilayah Indonesia bagian timur.
"Untuk 2010 satu unit radar TNI AU akan mulai dibangun di Kabupaten Merauke, sedangkan pada 2011 dilanjutkan di Timika, Kabupaten Mimika," kata Kolonel Hadiyan.
Ia mengatakan, daerah lain yang juga membutuhkan radar TNI AU yakni Ambon, Halmahera, Fakfak dan Jayapura.
Untuk lokasi radar TNI AU di Merauke, lanjutnya, mulai 2010 dibangun infrastrukturnya berupa bangunan fisik serta fasilitas pendukung lain seperti asrama.
Di wilayah Merauke, lanjutnya, pembangunan satuan radar TNI AU sangat mendesak karena daerah ini berbatasan dengan negara tetangga Ausralia dan Papua Nugini.
"Yang jelas program pembangunan radar tetap berjalan meskipun secara bertahap dilakukan Hanudnas IV Biak," katanya.
Dia mengatakan, fungsi radar selain untuk memantau pesawat juga sebagai pemandu bagi pesawat TNI dalam rangka mendukung pengamanan operasi wilayah udara NKRI.
Menyinggung hasil pemantauan satuan radar TNI AU di Tanjung Barari Biak, Hadiyan mengatakan, cukup bagus kinerjanya karena selain dapat memonitor pesawat yang melintas juga membantu memandu pesawat TNI AU dalam rangka pengamanan wilayah udara Indonesia
"Setiap kali ada pesawat melintas tetap terpantau, karena itu saya harapkan pembangunan radar baru di Merauke mampu memperkuat kekuatan TNI AU di wilayah Kosek IV Hanudnas Biak," kata Kolonel (Pnb) Hadiyan. [ANTARA News]
Panglima Komando Sektor (Pangkosek) Hanudnas IV Biak Kolonel (Pnb) Hadiyan S di Biak, mengatakan tiga dari sembilan satuan radar yang dibutuhkan, yaitu di Kupang, Saumlaki serta Biak telah beroperasi melakukan pemantauan pesawat di wilayah Indonesia bagian timur.
"Untuk 2010 satu unit radar TNI AU akan mulai dibangun di Kabupaten Merauke, sedangkan pada 2011 dilanjutkan di Timika, Kabupaten Mimika," kata Kolonel Hadiyan.
Ia mengatakan, daerah lain yang juga membutuhkan radar TNI AU yakni Ambon, Halmahera, Fakfak dan Jayapura.
Untuk lokasi radar TNI AU di Merauke, lanjutnya, mulai 2010 dibangun infrastrukturnya berupa bangunan fisik serta fasilitas pendukung lain seperti asrama.
Di wilayah Merauke, lanjutnya, pembangunan satuan radar TNI AU sangat mendesak karena daerah ini berbatasan dengan negara tetangga Ausralia dan Papua Nugini.
"Yang jelas program pembangunan radar tetap berjalan meskipun secara bertahap dilakukan Hanudnas IV Biak," katanya.
Dia mengatakan, fungsi radar selain untuk memantau pesawat juga sebagai pemandu bagi pesawat TNI dalam rangka mendukung pengamanan operasi wilayah udara NKRI.
Menyinggung hasil pemantauan satuan radar TNI AU di Tanjung Barari Biak, Hadiyan mengatakan, cukup bagus kinerjanya karena selain dapat memonitor pesawat yang melintas juga membantu memandu pesawat TNI AU dalam rangka pengamanan wilayah udara Indonesia
"Setiap kali ada pesawat melintas tetap terpantau, karena itu saya harapkan pembangunan radar baru di Merauke mampu memperkuat kekuatan TNI AU di wilayah Kosek IV Hanudnas Biak," kata Kolonel (Pnb) Hadiyan. [ANTARA News]
Banyak Anak Papua Sulit Dapat Akses Pendidikan
Jayapura - Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan masih banyak anak di Papua yang masih sulit mengakses pendidikan dan tidak bisa menikmati kegembiraan seperti anak Indonesia lainnya.
"Faktor yang menyebabkan anak Papua sulit akses pendidikan adalah karena kurang mampu dalam ekonomi, dan tidak mendapat kesempatan untuk menikmati hal-hal yang dirasakan anak-anak pada umumnya," kata Barnabas Suebu, SH, di Jayapura, Kamis.
Barnabas mengatakan di pedalaman, pesisir pantai, dan pulau-pulau terpencil masih banyak anak yang banting tulang bekerja keras membantu orang tua (Ortu) untuk mempertahankan hidup, sedangkan untuk mengecam pendidikan, bermain, dan mengembangkan diri, mereka tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan.
Ia menjelaskan, rendahnya kualitas kehidupan gizi buruk, kualitas kesehatan yang rendah, kehidupan yang rendah, dan pendidikan yang rendah menjadi bagian kehidupan mereka sehingga berpengaruh pada kualitas sumber daya anak tersebut dan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum.
"Hal-hal ini seharusnya jadi perhatian kita bersama agar pengembangan SDM anak di Papua bisa merata tanpa ada perbedaan kualitas antara di kota dan di kampung," katanya.
Menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi telah melaksanakan program pembangunan dengan filosofi membangun dari kampung ke kota yang tertuang dalam konsep pembangunan rencana strategis pembangunan kampung (Respek).
Lebih lanjut ia mengatakan program (Respek) adalah program pemberdayaan dan pengulasan bagi masyarakat untuk mereka menjadi subjek pembangunan dalam membangun dirinya serta lingkungannya sendiri dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.
"Apabila dapat berjalan dengan baik maka dengan sendirinya SDM di kampung-kampung pun akan ikut terbangun," ujarnya.
Menurut dia, program kesejahteraan kampung sangat penting.
"Sebab ketika kampung sejahtera maka kualitas SDM juga semakin baik dan anak-anak Indonesia asal Papua dapat bertumbuh dan berkembang dengan kualitas hidup yang baik serta terbebas dari penyakit sosial," katanya.
Untuk itu, dia berharap bisa mendapat dukungan dari semua aspek, sehingga pelayanan yang selama ini diberikan terhadap anak-anak Papua yang lebih difokuskan bagi mereka yang berada di kampung-kampung agar dapat bertumbuh dan berkembang dan menikmati pendidikan yang layak sama seperti yang ada di kota-kota. [Antara/FINROLL News]
"Faktor yang menyebabkan anak Papua sulit akses pendidikan adalah karena kurang mampu dalam ekonomi, dan tidak mendapat kesempatan untuk menikmati hal-hal yang dirasakan anak-anak pada umumnya," kata Barnabas Suebu, SH, di Jayapura, Kamis.
Barnabas mengatakan di pedalaman, pesisir pantai, dan pulau-pulau terpencil masih banyak anak yang banting tulang bekerja keras membantu orang tua (Ortu) untuk mempertahankan hidup, sedangkan untuk mengecam pendidikan, bermain, dan mengembangkan diri, mereka tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan.
Ia menjelaskan, rendahnya kualitas kehidupan gizi buruk, kualitas kesehatan yang rendah, kehidupan yang rendah, dan pendidikan yang rendah menjadi bagian kehidupan mereka sehingga berpengaruh pada kualitas sumber daya anak tersebut dan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum.
"Hal-hal ini seharusnya jadi perhatian kita bersama agar pengembangan SDM anak di Papua bisa merata tanpa ada perbedaan kualitas antara di kota dan di kampung," katanya.
Menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi telah melaksanakan program pembangunan dengan filosofi membangun dari kampung ke kota yang tertuang dalam konsep pembangunan rencana strategis pembangunan kampung (Respek).
Lebih lanjut ia mengatakan program (Respek) adalah program pemberdayaan dan pengulasan bagi masyarakat untuk mereka menjadi subjek pembangunan dalam membangun dirinya serta lingkungannya sendiri dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.
"Apabila dapat berjalan dengan baik maka dengan sendirinya SDM di kampung-kampung pun akan ikut terbangun," ujarnya.
Menurut dia, program kesejahteraan kampung sangat penting.
"Sebab ketika kampung sejahtera maka kualitas SDM juga semakin baik dan anak-anak Indonesia asal Papua dapat bertumbuh dan berkembang dengan kualitas hidup yang baik serta terbebas dari penyakit sosial," katanya.
Untuk itu, dia berharap bisa mendapat dukungan dari semua aspek, sehingga pelayanan yang selama ini diberikan terhadap anak-anak Papua yang lebih difokuskan bagi mereka yang berada di kampung-kampung agar dapat bertumbuh dan berkembang dan menikmati pendidikan yang layak sama seperti yang ada di kota-kota. [Antara/FINROLL News]
Kelaparan di Bumi Papua, Kenapa Harus Terjadi Lagi?
Bencana kelaparan di Yahokimo bukan yang pertama kalinya. pada awal pemerintahan SBY, memasuki tahun pertama yaitu tahun 2005, di Kabupaten Yahokimo juga pernah dilanda bencana kelaparan yang menewaskan kurang lebih 55 orang. Bencana tersebut terjadi karena penduduk gagal panen yang disebabkan curah hujan yang begitu tinggi. Bahkan pihak pemerintah yang menugaskan Aburizal Bakri yang waktu itu menjabat sebagai menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat diperintahkan untuk menyelesaikan kasus kelaparan di bumi Papua. Saat ini, di Kabupaten Yahokimo kembali terjadi bencana yang serupa.
Kini, tepat di ujung di penghujung masa pemerintahan Kabinet Indonesia Indonesia bersatu akan berakhir. Abu Rizal bakrie juga masih duduk dalam pemerintahan, dengan posisi yang sama. Itu artinya diawal dan diakhir pemerintahan SBY kondisi Papua khususnya Yahukimo masih belum banyak berubah, ternyata bencana kelaparan empat tahun lalu kembali terjadi. Padahal kalau dilihat uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Papua tidak sedikit.
Dalam program otonomi khusus sejak tahun 2001 Papua mendapat kucuran dana sebesar Rp20 triliun, kalau saat ini Bupati Yahukimo, Ones Pahabol menyarankan kepada pemerintah, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang dilanda bencana kelaparan di Yahukimo, tentu sudah wajar adanya. Akan tetapi public mungkin jelas tidak menutup mata dengan kucuran dana otonomi khusus. Karena angka Rp 20 triliun adalah sangat besar, apalagi dengna jumlah penduduk yang hanya sekitar 2150 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 317.000 km2 lebih.
Kalau dibagi rata kemungkinan akan melimpah, tetapi tentu tidak demikian adanya. Setidaknya roda perekonomian dapat tumbuh dan masyarakat disana akan merasakan dampak dari pembangunan apabila maksimal dana tersebut difungsikan untuk perkembangan dan kemajuan Papua.
Inilah kondisi yang sangat memprihatikan, semestinya pemerintah daerah tidak boleh jatuh pada lubang yang sama, hal tersebut jelas menggambarkan tidak professional pengelolaan anggaran yang selama ini dikucurkan untuk perkembangan dan kemakmuran bumi Papua. Kemana raibnya dana begitu besar yang selama ini dikucurkan dalam otonomi khusus. Jangan sampai dana tersebut masuk ke segelintir elite-elite di Papua yang haus akan uang rakyat atau bahkan ditimbun untuk tujuan lain.
Hendriwan Angkasa
Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat
[Okezone]
Kini, tepat di ujung di penghujung masa pemerintahan Kabinet Indonesia Indonesia bersatu akan berakhir. Abu Rizal bakrie juga masih duduk dalam pemerintahan, dengan posisi yang sama. Itu artinya diawal dan diakhir pemerintahan SBY kondisi Papua khususnya Yahukimo masih belum banyak berubah, ternyata bencana kelaparan empat tahun lalu kembali terjadi. Padahal kalau dilihat uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Papua tidak sedikit.
Dalam program otonomi khusus sejak tahun 2001 Papua mendapat kucuran dana sebesar Rp20 triliun, kalau saat ini Bupati Yahukimo, Ones Pahabol menyarankan kepada pemerintah, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang dilanda bencana kelaparan di Yahukimo, tentu sudah wajar adanya. Akan tetapi public mungkin jelas tidak menutup mata dengan kucuran dana otonomi khusus. Karena angka Rp 20 triliun adalah sangat besar, apalagi dengna jumlah penduduk yang hanya sekitar 2150 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 317.000 km2 lebih.
Kalau dibagi rata kemungkinan akan melimpah, tetapi tentu tidak demikian adanya. Setidaknya roda perekonomian dapat tumbuh dan masyarakat disana akan merasakan dampak dari pembangunan apabila maksimal dana tersebut difungsikan untuk perkembangan dan kemajuan Papua.
Inilah kondisi yang sangat memprihatikan, semestinya pemerintah daerah tidak boleh jatuh pada lubang yang sama, hal tersebut jelas menggambarkan tidak professional pengelolaan anggaran yang selama ini dikucurkan untuk perkembangan dan kemakmuran bumi Papua. Kemana raibnya dana begitu besar yang selama ini dikucurkan dalam otonomi khusus. Jangan sampai dana tersebut masuk ke segelintir elite-elite di Papua yang haus akan uang rakyat atau bahkan ditimbun untuk tujuan lain.
Hendriwan Angkasa
Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat
[Okezone]
Kejari Biak Selidiki Dugaan Korupsi Dinkes Supiori
Biak - Jajaran penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Biak Numfor, Papua, masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Supiori.
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Abraham B Sitinjak SH MH di Biak, Selasa, menyebutkan, penyelidikan itu dilakukan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Biak terhadap pengelola dana kesehatan dinas kesehatan tahun anggaran 2007.
"Penyidik Kejari Biak masih melakukan pengumpulan data terhadap laporan serta temuan di lapangan terhadap dugaan korupsi Dinkes Supiori, ya termasuk kepala dinasnya berinisil JS telah diperiksa," kata Kajari Sitinjak.
Dia mengakui, meski pihaknya telah memeriksa sejumlah pejabat terkait dinas kesehatan Supiori hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena sedang dalam pengumpulan data maupun keterangan saksi.
Kajari berjanji jika dalam penyelidikan Tim Tipikor Kejari Biak terhadap penyelewengan dana proyek di lingkup dinas kesehatan Supiori pihaknya akan menindak para pelakunya hingga ke pengadilan setempat.
"Jajaran Kejaksaan Biak telah berkomitmen akan menyeret para koruptor yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara sesuai hukum yang berlaku," ungkap Kajari Sitinjak.
Penanganan kasus korupsi di Kabupaten pemekaran Supiori hingga September 2009 telah menetapkan tujuh tersangka pelaku tindak pidana korupsi pada beberapa satuan perangkat kerja daerah.
Tiga berkas kasus pengadaan "speed boat" Subdin Perikanan dan Pertanian tahun 2006 sebesar Rp400 juta dengan tersangkanya HK, DFK serta YM serta satu proyek pembangunan "whorkshop" Dinas Perikanan tahun 2007 sebesar Rp199.650.000.
Sementara tiga tersangka penyalahgunaan dana perjalanan dinas dan honorarium pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2007 dengan tiga tersangka JP (mantan kepala Bappeda), AA (bendahara) serta RK (mantan Kabag keuangan Supiori) dengan kerugian negara mencapai Rp2,487 Miliar. [Antara/FINROLL News]
Kepala Kejaksaan Negeri Biak Abraham B Sitinjak SH MH di Biak, Selasa, menyebutkan, penyelidikan itu dilakukan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Biak terhadap pengelola dana kesehatan dinas kesehatan tahun anggaran 2007.
"Penyidik Kejari Biak masih melakukan pengumpulan data terhadap laporan serta temuan di lapangan terhadap dugaan korupsi Dinkes Supiori, ya termasuk kepala dinasnya berinisil JS telah diperiksa," kata Kajari Sitinjak.
Dia mengakui, meski pihaknya telah memeriksa sejumlah pejabat terkait dinas kesehatan Supiori hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena sedang dalam pengumpulan data maupun keterangan saksi.
Kajari berjanji jika dalam penyelidikan Tim Tipikor Kejari Biak terhadap penyelewengan dana proyek di lingkup dinas kesehatan Supiori pihaknya akan menindak para pelakunya hingga ke pengadilan setempat.
"Jajaran Kejaksaan Biak telah berkomitmen akan menyeret para koruptor yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara sesuai hukum yang berlaku," ungkap Kajari Sitinjak.
Penanganan kasus korupsi di Kabupaten pemekaran Supiori hingga September 2009 telah menetapkan tujuh tersangka pelaku tindak pidana korupsi pada beberapa satuan perangkat kerja daerah.
Tiga berkas kasus pengadaan "speed boat" Subdin Perikanan dan Pertanian tahun 2006 sebesar Rp400 juta dengan tersangkanya HK, DFK serta YM serta satu proyek pembangunan "whorkshop" Dinas Perikanan tahun 2007 sebesar Rp199.650.000.
Sementara tiga tersangka penyalahgunaan dana perjalanan dinas dan honorarium pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2007 dengan tiga tersangka JP (mantan kepala Bappeda), AA (bendahara) serta RK (mantan Kabag keuangan Supiori) dengan kerugian negara mencapai Rp2,487 Miliar. [Antara/FINROLL News]
Giliran Kepala Dispenda Supiori Ditahan Jaksa
Biak - Perang terhadap kasus korupsi yang ada dijajaran Pemerintah Kabupaten Supiori dan Biak Numfor terus dilakukan Kejaksaan Negeri Biak dan giliran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, RK, B.Sc resmi ditahan Kejari Biak, Senin (14/9).
Penahanan terhadap tersangka terkait dengan dugaan korupsi dana perjalanan dinas pejabat eselon sebesar Rp 2,47 miliar di Bappeda Supiori tahun anggaran 2007 lalu. Saat itu RK masih menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Supiori.
Dalam penyidikan yang dilakukan jaksa, RK dinilai memiliki peranan sangat strategis dalam pencairan uang miliaran rupiah tersebut. Dimana dia mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM), namun tidak ada Surat Perintah Pembayaran (SPP).
Dengan penahanan RK tersebut, maka tersangka dugaan korupsi di dana perjalanan dinas pejabat eselon di Bappeda Supiori sudah dua yang ditahan jaksa .dan saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Biak. Beberapa waktu sebelumnya jaksa telah menahan mantan Kepala Bappeda Supiori Drs. JK, M.Si.
Tersangka RK sendiri sebenarnya sempat akan menolak untuk ditahan dengan alasan meminta Kejari Biak memberikan waktu 3 hari untuk mencari pengacara. Permintaan itu dituangkan dalam bentuk surat, namun permintaan itu ditolak oleh Kajari Biak Abraham B Sitinjak, SH, MH. Alasannya, Sitinjak mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengacara namun ditolak tersangka.
Bahkan tersangka yang digiring petugas keatas mobil tahanan sempat mencak-mencak ketika akan difoto jaksa. Meski begitu, tersangka dengan berbesar hati naik ke mobil tahanan milik Kejari Biak lalu digiring ke LP Biak.
"Sesuai dengan aturan bahwa untuk kasus ancaman 15 tahun penjara atau seumur hidup, negara dalam hal ini Kejaksaan wajib menyediakan penasehat hukum dan itu kami sudah lakukan. Soal dipakai atau terserah tersangka. Namun yang bersangkutan tidak mau menerima, tapi bagi kami penahanan ini sudah sesuai prosedur," tegas Kajari Biak.
Diungkapkan, kalau pihaknya memberikan waktu 3 hari lagi maka dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti atau melakukan hal-hal yang mempersulit penyidikan.
"Tersangka dinilai melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 junto Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," tandasnya. [ito/ary-Cepos]
Penahanan terhadap tersangka terkait dengan dugaan korupsi dana perjalanan dinas pejabat eselon sebesar Rp 2,47 miliar di Bappeda Supiori tahun anggaran 2007 lalu. Saat itu RK masih menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Supiori.
Dalam penyidikan yang dilakukan jaksa, RK dinilai memiliki peranan sangat strategis dalam pencairan uang miliaran rupiah tersebut. Dimana dia mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM), namun tidak ada Surat Perintah Pembayaran (SPP).
Dengan penahanan RK tersebut, maka tersangka dugaan korupsi di dana perjalanan dinas pejabat eselon di Bappeda Supiori sudah dua yang ditahan jaksa .dan saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Biak. Beberapa waktu sebelumnya jaksa telah menahan mantan Kepala Bappeda Supiori Drs. JK, M.Si.
Tersangka RK sendiri sebenarnya sempat akan menolak untuk ditahan dengan alasan meminta Kejari Biak memberikan waktu 3 hari untuk mencari pengacara. Permintaan itu dituangkan dalam bentuk surat, namun permintaan itu ditolak oleh Kajari Biak Abraham B Sitinjak, SH, MH. Alasannya, Sitinjak mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengacara namun ditolak tersangka.
Bahkan tersangka yang digiring petugas keatas mobil tahanan sempat mencak-mencak ketika akan difoto jaksa. Meski begitu, tersangka dengan berbesar hati naik ke mobil tahanan milik Kejari Biak lalu digiring ke LP Biak.
"Sesuai dengan aturan bahwa untuk kasus ancaman 15 tahun penjara atau seumur hidup, negara dalam hal ini Kejaksaan wajib menyediakan penasehat hukum dan itu kami sudah lakukan. Soal dipakai atau terserah tersangka. Namun yang bersangkutan tidak mau menerima, tapi bagi kami penahanan ini sudah sesuai prosedur," tegas Kajari Biak.
Diungkapkan, kalau pihaknya memberikan waktu 3 hari lagi maka dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti atau melakukan hal-hal yang mempersulit penyidikan.
"Tersangka dinilai melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 junto Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," tandasnya. [ito/ary-Cepos]
Hutan Papua Berperan Turunkan Emisi BBM Dunia
Jayapura - Hutan Papua berperan besar untuk menurunkan tingkat emisi bahan bakar minyak (BBM) dunia yang jumlahnya kian bertambah seiring dengan ketergantungan masyarakat mengonsumsi energi fosil tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH usai melakukan dialog dengan Duta Besar Kerajaan Inggris, Matrin Hatfull di Jayapura, Senin.
Biak Tuan Rumah Pembukaan Divisi Satu PSSI
Biak - Kabupaten Biak Numfor, Papua, ditetapakan PSSI sebagai tuan rumah penyelenggara pembukaan kompetisi Divisi Satu sepakbola secara nasional yang berlangsung Minggu 4 Oktober 2009.
Ketua Harian Persatuan Sepak Bola Biak Sekitarnya (PSBS) Nehemia Wospakrik SE di Biak, Minggu mengakui, penunjukkan PSSI Biak selaku tempat pembukaan nasional divisi satu kompetisi merupakan suatu penghargaan yang harus didukung bersama warga masyarakat.
"Selaku tuan rumah PSBS Biak siap menerima amanah PSSI untuk bertindak sebagai penyelenggara kompetisi nasional," kata Nehemia.
Ia mengakui, pada kompetisi divisi satu PSSI di Biak 4 Oktober mendatang sejumlah tim akan bertanding, diantaranya PSBS Biak, Persitoli Tolikara, Persigubin-Nabire, PS Yahukimo serta satu tim Papua Barat yakni Persis Sorong.
Nehemia mengakui, untuk menghadapi kompetisi sepakbola divisi satu PSSI pihak manajemen PSBS telah mempersiapkan 23 pemain dibawah pengawasan pelatih kepala Noak Maryen.
Sebelum diterjunkan menghadapi divisi satu, lanjutnya, hingga saat ini skuad PSBS terus berlatih teknik dan kepaduan tim di home base stadion Cenderawasih Biak.
Disinggung target PSBS Biak, menurut Ketua DPRD Biak, pada tahun ini manajemen menargetkan skuad "Kota Karang" lolos ke divisi utama PSSI.
"Saya kira target ini wajar karena tahun lalu Biak berada dibawah Dafonsoro Jayapura dan Persiram Raja Ampat yang lolos ke divisi utama,"ungkap Nehemia.
Menurut pantauan di stadion Cenderawasih, 23 pemain PSBS Biak yang diarsiteki Noak Maryen sedang melakukan latihan intensif shooting, fisik dan skill menghadapi kompetisi divisi satu PSSI yang mulai bergulir 4 Oktober mendatang secara nasional. [Antara/FINROLL News]
Ketua Harian Persatuan Sepak Bola Biak Sekitarnya (PSBS) Nehemia Wospakrik SE di Biak, Minggu mengakui, penunjukkan PSSI Biak selaku tempat pembukaan nasional divisi satu kompetisi merupakan suatu penghargaan yang harus didukung bersama warga masyarakat.
"Selaku tuan rumah PSBS Biak siap menerima amanah PSSI untuk bertindak sebagai penyelenggara kompetisi nasional," kata Nehemia.
Ia mengakui, pada kompetisi divisi satu PSSI di Biak 4 Oktober mendatang sejumlah tim akan bertanding, diantaranya PSBS Biak, Persitoli Tolikara, Persigubin-Nabire, PS Yahukimo serta satu tim Papua Barat yakni Persis Sorong.
Nehemia mengakui, untuk menghadapi kompetisi sepakbola divisi satu PSSI pihak manajemen PSBS telah mempersiapkan 23 pemain dibawah pengawasan pelatih kepala Noak Maryen.
Sebelum diterjunkan menghadapi divisi satu, lanjutnya, hingga saat ini skuad PSBS terus berlatih teknik dan kepaduan tim di home base stadion Cenderawasih Biak.
Disinggung target PSBS Biak, menurut Ketua DPRD Biak, pada tahun ini manajemen menargetkan skuad "Kota Karang" lolos ke divisi utama PSSI.
"Saya kira target ini wajar karena tahun lalu Biak berada dibawah Dafonsoro Jayapura dan Persiram Raja Ampat yang lolos ke divisi utama,"ungkap Nehemia.
Menurut pantauan di stadion Cenderawasih, 23 pemain PSBS Biak yang diarsiteki Noak Maryen sedang melakukan latihan intensif shooting, fisik dan skill menghadapi kompetisi divisi satu PSSI yang mulai bergulir 4 Oktober mendatang secara nasional. [Antara/FINROLL News]
DPRD Desak Penyelesaian Tapal Batas Biak-Supiori
Biak - Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendesak pemerintahan daerah segera menyelesaikan status hukum tapal batas dengan Kabupaten Supiori.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Yosef Daud Korwa SH di Biak, Minggu, mengakui, belum tuntasnya penetapan batas wilayah antar kedua kabupaten ini membuat pelayanan pemerintahan distrik Bondifuar dinilai kurang maksimal.
"Perlu ada pendekatan dengan masyarakat adat serta pihak terkait sehingga ditetapkan kesepakatan mengenai batas wilayah dua kabupaten bertetangga ini," kata Yosef Korwa.
Dia mengakui, sejak kabupaten Supiori dimekarkan dari Kabupaten Biak Numfor sesuai UU No35 tahun 2003 hingga sekarang penyelesaian batas wilayah berlarut-berlarut sehingga memunculkan konflik pada beberapa warga kampung di tapal perbatasan.
Pihak DPRD BIak, lanjut Korwa, meminta supaya status tapal batas administrasi diselesaikan sesegera mungkin karena menyangkut pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan di kedua berbatasan.
"Jangan ada kesan karena pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian batas wilayah sehingga kita juga memelihara konflik di tengah masyarakat perbatasan Biak-Supiori," harap politisi dari Golkar saat menyampaikan laporan komisi 1 DPRD.
Kabupaten Supiori sejak dimekarkan dari Biak 2003 lalu telah menetapkan sejumlah kampung yang masuk wilayah Biak dicaplok masuk ke kabupaten pemekaran itu. [Antara/FINROLL News]
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Yosef Daud Korwa SH di Biak, Minggu, mengakui, belum tuntasnya penetapan batas wilayah antar kedua kabupaten ini membuat pelayanan pemerintahan distrik Bondifuar dinilai kurang maksimal.
"Perlu ada pendekatan dengan masyarakat adat serta pihak terkait sehingga ditetapkan kesepakatan mengenai batas wilayah dua kabupaten bertetangga ini," kata Yosef Korwa.
Dia mengakui, sejak kabupaten Supiori dimekarkan dari Kabupaten Biak Numfor sesuai UU No35 tahun 2003 hingga sekarang penyelesaian batas wilayah berlarut-berlarut sehingga memunculkan konflik pada beberapa warga kampung di tapal perbatasan.
Pihak DPRD BIak, lanjut Korwa, meminta supaya status tapal batas administrasi diselesaikan sesegera mungkin karena menyangkut pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan di kedua berbatasan.
"Jangan ada kesan karena pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian batas wilayah sehingga kita juga memelihara konflik di tengah masyarakat perbatasan Biak-Supiori," harap politisi dari Golkar saat menyampaikan laporan komisi 1 DPRD.
Kabupaten Supiori sejak dimekarkan dari Biak 2003 lalu telah menetapkan sejumlah kampung yang masuk wilayah Biak dicaplok masuk ke kabupaten pemekaran itu. [Antara/FINROLL News]
Bibit Rumput Laut Yapen Dibudidayakan Di Padaido
Biak - Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Papua membudidayakan bibit rumput laut asal Pulau Yapen di lahan seluas 35 hektare kepulauan Padaido.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Biak Drs D. Bonsapia di Biak, Jumat mengakui, tanam ulang bibit rumput laut di kepulauan Padaido sebagai program pengganti setelah bibit sebelumnya terkena jamur.
"Pucuk rumput laut menjadi busuk karena terserang jamur sehingga harus ditanam kembali,"ungkap Bonsapia.
Dia mengatakan, dengan kegiatan budidaya rumput laut diharapkan warga setempat mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Tujuan program budidaya rumput laut ini, lanjut Bonsapia selain pemberdayaan ekonomi penduduk lokal juga menjaga pelestarian dan keindahan terumbu karang di area kepulauan Padaido.
Selain di Padaido, menurut Bonsapia, pihak dinas perikanan akan mengembangkan program serupa di Pulau Numfor dengan target tanam mencapai 15 hektare.
"Petani rumput laut jika budidayanya sukses maka akan mampu menambah penghasilan setiap kepala keluarga,"ujarnya. Kedepan para petani rumput laut dapat memanfaatkan program budidaya komoditi ini sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan perekonomian daerah. [Antara/FINROLL News]
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Biak Drs D. Bonsapia di Biak, Jumat mengakui, tanam ulang bibit rumput laut di kepulauan Padaido sebagai program pengganti setelah bibit sebelumnya terkena jamur.
"Pucuk rumput laut menjadi busuk karena terserang jamur sehingga harus ditanam kembali,"ungkap Bonsapia.
Dia mengatakan, dengan kegiatan budidaya rumput laut diharapkan warga setempat mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Tujuan program budidaya rumput laut ini, lanjut Bonsapia selain pemberdayaan ekonomi penduduk lokal juga menjaga pelestarian dan keindahan terumbu karang di area kepulauan Padaido.
Selain di Padaido, menurut Bonsapia, pihak dinas perikanan akan mengembangkan program serupa di Pulau Numfor dengan target tanam mencapai 15 hektare.
"Petani rumput laut jika budidayanya sukses maka akan mampu menambah penghasilan setiap kepala keluarga,"ujarnya. Kedepan para petani rumput laut dapat memanfaatkan program budidaya komoditi ini sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan perekonomian daerah. [Antara/FINROLL News]
Anak Papua Tulis Surat Aspirasi Untuk Gubernur
Jayapura - Anak-anak Papua, khususnya yang mendiami daerah terpencil dan merupakan anak asuh lembaga kemanusiaan internasional, World Vision Indonesia (WVI) menulis surat yang berisikan aspirasi, cita-cita dan harapan mereka untuk Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH.
Surat-surat tersebut ditulis tangan oleh anak-anak Papua dan salah satunya dibacakan di depan peserta seminar bertema "Semua Karena Anugerah", yang digelar dalam rangka memperingati 30 tahun pelayanan WVI di Papua, kata Manajer WVI Papua, Roriwo Karetji di Jayapura, Kamis.
"Surat anak-anak Papua ini merupakan sarana untuk mengekspresikan keinginan dan harapan yang ada dalam diri mereka sendiri kepada pemimpin di daerahnya," ujar Roriwo Karetji.
Surat yang ditulis ratusan anak binaan WVI yang berasal dari sembilan Area Development Program (ADP) di Papua berisi berbagai macam harapan dan keinginan.
Pada umumnya, anak-anak tersebut berharap agar Gubernur Papua memperhatikan pembangunan daerah mereka dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Lazarus, seorang anak SD kelas IV asal Distrik Muara Tami, Kota Jayapura menulis, "Bapak Gubernur yang terhormat, di daerah kami sudah ada Puskesmas. Tapi kalau kita pergi, dong (mereka) trabisa (tidak bisa) layani kita cepat. Jadi kami minta Bapak Gubernur kasih tambah dokter-dokter dan suster-suster. Terima kasih."
Hal yang sama juga dikemukakan Rony Mallo, siswa kelas IX yang berharap agar masyarakat di daerahnya bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan cepat dan mudah.
Sementara itu, Emince Toto, pelajar kelas XI berharap di pemerintah dapat menambah jumlah guru di sekolahnya dan membangun laboratorium komputer agar dapat meningkatkan kualitas belajar seperti siswa lain yang telah lebih dulu maju.
Dia juga meminta Gubernur Papua agar membangun jaringan listrik yang memadai di daerahnya, yang walaupun termasuk dalam wilayah Kota Jayapura, namun belum mendapatkan pelayanan energi yang optimal.
Diharapkan, penulisan surat-surat ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkannya.
Pelayanan WVI di Papua telah berlangsung sejak 1979 lalu. Pada pertengahan 1990-an, lembaga kemanusiaan ini menerapkan program pemberdayaan masyarakat jangka panjang yang lebih terintegrasi, disebut Area Development Program (ADP).
Hingga tahun 2009, WVI telah melayani masyarakat di sembilan wilayah, yakni Pantai Merauke, Merauke dan Boven Digul yang termasuk kelompok (cluster) Merauke.
Berikutnya di Kurulu, Kurima, Karubaga dan Eruwok yang termasuk cluster Wamena. Sedangkan daerah pelayanan yang termasuk cluster Jayapura adalah Port Numbay dan Keerom. [Antara/FINROLL News]
Surat-surat tersebut ditulis tangan oleh anak-anak Papua dan salah satunya dibacakan di depan peserta seminar bertema "Semua Karena Anugerah", yang digelar dalam rangka memperingati 30 tahun pelayanan WVI di Papua, kata Manajer WVI Papua, Roriwo Karetji di Jayapura, Kamis.
"Surat anak-anak Papua ini merupakan sarana untuk mengekspresikan keinginan dan harapan yang ada dalam diri mereka sendiri kepada pemimpin di daerahnya," ujar Roriwo Karetji.
Surat yang ditulis ratusan anak binaan WVI yang berasal dari sembilan Area Development Program (ADP) di Papua berisi berbagai macam harapan dan keinginan.
Pada umumnya, anak-anak tersebut berharap agar Gubernur Papua memperhatikan pembangunan daerah mereka dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Lazarus, seorang anak SD kelas IV asal Distrik Muara Tami, Kota Jayapura menulis, "Bapak Gubernur yang terhormat, di daerah kami sudah ada Puskesmas. Tapi kalau kita pergi, dong (mereka) trabisa (tidak bisa) layani kita cepat. Jadi kami minta Bapak Gubernur kasih tambah dokter-dokter dan suster-suster. Terima kasih."
Hal yang sama juga dikemukakan Rony Mallo, siswa kelas IX yang berharap agar masyarakat di daerahnya bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan cepat dan mudah.
Sementara itu, Emince Toto, pelajar kelas XI berharap di pemerintah dapat menambah jumlah guru di sekolahnya dan membangun laboratorium komputer agar dapat meningkatkan kualitas belajar seperti siswa lain yang telah lebih dulu maju.
Dia juga meminta Gubernur Papua agar membangun jaringan listrik yang memadai di daerahnya, yang walaupun termasuk dalam wilayah Kota Jayapura, namun belum mendapatkan pelayanan energi yang optimal.
Diharapkan, penulisan surat-surat ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkannya.
Pelayanan WVI di Papua telah berlangsung sejak 1979 lalu. Pada pertengahan 1990-an, lembaga kemanusiaan ini menerapkan program pemberdayaan masyarakat jangka panjang yang lebih terintegrasi, disebut Area Development Program (ADP).
Hingga tahun 2009, WVI telah melayani masyarakat di sembilan wilayah, yakni Pantai Merauke, Merauke dan Boven Digul yang termasuk kelompok (cluster) Merauke.
Berikutnya di Kurulu, Kurima, Karubaga dan Eruwok yang termasuk cluster Wamena. Sedangkan daerah pelayanan yang termasuk cluster Jayapura adalah Port Numbay dan Keerom. [Antara/FINROLL News]
Warga Biak Timur Lakukan Atraksi Makan Pepeda
SEJUMLAH warga Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat, melakukan atraksi budaya khas daerah berupa makan papeda (sagu kental) bersama.
Akhirnya Dijadikan Tersangka, Mantan Kabag Keuangan dan Kadis Pertanian Supiori
Biak - Hasil audit yang diserahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap dua kasus sugaan korupsi di Bappeda Supiori tahun anggaran 2007, dan di Subdin Perikanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Supiori (sekarang dinas DKP) tahun anggaran 2006 langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Biak dengan kembali melakukan penyidikan.
Setelah melalui penyidikan yang cukup panjang, mantan Kabag Keuangan Supiori berinisial RK akhirnya juga ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas pejabat eselon di Bappeda senilai Rp 2,4 miliar.
Selain itu, Kejari Biak juga menetapkan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Supiori, DR, juga sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek pengadaan speed boat perikanan tahun anggaran 2006, dengan menggunakan dana Otonomi Khusus. Dalam hasil audit yang dilakukan BPKP ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 325 juta dalam pengadaan speed boat tersebut.
‘’Dengan penetapan RK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bappeda tahun 2007, maka jumlah tersangkanya sudah 3 orang termasuk mantan Ketua Bappeda yang kini kami sudah tahan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Biak Abraham Benyamin Sitinjak, SH, MH, kemarin.
Sementara di kasus korupsi dipengadaan speed boat sudah ada 4 tersangkanya. "Tersangka yang keempat adalah mantan Kadis Pertanian dan Ketuhanan Supiori DR,” sambung Kajari.
Mantan Kabag Keuangan Supiori ikut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat mencairkan uang dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) namun Surat Perintah Membayar (SPM) dana miliaran rupiah itu sebenarnya tidak ada.
Sedangkan DR ditetapkan Jaksa sebagai tersangka karena keterlibatannya ikut menandatangani dokumen proyek pengadaan speed boat yang diduga bekas tersebut. Bahkan karena bekas, speed boat tersebut hanya beberapa kali digunakan lalu diparkir di Pantai Tiptop Biak karena langsung rusak.
"Dalam kasus dugaan korupsi di Bappeda Supiori sudah ada 3 tersangka kami tetapkan, sedangkan di pengadaan speed boat ini ada 4 orang. Para tersangka ini segera kami akan tahan, tidak ada yang dibeda-bedakan dalam kasus ini,” tegas Kajari. [ito-Cepos]
Setelah melalui penyidikan yang cukup panjang, mantan Kabag Keuangan Supiori berinisial RK akhirnya juga ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas pejabat eselon di Bappeda senilai Rp 2,4 miliar.
Selain itu, Kejari Biak juga menetapkan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Supiori, DR, juga sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek pengadaan speed boat perikanan tahun anggaran 2006, dengan menggunakan dana Otonomi Khusus. Dalam hasil audit yang dilakukan BPKP ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 325 juta dalam pengadaan speed boat tersebut.
‘’Dengan penetapan RK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Bappeda tahun 2007, maka jumlah tersangkanya sudah 3 orang termasuk mantan Ketua Bappeda yang kini kami sudah tahan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Biak Abraham Benyamin Sitinjak, SH, MH, kemarin.
Sementara di kasus korupsi dipengadaan speed boat sudah ada 4 tersangkanya. "Tersangka yang keempat adalah mantan Kadis Pertanian dan Ketuhanan Supiori DR,” sambung Kajari.
Mantan Kabag Keuangan Supiori ikut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat mencairkan uang dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) namun Surat Perintah Membayar (SPM) dana miliaran rupiah itu sebenarnya tidak ada.
Sedangkan DR ditetapkan Jaksa sebagai tersangka karena keterlibatannya ikut menandatangani dokumen proyek pengadaan speed boat yang diduga bekas tersebut. Bahkan karena bekas, speed boat tersebut hanya beberapa kali digunakan lalu diparkir di Pantai Tiptop Biak karena langsung rusak.
"Dalam kasus dugaan korupsi di Bappeda Supiori sudah ada 3 tersangka kami tetapkan, sedangkan di pengadaan speed boat ini ada 4 orang. Para tersangka ini segera kami akan tahan, tidak ada yang dibeda-bedakan dalam kasus ini,” tegas Kajari. [ito-Cepos]
Narkoba Ancaman Masa Depan Pemuda Papua
Jayapura - Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) bisa menjadi ancaman bagi masa depan pemuda di Papua jika sedari sekarang tidak ada penanganan serius untuk menyadarkan mereka akan bahaya bahan-bahan tersebut.
Peringatan tersebut disampaikan aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua, Risma Palembangan di Jayapura, Selasa.
Selanjutnya, dia mengatakan, penggunaan narkoba bagi para pemakainya justru bersifat merugikan karena dapat menimbulkan beberapa efek buruk, yakni halusinasi dimana melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
Berikutnya adalah efek stimulan yang bisa membuat penggunanya menjadi senang dan gembira untuk sementara waktu karena jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya.
Selain itu, narkoba bisa pula menimbulkan efek depresi dan adiktif atau kecanduan akibat terputusnya syaraf-syaraf dalam otak.
"Bahkan, jika pemakaian narkoba terlalu lama dan sudah menjadi candu, lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan akhirnya bisa menimbulkan kematian," jelas Risma.
Lebih lanjut, dikatakannya, ancaman narkoba tidak hanya dari zat berbahaya itu sendiri, tetapi kebiasaan mengonsumsinya bisa menimbulkan dampak buruk lainnya, yakni penularan HIV/AIDS, terutama pada pengguna narkoba suntik (penasun).
Dijelaskannya, jarum suntik untuk mengonsumsi narkoba, jika digunakan secara bergantian berisiko besar menularkan darah positif HIV/AIDS kepada sesama pemakai.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, hingga saat ini di Papua tercatat lebih dari 4.548 orang terjangkit HIV/AIDS dengan 2.375 kasus HIV dan 2.310 kasus AIDS.
"Pada level pemuda pemahaman narkoba dan HIV/AIDS masih terbilang rendah. Kalau dibiarkan, bakal mengancam generasi bangsa," ujar Risma.
Oleh sebab itu menurutnya, kampanye untuk menyadarkan para pemuda mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS, khususnya di Papua harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari keluarga, pihak sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan tentunya pemerintah. [Antara/FINROLL News]
Peringatan tersebut disampaikan aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua, Risma Palembangan di Jayapura, Selasa.
Selanjutnya, dia mengatakan, penggunaan narkoba bagi para pemakainya justru bersifat merugikan karena dapat menimbulkan beberapa efek buruk, yakni halusinasi dimana melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
Berikutnya adalah efek stimulan yang bisa membuat penggunanya menjadi senang dan gembira untuk sementara waktu karena jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya.
Selain itu, narkoba bisa pula menimbulkan efek depresi dan adiktif atau kecanduan akibat terputusnya syaraf-syaraf dalam otak.
"Bahkan, jika pemakaian narkoba terlalu lama dan sudah menjadi candu, lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan akhirnya bisa menimbulkan kematian," jelas Risma.
Lebih lanjut, dikatakannya, ancaman narkoba tidak hanya dari zat berbahaya itu sendiri, tetapi kebiasaan mengonsumsinya bisa menimbulkan dampak buruk lainnya, yakni penularan HIV/AIDS, terutama pada pengguna narkoba suntik (penasun).
Dijelaskannya, jarum suntik untuk mengonsumsi narkoba, jika digunakan secara bergantian berisiko besar menularkan darah positif HIV/AIDS kepada sesama pemakai.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, hingga saat ini di Papua tercatat lebih dari 4.548 orang terjangkit HIV/AIDS dengan 2.375 kasus HIV dan 2.310 kasus AIDS.
"Pada level pemuda pemahaman narkoba dan HIV/AIDS masih terbilang rendah. Kalau dibiarkan, bakal mengancam generasi bangsa," ujar Risma.
Oleh sebab itu menurutnya, kampanye untuk menyadarkan para pemuda mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS, khususnya di Papua harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari keluarga, pihak sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan tentunya pemerintah. [Antara/FINROLL News]
Ilmuwan Temukan Ikan Mendengkur, Katak Bertaring, Dan Tikus Raksasa
Beijing - Beberapa ilmuwan dan pembuat film telah menemukan spesies baru tikus raksasa jauh di pedalaman hutan Papua Nugini bersama dengan hewan lain yang selama ini tak pernah disaksikan.
Tikus berbulu tebal itu, hewan pengerat pemangsa sayuran dengan ukuran yang sangat besar, panjang 82 centimeter dan berat 1,5 kilogram. Ukurannya membuat hewan tersebut termasuk spesies tikus yang paling besar yang diketahui di mana pun di dunia.
Tikus berbulu tebal itu, hewan pengerat pemangsa sayuran dengan ukuran yang sangat besar, panjang 82 centimeter dan berat 1,5 kilogram. Ukurannya membuat hewan tersebut termasuk spesies tikus yang paling besar yang diketahui di mana pun di dunia.
LIPI Temukan Spesies Baru Anggrek Di Papua
Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kembali mengumumkan penemuan spesies baru anggrek yang diberi nama "Dipodium brevilabium D.Metusala & P.O`Byrne", yaitu bunga yang ditemukan di belantara Papua.
Tahun 2009/2010, Semua Kampung di Biak Sudah "Berdering"
Biak - Upaya percepatan pembangunan sampai ketingkat kampung-kampung terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya dengan pengadaan jaringan teknologi informasi. Kalau diberitakan sebelumnya akan dipasang jaringan internet pada tahun 2009, maka kali ini juga direncanakan pemasangan telepon di kampung-kampung.
Rencana pemasangan telepon di 187 kampung/kelurahan pada tahun 2009/2010 ini lebih dikenal dengan dengan program kampung ‘berdering’. Dimana disetiap kampung dalam program ini diupayakan memiliki minimal satu jaringan telepon sehingga masyarakat tidak harus ke kota lagi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor Drs Yustinus Woof, MM mengatakan, pemasangan telepon di semua kampung tanpa terkecuali akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Program tersebut merupakan bantuan langsung dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).
Dikatakan untuk pemasang telepon kampung ini tidak semuanya dilakukan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua atau Indonesia sekalipun. Misalnya untuk Kawasan Indonesia Timur, sementara dilakukan pemasangan adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Telepon masuk kampung merupakan bantuan dari Depkominfo dan tahun ini juga akan dilakukan pemasangan di kampung-kampung,” ujarnya, kemarin.
Alasan pemilihan Kabupaten Biak Numfor sebagai pemasangan telepon dan jaringan internet di kampung-kampung, bukan kabupaten lainnya di Papua lebih banyak karena pertimbangan adanya sejumlah program besar. Misalnysa saja rencana pembukaan kembali Bandar Udara Internasional untuk penerbangan ke luar negeri dan rencana peluncuran satelit serta sejumlah program lainnya. [ito/ary-Cepos]
Rencana pemasangan telepon di 187 kampung/kelurahan pada tahun 2009/2010 ini lebih dikenal dengan dengan program kampung ‘berdering’. Dimana disetiap kampung dalam program ini diupayakan memiliki minimal satu jaringan telepon sehingga masyarakat tidak harus ke kota lagi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Biak Numfor Drs Yustinus Woof, MM mengatakan, pemasangan telepon di semua kampung tanpa terkecuali akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Program tersebut merupakan bantuan langsung dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).
Dikatakan untuk pemasang telepon kampung ini tidak semuanya dilakukan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua atau Indonesia sekalipun. Misalnya untuk Kawasan Indonesia Timur, sementara dilakukan pemasangan adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Telepon masuk kampung merupakan bantuan dari Depkominfo dan tahun ini juga akan dilakukan pemasangan di kampung-kampung,” ujarnya, kemarin.
Alasan pemilihan Kabupaten Biak Numfor sebagai pemasangan telepon dan jaringan internet di kampung-kampung, bukan kabupaten lainnya di Papua lebih banyak karena pertimbangan adanya sejumlah program besar. Misalnysa saja rencana pembukaan kembali Bandar Udara Internasional untuk penerbangan ke luar negeri dan rencana peluncuran satelit serta sejumlah program lainnya. [ito/ary-Cepos]
Gereja Baptis Papua Nilai Respek Belum Berhasil
Jayapura - Badan Pelayanan Pusat Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) menilai program pembangunan yang dicanangkan Gubernur Barnabas Suebu,SH yang dikenal sebagai "Rencana Strategis Pembangunan Kampung" (Respek) hingga kini belum berhasil mengangkat rakyat Papua keluar dari jurang kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan keterbelakangan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BPP-PGBP Pdt Dumma Socratez Sofyan Yoman di Jayapura, Senin menanggapi bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di Kabupaten Yahukimo selama delapan bulan terakhir ini.
Sementara Pemprov Papua melalui media massa memberitakan Respek telah berhasil menyejahterakan rakyat.
"Kalau Program Respek yakni membangun dari kampung ke kampung dengan kucuran dana Rp100 juta per kampung sudah berhasil dilaksanakan maka kita bertanya mengapa sampai rakyat Yahukimo mengalami kelaparan hebat selama delapan bulan berturut-turut," kata Socratez.
Seharusnya, dalam siatuasi darurat, ketika rakyat di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo itu mengalami kelaparan, maka mereka bisa memanfaatkan uang bantuan program Respek Rp100 juta per kampung itu untuk membeli bahan makanan guna menanggulangi bencana kemanusiaan itu.
Fakta lapangan membuktikan bahwa dana Respek Papua terus bergulir setiap tahun untuk setiap kampung tetapi rakyat mengalami kelaparan hebat. Inilah sebuah realitas kehidupan di Papua yang sangat ironis-kontradiktif.
Gubernur Barnabas Suebu,SH dalam bukunya "Kami Menanam,Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan" mengatakan, Respek merupakan jawaban langsung dan segera terhadap penderitaan dan air mata 82 persen keluarga miskin yang hampir semuanya adalah orang asli Papua yang tersebar di semua kampung di seluruh penjuru Papua.
"Melalui Respek, kita melibatkan seluruh kampung yang ada di Papua dan kita memberikan dana dalam jumlah yang memadai untuk digunakan atas dasar perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat kampung," kata Gubernur Barnabas Suebu di dalam buku itu.
Dana rata-rata sebesar Rp100 juta adalah awal dari pemberdayaan masyarakat kampung kita, agar mereka satu ?waktu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu untuk mengolah sendiri kekayaan alam itu demi peningkatan taraf hidup keluarga masing-masing.
Sementara itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto berpendapat, program Respek yang dicanangkan Gubernur Suebu tahun 2006 belum sampai menyejahterakan rakyat Papua.
"Kita jangan terlalu cepat menilai program Respek itu sudah berhasil seperti yang diberitakan media secara gencar pada beberapa pekan terakhir ini. Kalau Respek dalam tahapan pengenalan, yah, boleh dikatakan sudah cukup memadai namun pada tahapan pelaksanaan dan hasilnya, belumlah berhasil," katanya.
Respek jika dinilai dari sisi konsep, cukup baik tetapi apakah hal itu efektif dilaksanakan di kampung-kampung? Inilah sebuah pertanyaan cerdas yang harus dicari jawabannya secara jujur dan benar sesuai fakta lapangan.
Menurut Budi, di tingkat kampung, perangkat pelaksanaan Respek itu belum solid. Hanya direkrut pendamping-pendamping yang tugasnya memfasilitasi pembuatan perencanaan dan membuat proposal.
Tetapi, kalau parameter rekrutmen pendamping itu tidak ada atau dilatih dalam waktu yang singkat, maka hal itu pun perlu dipertanyakan.
Orang yang baru selesai kuliah lalu direkrut dan dilatih sebagai pendamping Respek, apakah hal ini mampu, sementara seorang pendamping harus dapat menguasai masalah sosial, persoalan perencanaan dan sebagainya.
"Bagaimana pun juga kita harus jujur mengatakan, bahwa dalam tataran konsep, Respek dapat dikatakan cukup baik tetapi ketika konsep itu dilaksanakan di kampung-kampung maka hal itu belum bisa kita katakan sudah berhasil," katanya. [Antara/FINROLL News]
Hal itu disampaikan Ketua Umum BPP-PGBP Pdt Dumma Socratez Sofyan Yoman di Jayapura, Senin menanggapi bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di Kabupaten Yahukimo selama delapan bulan terakhir ini.
Sementara Pemprov Papua melalui media massa memberitakan Respek telah berhasil menyejahterakan rakyat.
"Kalau Program Respek yakni membangun dari kampung ke kampung dengan kucuran dana Rp100 juta per kampung sudah berhasil dilaksanakan maka kita bertanya mengapa sampai rakyat Yahukimo mengalami kelaparan hebat selama delapan bulan berturut-turut," kata Socratez.
Seharusnya, dalam siatuasi darurat, ketika rakyat di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo itu mengalami kelaparan, maka mereka bisa memanfaatkan uang bantuan program Respek Rp100 juta per kampung itu untuk membeli bahan makanan guna menanggulangi bencana kemanusiaan itu.
Fakta lapangan membuktikan bahwa dana Respek Papua terus bergulir setiap tahun untuk setiap kampung tetapi rakyat mengalami kelaparan hebat. Inilah sebuah realitas kehidupan di Papua yang sangat ironis-kontradiktif.
Gubernur Barnabas Suebu,SH dalam bukunya "Kami Menanam,Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan" mengatakan, Respek merupakan jawaban langsung dan segera terhadap penderitaan dan air mata 82 persen keluarga miskin yang hampir semuanya adalah orang asli Papua yang tersebar di semua kampung di seluruh penjuru Papua.
"Melalui Respek, kita melibatkan seluruh kampung yang ada di Papua dan kita memberikan dana dalam jumlah yang memadai untuk digunakan atas dasar perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat kampung," kata Gubernur Barnabas Suebu di dalam buku itu.
Dana rata-rata sebesar Rp100 juta adalah awal dari pemberdayaan masyarakat kampung kita, agar mereka satu ?waktu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu untuk mengolah sendiri kekayaan alam itu demi peningkatan taraf hidup keluarga masing-masing.
Sementara itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto berpendapat, program Respek yang dicanangkan Gubernur Suebu tahun 2006 belum sampai menyejahterakan rakyat Papua.
"Kita jangan terlalu cepat menilai program Respek itu sudah berhasil seperti yang diberitakan media secara gencar pada beberapa pekan terakhir ini. Kalau Respek dalam tahapan pengenalan, yah, boleh dikatakan sudah cukup memadai namun pada tahapan pelaksanaan dan hasilnya, belumlah berhasil," katanya.
Respek jika dinilai dari sisi konsep, cukup baik tetapi apakah hal itu efektif dilaksanakan di kampung-kampung? Inilah sebuah pertanyaan cerdas yang harus dicari jawabannya secara jujur dan benar sesuai fakta lapangan.
Menurut Budi, di tingkat kampung, perangkat pelaksanaan Respek itu belum solid. Hanya direkrut pendamping-pendamping yang tugasnya memfasilitasi pembuatan perencanaan dan membuat proposal.
Tetapi, kalau parameter rekrutmen pendamping itu tidak ada atau dilatih dalam waktu yang singkat, maka hal itu pun perlu dipertanyakan.
Orang yang baru selesai kuliah lalu direkrut dan dilatih sebagai pendamping Respek, apakah hal ini mampu, sementara seorang pendamping harus dapat menguasai masalah sosial, persoalan perencanaan dan sebagainya.
"Bagaimana pun juga kita harus jujur mengatakan, bahwa dalam tataran konsep, Respek dapat dikatakan cukup baik tetapi ketika konsep itu dilaksanakan di kampung-kampung maka hal itu belum bisa kita katakan sudah berhasil," katanya. [Antara/FINROLL News]
Kepulauan Mapia Jarang Didatangi Tenaga Medis
Salah satu faktor pergerakan pembangunan dalam era saat ini adalah terpenuhinya pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat, dimana pelayanan tersebut peruntukkannya tidak semata-mata hanya bagi yang mampu, tetapi juga bagi rakyat yang kurang mampu, termasuk masyarakat kampung. Namun jika pelayanan kesehatan tidak mencukupi, sudah barang tentu secara tidak langsung dapat mengganggu roda pembangunan khususnya daerah kampung. Seperti halnya yang terjadi di Puskemas Pembantu Kepulauan Mapia, Kabupaten Supiori.
Daerah yang memang cukup jauh ternyata jarang dikunjungi tenaga medis. Kendati bangunan Pustu tersebut telah berdiri dan dilengkapi dengan obat-obatan yang dibutuhkan, namun kenyataannya masyarakat lebih sering berobat ke klinik Pos Satgas Marinir ketimbang berobat ke Pustu.
“Begitulah keadaan di sini, masyarakat lebih sering berobat ke Marinir daripada di Pustu, soalnya tenaga medisnya jarang sekali ada ditempat,” jelas penduduk setempat bernama Stancye.
Stancye sendiri adalah seorang ibu hamil dengan usia kandungan 9 bulan lebih dan sudah waktunya untuk melahirkan. Hanya karena tidak ada tenaga medis, akhirnya ia dilarikan ke Biak untuk mendapatkan penanganan medis.
‘’Dokternya baru datang jika ada kunjungan tapi setelah kunjungan jadwalnya kedatangan dokternyapun tidak pasti,” akunya.
Pustu Kepulauan Mapia hanya ditangani oleh seorang dokter umum bernama dr Ananto Seno dan seorang perawat. Dalam kunjungan gubernur pekan kemarin diperoleh laporan dari dr Ananto Seno bahwa soal jaraklah yang menjadi kendala.
Sedangkan penyakit yang mendominasi di Kepulauan Mapia adalah malaria, penyakit kulit dan juga saluran pencernaan. “Malaria masih endemik di sini begitu juga dengan penyakit kulit dan gangguan saluran pencernaan,” aku dr Ananto Seno.
Penyebab terjadinya gangguan pencernaan menurut Ananto Seno adalah masyarakat jarang memperoleh air bersih dan mengandalkan air sumur yang jaraknya tak jauh dari laut. “Biasanya masyarakat memanfaatkan air hujan untuk minum atau menggali sumur cukup jauh untuk mendapatkan air yang lebih baik,” kata dr Ananto. [Ade/Cepos]
Daerah yang memang cukup jauh ternyata jarang dikunjungi tenaga medis. Kendati bangunan Pustu tersebut telah berdiri dan dilengkapi dengan obat-obatan yang dibutuhkan, namun kenyataannya masyarakat lebih sering berobat ke klinik Pos Satgas Marinir ketimbang berobat ke Pustu.
“Begitulah keadaan di sini, masyarakat lebih sering berobat ke Marinir daripada di Pustu, soalnya tenaga medisnya jarang sekali ada ditempat,” jelas penduduk setempat bernama Stancye.
Stancye sendiri adalah seorang ibu hamil dengan usia kandungan 9 bulan lebih dan sudah waktunya untuk melahirkan. Hanya karena tidak ada tenaga medis, akhirnya ia dilarikan ke Biak untuk mendapatkan penanganan medis.
‘’Dokternya baru datang jika ada kunjungan tapi setelah kunjungan jadwalnya kedatangan dokternyapun tidak pasti,” akunya.
Pustu Kepulauan Mapia hanya ditangani oleh seorang dokter umum bernama dr Ananto Seno dan seorang perawat. Dalam kunjungan gubernur pekan kemarin diperoleh laporan dari dr Ananto Seno bahwa soal jaraklah yang menjadi kendala.
Sedangkan penyakit yang mendominasi di Kepulauan Mapia adalah malaria, penyakit kulit dan juga saluran pencernaan. “Malaria masih endemik di sini begitu juga dengan penyakit kulit dan gangguan saluran pencernaan,” aku dr Ananto Seno.
Penyebab terjadinya gangguan pencernaan menurut Ananto Seno adalah masyarakat jarang memperoleh air bersih dan mengandalkan air sumur yang jaraknya tak jauh dari laut. “Biasanya masyarakat memanfaatkan air hujan untuk minum atau menggali sumur cukup jauh untuk mendapatkan air yang lebih baik,” kata dr Ananto. [Ade/Cepos]
Kekayaan Raja Ampat Tarik Pedagang Jawa Berkunjung
Jayapura - Kekayaan yang dimiliki Kepulauan Raja Ampat yang kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat, pada abad ke-14 cukup menarik perhatian para pedagang dari Kepulauan Indonesia bagian barat untuk berkunjung ke daerah tersebut.
Peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto di Jayapura, Minggu mengatakan, kemungkinan besar wilayah barat daya Papua pada abad ke-14 pernah didatangi pedagang-pedagang dari Kepulauan Indonesia bagian barat yakni dari Jawa berdasarkan beberapa bukti arkeologi.
"Para pedagang dari Jawa ini kemungkinan mencari kulit kayu masoi damar yang getahnya berguna untuk penerangan sebelum ada minyak, mutiara, kulit penyu, bulu burung cenderawasih dan kopra," lanjut Hari.
Barang-barang tersebut merupakan kekayaan yang dihasilkan daerah Raja Ampat dan cukup terkenal sehingga para pedagang dari Indonesia barat pun tertarik untuk berkunjung dan mengambil manfaat dari daerah ini.
Dijelaskannya, bukti arkeologis mengenai hal tersebut adalah ditemukannya tempayan Sukothai di kawasan Raja Ampat yang berusia antara tahun 1238 hingga 1378.
Tempayan Sukhothai merupakan produksi Kerajaan Sukhothai yang beribu kota di Tambun Muang Kao, Thailand. Wilayah kerajaan ini meliputi Martaban (sekarang di Myanmar) sampai Luang Prabang (Laos) hingga ke arah selatan di Semenanjung Malaysia sampai Nakhon Si Thammarat (Tambralingga).
Diterangkan Hari, dilihat dari bentuknya dengan diameter mulut yang kecil, berbadan tinggi dan melebar sehingga rongga badannya cukup dalam, berfungsi untuk menyimpan air sebagai bekal perjalanan jarak jauh.
Oleh sebab itu, diperkirakan tempayan ini milik para pedagang dari wilayah barat yang melakukan perjalanan hingga ke daerah Raja Ampat, di sebelah timur Indonesia.
Penemuan tersebut mendukung bukti tertulis yang berasal dari kitab "Negarakertagama" yang dikarang Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit pada 1365. Kitab ini berisi informasi mengenai hubungan dagang Papua dengan Kepulauan Indonesia bagian barat.
Secara administratif, Kabupaten Raja Ampat memiliki tujuh distrik dengan luas keseluruhan mencapai 4,6 juta hektar.
Daerah yang berbentuk kepulauan ini terletak di jantung pusat segitiga karang dunia atau "coral triangle", merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini.
Peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto di Jayapura, Minggu mengatakan, kemungkinan besar wilayah barat daya Papua pada abad ke-14 pernah didatangi pedagang-pedagang dari Kepulauan Indonesia bagian barat yakni dari Jawa berdasarkan beberapa bukti arkeologi.
"Para pedagang dari Jawa ini kemungkinan mencari kulit kayu masoi damar yang getahnya berguna untuk penerangan sebelum ada minyak, mutiara, kulit penyu, bulu burung cenderawasih dan kopra," lanjut Hari.
Barang-barang tersebut merupakan kekayaan yang dihasilkan daerah Raja Ampat dan cukup terkenal sehingga para pedagang dari Indonesia barat pun tertarik untuk berkunjung dan mengambil manfaat dari daerah ini.
Dijelaskannya, bukti arkeologis mengenai hal tersebut adalah ditemukannya tempayan Sukothai di kawasan Raja Ampat yang berusia antara tahun 1238 hingga 1378.
Tempayan Sukhothai merupakan produksi Kerajaan Sukhothai yang beribu kota di Tambun Muang Kao, Thailand. Wilayah kerajaan ini meliputi Martaban (sekarang di Myanmar) sampai Luang Prabang (Laos) hingga ke arah selatan di Semenanjung Malaysia sampai Nakhon Si Thammarat (Tambralingga).
Diterangkan Hari, dilihat dari bentuknya dengan diameter mulut yang kecil, berbadan tinggi dan melebar sehingga rongga badannya cukup dalam, berfungsi untuk menyimpan air sebagai bekal perjalanan jarak jauh.
Oleh sebab itu, diperkirakan tempayan ini milik para pedagang dari wilayah barat yang melakukan perjalanan hingga ke daerah Raja Ampat, di sebelah timur Indonesia.
Penemuan tersebut mendukung bukti tertulis yang berasal dari kitab "Negarakertagama" yang dikarang Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit pada 1365. Kitab ini berisi informasi mengenai hubungan dagang Papua dengan Kepulauan Indonesia bagian barat.
Secara administratif, Kabupaten Raja Ampat memiliki tujuh distrik dengan luas keseluruhan mencapai 4,6 juta hektar.
Daerah yang berbentuk kepulauan ini terletak di jantung pusat segitiga karang dunia atau "coral triangle", merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini.
Masyarakat Papua Desak Dialog Jakarta-Papua
Jakarta - Masyarakat Papua mendesak pemerintah pusat bersedia melakukan dialog Papua-Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat. "Kita butuh dialog kebangsaan. Dialog Jakarta-Papua ini bisa jadi semacam ajang curhat nasional, curhat dari masyarakat Papua," kata anggota DPR-RI Simon P Morin usai bertemu Wapres M Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya 12 tokoh masyarakat Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan berbagai permasalahan di Papua.
Ke 12 tokoh masyarakat Papua tersebut; mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, anggota DPD Ny Ferdinanda ibo Yatipau, Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal, anggota DPR-RI Simon P Morin, John Djopari, Anthonius Rahail, Frits Kirihio, Max Demeitouw dan Joel Rohrohmana.
Menurut Simon Morin, dialog Jakarta-Papua akan bisa menyelesaikan masalah Papua sehingga Papua ke depan bisa lebih baik.
"Kita ingin dialog untuk menjaga persatuan melalui suatu dialog kebangsaan, dengan demikian akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa," kata Simon.
Menurut Simon dalam pertemuan tersebut Wapres Jusuf Kalla memberikan usulan masalah apa saja yang harus diselesaikan. Wapres mengusulkan apakah dialog akan dilakukan dua tahap yakni tahap pertama dialog internal masyarakat Papua dan tahap kedua baru dialog nasional.
"Beliau (Wapres) memberikan nasehat perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan masyarakat Papua dengan meningkatkan kesejahteraan," kata Simon.
Sementara menurut Pendeta Karel Phil Erari pihaknya mengharapkan pemerintah baru bisa memberikan mandat kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi jembatan dalam dialog Jakarta-Papua.
"Kita harapkan bila perlu pemerintah baru berikan mandat kepada beliau (Jusuf Kalla) menjadi jembatan (mediator) dialog Jakarta-Papua," kata Pendeta Karel Phil Erari.
Menurut Karel dialog kebangsaan Papua-Jakarta bisa menjadi alat demokratis untuk selesaikan Papua.
Karel menjelaskan saat ini setidaknya ada lima masalah di Papua. Pertama, pentingnya dialog nasional antara Papua-Jakarta untuk menyelesaikan masalah secara bermartabat.
Kedua, masalah otonomi khusus yang sudah berlangsung sembilan tahun ternyata belum efektif dan tidak dirasakan masyarakat karena sejak awal ada intervensi dari Jakarta.
Ketiga, masih ada rencana pemekaran wilayah sehingga menganggu efektifitas pembangunan.
Keempat, perlunya dibentuk badan koordinasi untuk mengawasi jalannya otonomi khusus.
Kelima, kami mewaspadai masalah pembongkaran makam Theis Aluwai.
"Kami menilai dengan pengalaman beliau (Wapres) menyelesaikan berbagai konflik maka akan mampu menjembatani dialog Papua-Jakarta," kata Karel.
Dengan demikian tambahnya ke depan Papua bisa lebih baik. Dengan dialog ini diharapkan akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa. [Antara/FINROLL News]
Sebelumnya 12 tokoh masyarakat Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan berbagai permasalahan di Papua.
Ke 12 tokoh masyarakat Papua tersebut; mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, anggota DPD Ny Ferdinanda ibo Yatipau, Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal, anggota DPR-RI Simon P Morin, John Djopari, Anthonius Rahail, Frits Kirihio, Max Demeitouw dan Joel Rohrohmana.
Menurut Simon Morin, dialog Jakarta-Papua akan bisa menyelesaikan masalah Papua sehingga Papua ke depan bisa lebih baik.
"Kita ingin dialog untuk menjaga persatuan melalui suatu dialog kebangsaan, dengan demikian akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa," kata Simon.
Menurut Simon dalam pertemuan tersebut Wapres Jusuf Kalla memberikan usulan masalah apa saja yang harus diselesaikan. Wapres mengusulkan apakah dialog akan dilakukan dua tahap yakni tahap pertama dialog internal masyarakat Papua dan tahap kedua baru dialog nasional.
"Beliau (Wapres) memberikan nasehat perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan masyarakat Papua dengan meningkatkan kesejahteraan," kata Simon.
Sementara menurut Pendeta Karel Phil Erari pihaknya mengharapkan pemerintah baru bisa memberikan mandat kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi jembatan dalam dialog Jakarta-Papua.
"Kita harapkan bila perlu pemerintah baru berikan mandat kepada beliau (Jusuf Kalla) menjadi jembatan (mediator) dialog Jakarta-Papua," kata Pendeta Karel Phil Erari.
Menurut Karel dialog kebangsaan Papua-Jakarta bisa menjadi alat demokratis untuk selesaikan Papua.
Karel menjelaskan saat ini setidaknya ada lima masalah di Papua. Pertama, pentingnya dialog nasional antara Papua-Jakarta untuk menyelesaikan masalah secara bermartabat.
Kedua, masalah otonomi khusus yang sudah berlangsung sembilan tahun ternyata belum efektif dan tidak dirasakan masyarakat karena sejak awal ada intervensi dari Jakarta.
Ketiga, masih ada rencana pemekaran wilayah sehingga menganggu efektifitas pembangunan.
Keempat, perlunya dibentuk badan koordinasi untuk mengawasi jalannya otonomi khusus.
Kelima, kami mewaspadai masalah pembongkaran makam Theis Aluwai.
"Kami menilai dengan pengalaman beliau (Wapres) menyelesaikan berbagai konflik maka akan mampu menjembatani dialog Papua-Jakarta," kata Karel.
Dengan demikian tambahnya ke depan Papua bisa lebih baik. Dengan dialog ini diharapkan akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa. [Antara/FINROLL News]
Insentif Dokter Spesialis Biak RP10 Juta Per Triwulan
Biak - Setiap dokter spesialis yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor, Papua, diberi insentif sebesar Rp10 juta per triwulan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah setempat, kata pejabat rumah sakit setempat.
"Sumber pendanaannya berasal dari pemerintah kabupaten Biak," ungkap Direktur RSUD Biak dr Iras Rumbiak SpPK, di Biak, Rabu.
Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah dokter spesialis yang mengabdi di RSUD Biak mencapai delapan orang, di antaranya spesilis kebidanan, anak, patologi klinik, THT, bedah, radiologi serta rehabilitasi medik.
Pihak manajemen rumah sakitn, menurut direktur yang baru menjabat dua minggu itu, akan terus menambah jumlah dokter spesialis, seperti ahli neurologi, ahli kulit, serta beberapa tenaga medis lain sesuai kebutuhan penanganan pasien di RSUD.
Penambahan dokter ahli ini, lanjut dokter asli Biak itu, sebagai persiapan pihak manajemen meningkatkan status RSUD Biak dari type C menjadi type B.
"Rencana peningkatan status RSUD type B sejalan dengan meningkatnya jangkauan pelayanan rumah sakit ini karena menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat sekitar Teluk Cenderawasih, seperti Supiori, Yapen Kepulauan, Waropen, Nabire serta beberapa daerah lain di Papua,"kata dr Iras.
Ia mengakui, untuk mendukung peningkatan status RSUD type pihak pemerintah kabupaten bersama DPRD telah melengkapi peralatan medis, seperti alat CT scan, mesin pencuci darah, mesin produksi oksigen serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Bahkan saat ini manajemen RSUD, lanjutnya, akan menyiapkan tenaga medis yang profesional dan memiliki keahlian sehingga mendukung rencana peningkatan status rumah sakit type B.
"Upaya peningkatan status RSUD Biak menjadi type B memerlukan waktu dan persyaratan khusus, karena itu meski saya baru menjabat sebagai direktur namun obsesi perubahan kelas B perlu mendapat dukungan para bidan, perawat, dokter serta para karyawan," kata Iras.
Kapasitas ruang rawat inap RSUD itu sampai saat ini di atas 130 kamar, tersebar di ruang penyakit anak, penyakit dalam, ruang ICU serta ruang bersalin. [Antara/FINROLL News]
"Sumber pendanaannya berasal dari pemerintah kabupaten Biak," ungkap Direktur RSUD Biak dr Iras Rumbiak SpPK, di Biak, Rabu.
Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah dokter spesialis yang mengabdi di RSUD Biak mencapai delapan orang, di antaranya spesilis kebidanan, anak, patologi klinik, THT, bedah, radiologi serta rehabilitasi medik.
Pihak manajemen rumah sakitn, menurut direktur yang baru menjabat dua minggu itu, akan terus menambah jumlah dokter spesialis, seperti ahli neurologi, ahli kulit, serta beberapa tenaga medis lain sesuai kebutuhan penanganan pasien di RSUD.
Penambahan dokter ahli ini, lanjut dokter asli Biak itu, sebagai persiapan pihak manajemen meningkatkan status RSUD Biak dari type C menjadi type B.
"Rencana peningkatan status RSUD type B sejalan dengan meningkatnya jangkauan pelayanan rumah sakit ini karena menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat sekitar Teluk Cenderawasih, seperti Supiori, Yapen Kepulauan, Waropen, Nabire serta beberapa daerah lain di Papua,"kata dr Iras.
Ia mengakui, untuk mendukung peningkatan status RSUD type pihak pemerintah kabupaten bersama DPRD telah melengkapi peralatan medis, seperti alat CT scan, mesin pencuci darah, mesin produksi oksigen serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Bahkan saat ini manajemen RSUD, lanjutnya, akan menyiapkan tenaga medis yang profesional dan memiliki keahlian sehingga mendukung rencana peningkatan status rumah sakit type B.
"Upaya peningkatan status RSUD Biak menjadi type B memerlukan waktu dan persyaratan khusus, karena itu meski saya baru menjabat sebagai direktur namun obsesi perubahan kelas B perlu mendapat dukungan para bidan, perawat, dokter serta para karyawan," kata Iras.
Kapasitas ruang rawat inap RSUD itu sampai saat ini di atas 130 kamar, tersebar di ruang penyakit anak, penyakit dalam, ruang ICU serta ruang bersalin. [Antara/FINROLL News]
Tangguh Ditargetkan Produksi Penuh Akhir 2009
Jakarta - BP Indonesia, selaku operator Kilang LNG Tangguh, Papua menargetkan produksi penuh kilang akan dimulai akhir 2009. Vice President Communication and External Affair BP Indonesia I Ngurah Kresnawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis mengatakan, saat ini kilang memang belum beroperasi penuh.
"Karena memang setelah dalam 12 bulan, baru beroperasi penuh. Akhir 2009, produksi kilang baru beroperasi optimal," katanya.
Dalam tahap komisioning memang sering kali ditemui sejumlah kendala. Sekarang ini, operasi Kilang Tangguh terhenti karena ada beberapa kerusakan di sejumlah peralatan antara lain unit dehidrasi, pembuangan dan pengalihan merkuri.
"Namun proses ini normal, agar ke depannya kilang bisa bekerja lebih optimal," katanya.
Ngurah menambahkan, pihaknya akan kembali melakukan operasi kilang dalam beberapa hari ini setelah dipastikan semua peralatan dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya Kepala BP Migas R Priyono mengungkapkan, pada 2009 target ekspor gas alam cair (LNG) dari Kilang Tangguh, Papua mencapai 16 kargo.
"Volume ekspor LNG itu akan memberikan penerimaan negara 2-3 juta dolar AS," katanya.
Sampai saat ini, Tangguh sudah mengirimkan tiga kargo ke pembeli di Fujian, China, Posco, Korsel, dan Sempra, AS. Pengiriman pertama Tangguh dilakukan pada 6 Juli 2009 ke Posco, Korsel.
Namun produksi Tangguh terhenti akibat kerusakan sejumlah alatnya. Pasokan LNG Tangguh berasal dari tiga blok yakni Berau, Muturi, dan Wiriagar.
Cadangan terbukti ketiga blok tersebut mencapai 14,4 triliun kaki kubik (TCF). Kilang Tangguh yang berkapasitas 7,6 juta ton per tahun sudah menandatangani kontrak penjualan dengan Fujian sebanyak 2,6 juta ton per tahun selama 25 tahun, Posco dan K-Power, Korsel 1,15 juta ton per tahun selama 20 tahun dan Sempra, AS 3,6 juta ton per tahun selama 20 tahun.
Investasi proyek Tangguh mencapai sekitar lima miliar dolar AS yang 2,1 miliar dolar AS di antaranya berupa pembangunan kilang. [Ant]
"Karena memang setelah dalam 12 bulan, baru beroperasi penuh. Akhir 2009, produksi kilang baru beroperasi optimal," katanya.
Dalam tahap komisioning memang sering kali ditemui sejumlah kendala. Sekarang ini, operasi Kilang Tangguh terhenti karena ada beberapa kerusakan di sejumlah peralatan antara lain unit dehidrasi, pembuangan dan pengalihan merkuri.
"Namun proses ini normal, agar ke depannya kilang bisa bekerja lebih optimal," katanya.
Ngurah menambahkan, pihaknya akan kembali melakukan operasi kilang dalam beberapa hari ini setelah dipastikan semua peralatan dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya Kepala BP Migas R Priyono mengungkapkan, pada 2009 target ekspor gas alam cair (LNG) dari Kilang Tangguh, Papua mencapai 16 kargo.
"Volume ekspor LNG itu akan memberikan penerimaan negara 2-3 juta dolar AS," katanya.
Sampai saat ini, Tangguh sudah mengirimkan tiga kargo ke pembeli di Fujian, China, Posco, Korsel, dan Sempra, AS. Pengiriman pertama Tangguh dilakukan pada 6 Juli 2009 ke Posco, Korsel.
Namun produksi Tangguh terhenti akibat kerusakan sejumlah alatnya. Pasokan LNG Tangguh berasal dari tiga blok yakni Berau, Muturi, dan Wiriagar.
Cadangan terbukti ketiga blok tersebut mencapai 14,4 triliun kaki kubik (TCF). Kilang Tangguh yang berkapasitas 7,6 juta ton per tahun sudah menandatangani kontrak penjualan dengan Fujian sebanyak 2,6 juta ton per tahun selama 25 tahun, Posco dan K-Power, Korsel 1,15 juta ton per tahun selama 20 tahun dan Sempra, AS 3,6 juta ton per tahun selama 20 tahun.
Investasi proyek Tangguh mencapai sekitar lima miliar dolar AS yang 2,1 miliar dolar AS di antaranya berupa pembangunan kilang. [Ant]
MRP Tetap Sebagai Lembaga Representasi Kultural Papua
Jayapura - Majelis Rakyat Papua (MRP) tetap merupakan representasi kultural orang asli Papua yang terus berupaya melindungi hak-hak orang asli Papua dan hal itu sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungkawab.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II MRP, Dra Hana Hikoyabi, Jayapura, Kamis menanggapi pernyataan Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marthinus Solossa SH,MH, bahwa MRP selama ini MRP belum berbuat apa-apa untuk orang asli Papua.
"Pernyataan Marthinus membuktikan bahwa yang bersangkutan kurang memahami kerja MRP dan belum melihat hasil kerja lembaga ini untuk kepentingan orang asli Papua," kata Hana Hikoyabi.
Marthinus pada sebuah media lokal terbitan Jayapura mengatakan MRP gagal memperjuangkan sebelas kursi di DPR Papua (DPRP) yang merupakan hak orang asli Papua, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, khususnya pasal enam ayat (2) itu.
Menurut Hana, selama ini,MRP telah secara sungguh-sungguh mengawal pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Sesua tugasnya, MRP memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Berbagai diskusi dan dialog dengan berbagai lembaga adat dan agama serta kaum perempuan terus dilakukan di gedung MRP atau di tempat lain yang semua itu bermuara pada terlindungnya hak-hak orang asli Papua.
Menurut Hana, apabila terdapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa selama ini MRP tidak berbuat apa-apa untuk orang asli Papua maka hal itu disebabkan ketidaktahuan yang bersangkutan mengenai tugas dan fungsi MRP atau juga karena belum mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pekerjaan MRP.
Menyinggung masalah sebelas kursi untuk orang asli Papua di DPRP, Hana mengemukakan pihaknya sudah berjuang untuk mendapatkan hak politik orang asli Papua itu hingga ke Jakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Namun Pusat sendiri terkesan belum mau memberikan hak sebelas kursi di DPR Papua milik orang asli Papua, mungkin karena belum ada peraturan lain yang mengatur hak-hak itu atau juga pertimbangan lain dari Pemerintah Pusat," ungkapnya.
"Kami meminta agar siapapun warga di Papua lebih bijaksana dalam menilai kinerja MRP, apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan.Penilaian tentang kinerja MRP harus disertai bukti atau fakta lapangan agar penilaian tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Hana. [Ant]
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II MRP, Dra Hana Hikoyabi, Jayapura, Kamis menanggapi pernyataan Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marthinus Solossa SH,MH, bahwa MRP selama ini MRP belum berbuat apa-apa untuk orang asli Papua.
"Pernyataan Marthinus membuktikan bahwa yang bersangkutan kurang memahami kerja MRP dan belum melihat hasil kerja lembaga ini untuk kepentingan orang asli Papua," kata Hana Hikoyabi.
Marthinus pada sebuah media lokal terbitan Jayapura mengatakan MRP gagal memperjuangkan sebelas kursi di DPR Papua (DPRP) yang merupakan hak orang asli Papua, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, khususnya pasal enam ayat (2) itu.
Menurut Hana, selama ini,MRP telah secara sungguh-sungguh mengawal pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Sesua tugasnya, MRP memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Berbagai diskusi dan dialog dengan berbagai lembaga adat dan agama serta kaum perempuan terus dilakukan di gedung MRP atau di tempat lain yang semua itu bermuara pada terlindungnya hak-hak orang asli Papua.
Menurut Hana, apabila terdapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa selama ini MRP tidak berbuat apa-apa untuk orang asli Papua maka hal itu disebabkan ketidaktahuan yang bersangkutan mengenai tugas dan fungsi MRP atau juga karena belum mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pekerjaan MRP.
Menyinggung masalah sebelas kursi untuk orang asli Papua di DPRP, Hana mengemukakan pihaknya sudah berjuang untuk mendapatkan hak politik orang asli Papua itu hingga ke Jakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Namun Pusat sendiri terkesan belum mau memberikan hak sebelas kursi di DPR Papua milik orang asli Papua, mungkin karena belum ada peraturan lain yang mengatur hak-hak itu atau juga pertimbangan lain dari Pemerintah Pusat," ungkapnya.
"Kami meminta agar siapapun warga di Papua lebih bijaksana dalam menilai kinerja MRP, apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan.Penilaian tentang kinerja MRP harus disertai bukti atau fakta lapangan agar penilaian tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Hana. [Ant]
STAKO "NOSENI" Biak Mulai Operasional Perkuliahan
Biak - Sekolah Tinggi Agama Kristen Oikumene (STAKO) "Noseni" Kabupaten Biak Numfor, Papua, 02 September 2009, secara resmi mulai operasional proses perkuliahan tahun akademik 2009/2010. Pengoperasian STAKO "Noseni" dilakukan staf ahli Bupati bidang pertanian Ir B. Samporoji MM bertempat di restoran 99 New Biak. Ketua STAKO "Noseni" Biak, Pendeta JM Leunufna S.Th mengakui, animo masyarakat mendaftar sebagai mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sejak dibuka tahun akademik 2009/2010 mencapai 45 orang.
"Yang resmi ikut kuliah perdana 32 orang, ya kita harapkan jumlah mahasiswa kian bertambah seiring dibukanya STAKO Noseni," ujarnya.
Menyinggung biaya perkuliahan diberlakukan kepada mahasiswa, menurut Leunufna, sangat murah hanya Rp25 ribu per satuan kredit semester.
"Dibanding perguruan tinggi swasta lainnya maka biaya kuliah di sekolah tinggi Agama Kristen Oikumene Noseni tergolong murah dan terjangkau," katanya.
Sementara itu, staf ahli Bupati Ir Berthinus Sampoloji MM mengatakan, kehadiran perguruan tinggi agama Kristen Oikumene Noseni untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Biak Numfor.
"Pemkab Biak menyambut positif kehadiran sekolah tinggi agama Kristen Oikumene Noseni sebagai lembaga pengelola pendidikan tinggi swasta," katanya.
Seusai peresmian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus STAKO Noseni Biak 2009-2014 diantaranya Pdt JM Leunufna S.Th (Ketua). [Antara/FINROLL News]
"Yang resmi ikut kuliah perdana 32 orang, ya kita harapkan jumlah mahasiswa kian bertambah seiring dibukanya STAKO Noseni," ujarnya.
Menyinggung biaya perkuliahan diberlakukan kepada mahasiswa, menurut Leunufna, sangat murah hanya Rp25 ribu per satuan kredit semester.
"Dibanding perguruan tinggi swasta lainnya maka biaya kuliah di sekolah tinggi Agama Kristen Oikumene Noseni tergolong murah dan terjangkau," katanya.
Sementara itu, staf ahli Bupati Ir Berthinus Sampoloji MM mengatakan, kehadiran perguruan tinggi agama Kristen Oikumene Noseni untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Biak Numfor.
"Pemkab Biak menyambut positif kehadiran sekolah tinggi agama Kristen Oikumene Noseni sebagai lembaga pengelola pendidikan tinggi swasta," katanya.
Seusai peresmian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus STAKO Noseni Biak 2009-2014 diantaranya Pdt JM Leunufna S.Th (Ketua). [Antara/FINROLL News]
Langganan:
Postingan (Atom)
